Portal Berita Ekonomi Jum'at, 14 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 10:37 WIB. Waskita - Waskita Toll Road tingkatkan modal Rp79,2 miliar untuk konsesi jalan tol ruas Ngawi--Kertosono.
  • 10:37 WIB. BUMI - BUMI meraih penghargaan kategori emas dalam ajang Asia Sustainability Reporting.
  • 09:53 WIB. Saratoga - Sandiaga kembali menjual saham SRTG senilai Rp64,38 miliar di awal Desember ini.
  • 09:33 WIB. Dolar AS - Pukul 09.35: Dolar AS balas dendam, rupiah melemah 0,43% ke Rp14.562 per dolar AS. 
  • 09:01 WIB. IHSG - Jelang akhir pekan, IHSG dibuka menguat 0,14% ke level 6.178,57. 
  • 07:15 WIB. Google - Google prediksi pemilu dan tokoh politik bakal jadi trending di 2019.
  • 07:02 WIB. California - California berencana kenakan pajak untuk SMS. 
  • 07:00 WIB. Fintech - Kemenkominfo telah blokir 400 Fintech ilegal dari OJK. 
  • 06:58 WIB. YLKI - YLKI sebut perlindungan konsumen belanja online rendah. 
  • 06:54 WIB. Apple - Apple investasikan Rp14,5 triliun untuk kampus di Texas. 

Ekonomi Daerah di Provinsi Kalimantan Utara Tumbuh Melebihi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Foto Berita Ekonomi Daerah di Provinsi Kalimantan Utara Tumbuh Melebihi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

WE.CO.ID - Pertumbuhan ekonomi di sejumlah wilayah unggulan di provinsi baru, Provinsi Kalimantan Utara terus meningkat dan berada di level yang cukup tinggi, bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, pada tahun 2009 hingga 2011 laju pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami peningkatan di Kabupaten Nunukan, Malinau, Bulungan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi paling tinggi terjadi di Kabupaten Malinau sebesar 11,40%. Diikuti 6,78% di Kabupaten Nunukan, 6,73% di Kota Tarakan, 5,80% di Kabupaten Bulungan serta 5,34% di Kota Tarakan. Melihat pertumbuhan ekonomi tersebut, diharapkan dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara, lima daerah ini mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi diatas 6% (sama dengan diatas tingkat pertumbuhan ekonomi nasional). Apalagi rentang kendali aktivitas ekonomi lima daerah ini sudah ditangani oleh Pemerintah Provinsi. Sehingga, ini menjadi tombak besar pemicu pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Utara termasuk wilayah perbatasan.

Selain pertumbuhan ekonomi, yang menjadi tugas besar pemerintah Provinsi Kaltara adalah penurunan pengangguran.  Sesuai data BPS Kaltim, kondisi ketenagakerjaan tahun 2012 di Kaltara sebagai berikut. Jumlah penduduk yang bekerja di Kota Tarakan sebesar 86.052 jiwa, Kabupaten Malinau sebesar 30.045 jiwa,  Kabupaten Bulungan sebesar 49.210 jiwa, dan Kabupaten Nunukan sebesar 63.159 jiwa. Peringkat terendah untuk jumlah penduduk yang bekerja terendah adalah di Kabupaten Tana Tidung yang sebesar 6.590 jiwa.

Hal yang sama juga terjadi pada jumlah penduduk yang menganggur.  Tingkat pengangguran tertinggi terjadi di Kabupaten Nunukan sebesar 11,83%. Diikuti dengan Kabupaten Malinau 9,23%, Kabupaten Bulungan 8,90%, Kabupaten Tana Tidung 8,80%, serta Kota Tarakan 8,26%. Sehingga, perlu ada upaya Provinsi Kalimantan Utara untuk peningkatan investasi yang berdampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja untuk masyarakatnya.

Harapan Besar Untuk Kaltara

Pembentukan Kaltara ini diharapkan benar-benar untuk memperpendek rentang kendali pemerintah kepada masyarakat di Kalimantan Utara. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, provinsi baru ini diharapkan dapat menciptakan pusat perekonomian baru di wilayah perbatasan. Harapan yang besar dengan terbentuk wilayah ini ialah fokus dan lancarnya  kegiatan masyarakat di wilayah sekitar perbatasan. Pembangunan dan kesejahteraan yang nyata harus benar-benar dilaksanakan. Persoalan utama wilayah perbatasan, yakni kesejahteraan, peningkatan ekonomi, dan pembangunan struktur akan tercapai maksimal jika daerah perbatasan dikelola oleh suatu pemerintahan dalam bentuk provinsi.  Namun, perlu juga adanya pengawasan pemerintah pusat dalam pengelolaan anggaran untuk mendanai kegiatan masyarakat di provinsi baru.

Masalah lain yang harus diatasi adalah infrastruktur fisik. Jalanan yang banyak rusak di wilayah perbatasan berujung pada mahalnya harga barang dan jasa. Jalan Trans Kalimantan Utara diharapkan mendapat prioritas utama. Ketiadaan transportasi darat juga membuat sejumlah daerah perbatasan bergantung pada pasokan barang dari Malaysia. Hasil bumi pun tidak bisa dijual ke luar. Sehingga, perlu adanya penanganan langsung Kementerian terkait dan pemerintah provinsi dalam memperbaiki infrastruktur jalan dan ketersediaan transportasi ini. Maka, munculnya provinsi Kalimantan Utara benar-benar sebagai solusi dalam  membenahi wilayah perbatasan.

ALNISA SEPTYA RATU

Foto: wikipedia.org

(Tulisan disarikan dari Majalah Warta Ekonomi Edisi No. 08/XXV/2013)

Penulis: Alnisa Septya Ratu

Editor: Fadjar Adrianto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6177.720 62.143 621
2 Agriculture 1516.070 10.982 20
3 Mining 1776.514 21.113 47
4 Basic Industry and Chemicals 846.848 12.353 71
5 Miscellanous Industry 1420.317 27.074 46
6 Consumer Goods 2515.883 16.594 49
7 Cons., Property & Real Estate 455.102 3.544 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.130 21.053 71
9 Finance 1176.328 11.338 91
10 Trade & Service 791.531 -0.850 153
No Code Prev Close Change %
1 AKSI 344 430 86 25.00
2 SOTS 436 545 109 25.00
3 PNSE 750 935 185 24.67
4 ZONE 446 555 109 24.44
5 KICI 212 260 48 22.64
6 SAFE 171 206 35 20.47
7 JKSW 60 68 8 13.33
8 KAEF 2,550 2,850 300 11.76
9 TRAM 163 180 17 10.43
10 OASA 318 350 32 10.06
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 555 418 -137 -24.68
2 INPP 605 480 -125 -20.66
3 GMTD 14,900 13,425 -1,475 -9.90
4 BTEK 137 125 -12 -8.76
5 SMDM 152 139 -13 -8.55
6 DSSA 14,725 13,500 -1,225 -8.32
7 BBLD 492 454 -38 -7.72
8 AKPI 780 720 -60 -7.69
9 ETWA 78 72 -6 -7.69
10 OCAP 244 226 -18 -7.38
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 372 360 -12 -3.23
2 KPAS 710 705 -5 -0.70
3 RIMO 142 151 9 6.34
4 TLKM 3,650 3,750 100 2.74
5 TRAM 163 180 17 10.43
6 PGAS 2,130 2,150 20 0.94
7 PTBA 4,310 4,500 190 4.41
8 BBRI 3,620 3,680 60 1.66
9 CPIN 6,500 6,950 450 6.92
10 UNTR 29,300 29,300 0 0.00