Dampak Teknologi Bisa Ancam BPR bila Tak Berbenah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi. Hal ini agar BPR tidak terdisrupsi dengan lembaga layanan keuangan lain yang memiliki teknologi lebih canggih.

"Zaman hari ini zaman disrupsi. Kita ingat soal taksi dan ojek tradisional dengan taksi atau ojek online. Saya kira fenomena ini akan meluas karena peranan teknologi, BPR juga tidak luput kena dampaknya ketika peranan teknologi menjadi dominan," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad di Jakarta, Senin (10/7/2017).

Oleh karena itu, Menurut Muliaman industri BPR harus merespons sedini mungkin mengantisipasi disrupsi akibat adanya layanan keuangan lain yang kini dapat menawarkan kemudahan dan kenyamanan yang lebih baik.

"Kalau kita tidak respons jauh-jauh hari, kita siap-siap saja akan lewat kita. Hal itu dapat menjadi acuan bagaimana menberikan layanan produk yang lebih mudah, murah, nyaman, dan lebih friendly," kata Muliaman. Selain itu, Muliaman juga mengingatkan agar BPR tidak terjebak dalam kenyamanan menikmati marjin bunga yang tinggi, yang ia anggap akan cenderung membuat disrupsi berpotensi lebih besar masuk.

OJK mencatat perkembangan industri BPR pada April 2017 tumbuh positif dengan total aset sebesar Rp115,2 triliun atau meningkat 10,18 persen (yoy). Jumlah BPR saat ini mencapai 1.621 dengan kredit yang berhasil disalurkan sebesar Rp110,9 triliun atau tumbuh 9,95 persen (yoy) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp95,5 triliun tumbuh 9,8 persen (yoy).

Meski demikian, masih terdapat permasalahan internal yang masih harus dibenahi, antara lain permodalan yang masih terbatas, tata kelola (Good Corporate Governance-GCG), kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), biaya dana mahal yang berdampak pada suku bunga, serta produk dan layanan yang belum variatif.

Dari sisi eksternal, tantangan yang dihadapi adalah persaingan yang semakin meningkat. Saat ini segmen mikro dan kecil yang selama ini merupakan target pasar BPR juga dilayani oleh lembaga jasa keuangan lain selain bank, seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Koperasi Simpan Pinjam, credit union, dan Fintech, sehingga persaingan pada sektor mikro dan kecil menjadi sangat ketat.

"Sekitar 70 persen BPR yang tutup itu karena persoalan GCG (good?corporate governance), jadi bukan mati karena persaingan. Kita harus move on supaya BPR bisa maju, mari kita bereskan hal mendasar ini," tutup Muliaman.