Portal Berita Ekonomi Jum'at, 22 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 07:04 WIB. Aragon - Valentino Rossi akan kembali balapan di MotoGP Aragon usai dinyatakan pulih dari cedera.
  • 07:03 WIB. Madrid - Karim Benzema berniat pensiun di Real Madrid, usai perpanjang kontrak hingga 2021.
  • 07:02 WIB. Sukhoi - Pemerintah akan negosiasi ulang soal barter 11 Sukhoi karena harga saat ini dianggap terlalu mahal.
  • 06:44 WIB. Liga Spanyol (22/9) - Levante 3 - 0 Real Sociedad
  • 06:43 WIB. Liga Spanyol (22/9) - Villareal 0 - 0 Espanyol
  • 06:35 WIB. New York - U.S. West Texas Intermediate (WTI) crude futures ended Thursday (21/9)'s session down 14 cents at $50.55 per barrel.
  • 06:34 WIB. London - Brent crude futures, the international benchmark for oil prices, were up 18 cents at $56.47 a barrel at 2:26 p.m. ET (1826 GMT) on Thursday (21/9).
  • 06:33 WIB. New York - The tech-rich Nasdaq Composite Index tumbled 33.35 points (0.52 per cent) to 6,422.69 on Thursday (21/9).
  • 06:32 WIB. New York - The broad-based S&P 500 dropped 7.64 points (0.30 per cent) to close at 2,500.60 on Thursday (21/9).
  • 06:31 WIB. New York - The Dow Jones Industrial Average finished down 53.36 points (0.24 per cent) at 22,359.23 on Thursday (21/9).
  • 06:31 WIB. New York - The Dow Jones Industrial Average finished down 53.36 points (0.24 per cent) at 22,359.23 on Thursday (21/9).
  • 06:31 WIB. New York - The Dow Jones Industrial Average finished down 53.36 points (0.24 per cent) at 22,359.23 on Thursday (21/9).
  • 23:17 WIB. Turki - Otoritas Turki akan buka pusat perdagangan di New York, AS.
  • 23:16 WIB. Israel - Palestina ajukan bukti kejahatan perang Israel ke ICC.
  • 23:13 WIB. Rodrigo Duterte - Duterte perintahkan kepolisian Filipina agar tembak mati anaknya jika memang terlibat narkoba.

DPR Minta Defisit APBN Dilonggarkan, ini Reaksi Menkeu

Foto Berita DPR Minta Defisit APBN Dilonggarkan, ini Reaksi Menkeu
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sempat meminta kepada pemerintah untuk melonggarkan batas defisit APBN agar bisa di atas 3% dari produk domestik bruto (PDB). Hal ini karena defisit APBN pemerintah saat ini mencapai 2,92%.

Menanggapi hal tersebut, Menteri keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pelonggaran defisit APBN masih belum perlu dilakukan. Pasalnya dengan defisit dibatas maksimum tiga persen masih mencukupi kegiatan dan kebutuhan pemerintah Indonesia.

"Apa yang disebut pengalaman kita dari pengelolaan APBN semenjak adanya UU Keuangan Negara selama ini defisit 3% masih bisa mewadahi atau memenuhi kebutuhan dari Indonesia untuk jalankan berbagai macam program, apakah itu infrastruktur yang sangat mendesak dan selama ini belum terbangun secara tepat waktu dan menyebabkan ekonomi kita menelan biaya dalam bentuk kemacetan biaya tinggi dalam bentuk berbagai macam inefisiensi dan SDM karena kita populasi lebih banyak masyarakat muda," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Dengan defisit tiga persen, kata Sri Mulyani, pemerintah juga masih sanggup mengakomodasi pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. "Semua butuh fasilitas pendidikan Kesehatan pelatihan yang pemerintah harus berikan pelatihan dan investasi lebih banyak. Anggaran pendidikan kesehatan melindungi masyarakat miskin itu tidak bisa ditunda, namun tetap bisa diakomodasi di APBN dengan maksimum defisit saat ini," tandasnya.

Lagipula, lanjutnya, untuk melonggarkan defisit tiga persen harus ada acuan undang-undang yang memandatkan, dan untuk merubah UU itu merupakan proses yang panjang. "UU yg memandatkan itu, jadi kalau mau revisi kan harus ada proses, jadi tidak berarti ada wacana langsung terjadi," ucap Sri Mulyani.

Kedua, untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5% dan defisit juga sangat dijaga di bawah 3%, dan itu telah memberikan keseimbangan yang baik. "Keseimbangan tersebut dalam artian defisit ini kan dibayarkan dengan utang, utang ini kan sebaiknya dipakai untuk belanja yang sifatnya produktif. Dengan demikian, adanya batasan 3% itu akan memaksa pemerintah bersama dengan pemda dan dengan DPR-DPD menjaga suatu disiplin fiskal," imbuhnya. 

Artinya, lanjut dia, jika ingin belanja lebih banyak, maka pemerintah harus mampu kumpulkan pajak lebih banyak dan bukan malah melebarkan defisit. Maka itu, pemerintah  terus memperbaiki dengan tax reform, dan memang cara tersebut yang paling esensial agar negara bisa belanja kebutuhan yang mendesak dan penting tapi tidak membahayakan fiskal negara.

"Dan juga yang terpenting, enggak meninggalkan beban untuk anak cucu kita, ini saya kira  harus seimbang, uu keuangan 3% itu telah mempertimbngkan secara matang kebutuhan kita, mendukung belanja prioritas yang penting, tapi di satu sisi kalau mau belanja banyak ya kumpulkan pajak lebih banyak," tutupnya.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sri Mulyani Indrawati, Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Rizka Kasila Ariyanthi

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,556.17 3,520.79
British Pound GBP 1.00 18,038.27 17,858.41
China Yuan CNY 1.00 2,030.76 2,010.66
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,336.00 13,204.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,694.14 10,585.65
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,708.91 1,691.93
Dolar Singapura SGD 1.00 9,910.82 9,806.89
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,024.54 15,860.64
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,182.06 3,148.31
Yen Jepang JPY 100.00 11,962.68 11,841.09

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Mar
3 href="MockTestReporting/" />MockTestReporting/ - Feb
4 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
5 href="mock_isuite/" />mock_isuite/ - Dec
6 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10