Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Presiden Minta Penanganan Arus Mudik Terintegrasi

Presiden Minta Penanganan Arus Mudik Terintegrasi Kredit Foto: Antara/Rosa Panggabean
Warta Ekonomi, Jakarta -

"Berkaitan dengan penanganan arus mudik, saya ingin agar penanganan arus mudik betul-betul terintegrasi antara Polri, TNI. Kemenhub, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN," kata Presiden Jokowi ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka Jakarta, Presiden meminta agar penanganan arus mudik Lebaran 2017 betul-betul terintegrasi antarinstansi dan dilakukan secara bersama-sama. Kamis, 22/6/2017

Dalam sidang kabinet yang juga dihadiri Wapres M Jusuf Kalla, Presiden meminta agar masing-masing instansi mengesampingkan sikap egosektoral. Presiden Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna sebelum memasuki musim libur panjang dalam rangka Idul Fitri 1438 Hijriah.

"Sebelum libur yang lumayan panjang, saya ingin bertemu barang 5-10 menit pada sore hari ini," katanya.

Ia menyebutkan ada beberapa hal yang menjadi pemikiran pemerintah saat ini, Selain masalah penanganan arus mudik, Presiden juga menyoroti harga komoditas kebutuhan pokok yang realtif stabil menjelang lebaran.

Dalam kesempatan itu Presiden menyampaikan apresiasi kepada menteri terkait. "Pola yang sudah ada ini perlu dipertahankan dan disempurnakan lagi, "Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalau kita lihat harga kebutuhan pokok menjelang lebaran pada tahun ini pada posisi yang sangat baik, stabil," kata Jokowi.

Kepala Negara menyampaikan apresiasi kepada ?Menteri Perdagangan, Kapolri, Mentan, yang telah bekerja keras untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok dan juga menyinggung soal harga BBM yang tidak akan naik pada Juli 2017 setelah dilakukan perhitungan untuk memastikannya.

"Dari hitung-hitungan terakhir, kita juga sudah memastikan bawa pada bulan Juli tidak ada kenaikan harga BBM karena sebetulnya kalkulasi kita kemarin kelihaannya BBM akan naik tetapi setelah kita kalkulasi kembali, harga BBM bisa tidak kita naikkan termasuk di dalamnya BBM dan gas," tegas Presiden.

Dalam kesempatan itu Presiden juga menyoroti keterlambatan dalam penyaluran rastra yang berdampak pada indikator ekonomi yang disurvei BPS. "Terkait dengan terlambatnya pembagian rastra, saya ingin agar segera ditindaklanjuti, saya kira rapat terakhir sudah kita putuskan agar ditindaklanjuti di lapangan.," ungkapnya.

Ia menyebutkan keterlambatan pembagian rastra berdampak pada hasil indikasi ?ekonomi yang disurvei oleh BPS. Ia berharap kejadian itu tidak terjadi lagi.

"Mestinya kalau ada kejadian yang sangat penting saya diberitahu sehingga dampak yang ada dari keterlambatan ini tidak dirasakan langsung oleh masyarakat." kata Jokowi. (FH/Ant)

Baca Juga: Kader Gerindra Gantikan AWK Sebagai Anggota DPD RI, De Gadjah: Efektif Kawal Kebijakan dan Pembangunan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Franklin Herlando

Advertisement

Bagikan Artikel: