Portal Berita Ekonomi Jum'at, 22 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 07:04 WIB. Aragon - Valentino Rossi akan kembali balapan di MotoGP Aragon usai dinyatakan pulih dari cedera.
  • 07:03 WIB. Madrid - Karim Benzema berniat pensiun di Real Madrid, usai perpanjang kontrak hingga 2021.
  • 07:02 WIB. Sukhoi - Pemerintah akan negosiasi ulang soal barter 11 Sukhoi karena harga saat ini dianggap terlalu mahal.
  • 06:44 WIB. Liga Spanyol (22/9) - Levante 3 - 0 Real Sociedad
  • 06:43 WIB. Liga Spanyol (22/9) - Villareal 0 - 0 Espanyol
  • 06:35 WIB. New York - U.S. West Texas Intermediate (WTI) crude futures ended Thursday (21/9)'s session down 14 cents at $50.55 per barrel.
  • 06:34 WIB. London - Brent crude futures, the international benchmark for oil prices, were up 18 cents at $56.47 a barrel at 2:26 p.m. ET (1826 GMT) on Thursday (21/9).
  • 06:33 WIB. New York - The tech-rich Nasdaq Composite Index tumbled 33.35 points (0.52 per cent) to 6,422.69 on Thursday (21/9).
  • 06:32 WIB. New York - The broad-based S&P 500 dropped 7.64 points (0.30 per cent) to close at 2,500.60 on Thursday (21/9).
  • 06:31 WIB. New York - The Dow Jones Industrial Average finished down 53.36 points (0.24 per cent) at 22,359.23 on Thursday (21/9).
  • 06:31 WIB. New York - The Dow Jones Industrial Average finished down 53.36 points (0.24 per cent) at 22,359.23 on Thursday (21/9).
  • 06:31 WIB. New York - The Dow Jones Industrial Average finished down 53.36 points (0.24 per cent) at 22,359.23 on Thursday (21/9).
  • 23:17 WIB. Turki - Otoritas Turki akan buka pusat perdagangan di New York, AS.
  • 23:16 WIB. Israel - Palestina ajukan bukti kejahatan perang Israel ke ICC.
  • 23:13 WIB. Rodrigo Duterte - Duterte perintahkan kepolisian Filipina agar tembak mati anaknya jika memang terlibat narkoba.

Teriak Menteri Susi, Tegakkan Pasal 33 UUD 45

Foto Berita Teriak Menteri Susi, Tegakkan Pasal 33 UUD 45
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, reformasi kebijakan di sektor perikanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk menegakkan pasal 33 UUD 1945.

"Terus lanjutkan lakukan pembaharuan-pembaharuan (untuk menegakkan pasal 33 UUD 1945)," kata Susi Pudjiastuti dalam acara halalbihalal di kantor KKP, Jakarta, Senin (10/7/2017). 

Pasal 33 UUD 1945, seperti di ayat (3) berbunyi, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Untuk itu, ujar Susi, semua sumber daya ikan yang berenang di seluruh kawasan perairan nasional merupakan milik rakyat Indonesia sehingga harus dijaga sebaik-baiknya.

Sebelumnya, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan kebijakan pemerintah dalam memproteksi sektor perikanan domestik menghadapi tekanan negara-negara G20 yang lebih menginginkan liberalisasi perdagangan.

"Bila proteksi domestik dihilangkan, kendali domestik kita akan lumpuh tertindas oleh kekuatan modal asing," kata Wakil Sekjen KNTI Niko Amrullah.

Niko mengingatkan, merujuk data Organisasi Pangan Dunia (FAO), Indonesia merupakan produsen ikan terbesar ketiga dunia, namun bila berbicara tentang ekspor produk perikanan, maka Indonesia tidak masuk ke dalam peringkat top 10 dunia.

Hal tersebut, lanjutnya, menunjukkan bahwa fondasi sektor perikanan nasional masih lemah sehingga masih dibutuhkan adanya proteksi.

Niko menambahkan bahwa saat ini dunia sedang mengalami tantangan besar yakni problematika pangan untuk sembilan miliar penduduk dunia di tahun 2050 sebagai dampak perubahan iklim, perekonomian yang tidak menentu, dan berujung pada peningkatan kompetisi pemanfaatan sumber daya alam.

Untuk itu, ia menyatakan sektor perikanan menjadi target Sasaran Pembangunan Global dari aspek pangan dan nutrisi yang mesti dipastikan keberlanjutannya baik ekonomi, sosial, bahkan lingkungan. "Bukan hal yang mustahil sumber daya ikan Indonesia menjadi incaran dunia," katanya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti menyatakan, dorongan dan hasil pertemuan G20 yang berlangsung di Hamburg, Jerman, jangan sampai menghambat pencapaian kebijakan ekonomi nasional.

"Jangan sampai, reformasi kebijakan perdagangan dan investasi ini nantinya akan menghambat pencapaian paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan daya saing nasional," kata Rachmi Hertanti.

Menurut dia, dorongan G20 untuk mendisiplinkan sejumlah regulasi domestik untuk selaras dengan kebijakan perdagangan dan investasi internasional akan semakin mempersempit ruang kebijakan pemerintah Indonesia. (Ant)

Tag: Susi Pudjiastuti, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,556.17 3,520.79
British Pound GBP 1.00 18,038.27 17,858.41
China Yuan CNY 1.00 2,030.76 2,010.66
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,336.00 13,204.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,694.14 10,585.65
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,708.91 1,691.93
Dolar Singapura SGD 1.00 9,910.82 9,806.89
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,024.54 15,860.64
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,182.06 3,148.31
Yen Jepang JPY 100.00 11,962.68 11,841.09

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Mar
3 href="MockTestReporting/" />MockTestReporting/ - Feb
4 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
5 href="mock_isuite/" />mock_isuite/ - Dec
6 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10