Portal Berita Ekonomi Jum'at, 22 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 07:04 WIB. Aragon - Valentino Rossi akan kembali balapan di MotoGP Aragon usai dinyatakan pulih dari cedera.
  • 07:03 WIB. Madrid - Karim Benzema berniat pensiun di Real Madrid, usai perpanjang kontrak hingga 2021.
  • 07:02 WIB. Sukhoi - Pemerintah akan negosiasi ulang soal barter 11 Sukhoi karena harga saat ini dianggap terlalu mahal.
  • 06:44 WIB. Liga Spanyol (22/9) - Levante 3 - 0 Real Sociedad
  • 06:43 WIB. Liga Spanyol (22/9) - Villareal 0 - 0 Espanyol
  • 06:35 WIB. New York - U.S. West Texas Intermediate (WTI) crude futures ended Thursday (21/9)'s session down 14 cents at $50.55 per barrel.
  • 06:34 WIB. London - Brent crude futures, the international benchmark for oil prices, were up 18 cents at $56.47 a barrel at 2:26 p.m. ET (1826 GMT) on Thursday (21/9).
  • 06:33 WIB. New York - The tech-rich Nasdaq Composite Index tumbled 33.35 points (0.52 per cent) to 6,422.69 on Thursday (21/9).
  • 06:32 WIB. New York - The broad-based S&P 500 dropped 7.64 points (0.30 per cent) to close at 2,500.60 on Thursday (21/9).
  • 06:31 WIB. New York - The Dow Jones Industrial Average finished down 53.36 points (0.24 per cent) at 22,359.23 on Thursday (21/9).
  • 06:31 WIB. New York - The Dow Jones Industrial Average finished down 53.36 points (0.24 per cent) at 22,359.23 on Thursday (21/9).
  • 06:31 WIB. New York - The Dow Jones Industrial Average finished down 53.36 points (0.24 per cent) at 22,359.23 on Thursday (21/9).
  • 23:17 WIB. Turki - Otoritas Turki akan buka pusat perdagangan di New York, AS.
  • 23:16 WIB. Israel - Palestina ajukan bukti kejahatan perang Israel ke ICC.
  • 23:13 WIB. Rodrigo Duterte - Duterte perintahkan kepolisian Filipina agar tembak mati anaknya jika memang terlibat narkoba.

DJP Ancam Sandera Penunggak Pajak

Foto Berita DJP Ancam Sandera Penunggak Pajak
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Direktorat Jenderal Pajak,Kementerian Keuangan akan menggencarkan tindakan penyanderaan (gijzeling) bagi para penunggak pajak yang menolak melunasi utang pajaknya dan mengabaikan upaya persuasif petugas pajak.

"Setelah amnesti pajak kami lakukan 'law enforcement' dengan sungguh-sungguh. Hampir tiap hari kami lakukan pemeriksaan dan penyanderaan, tapi kami tidak lakukan ekspose, kecuali yang gijzeling," kata Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (14/7/2017).

Ken memerintahkan 341 kantor pelayanan pajak di seluruh Indonesia untuk setidaknya melakukan satu kali tindakan penyanderaan setiap harinya.

"Dalam rangka memenuhi target penerimaan yang ditambah Rp20 triliun untuk 'extra effort', saya perintahkan 341 KPP setiap hari harus ada satu yang disandera," kata Ken.

Penanggung pajak yang disandera dapat dilepaskan apabila utang pajak dan biaya penagihan telah dibayar lunas, atau jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan telah terpenuhi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sebelumnya, Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM pada Rabu (12/7) telah menyandera seorang penanggung pajak dengan inisial EB (53) di Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta.

EB adalah pemegang saham perusahaan pertambangan PT MMKU yang memiliki utang pajak sebesar Rp2,37 miliar yang berasal dari tagihan pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta pajak penghasilan orang lain yang tidak dipungut untuk tahun pajak 2013, 2015, dan 2016.

Penyanderaan terhadap EB dilakukan setelah berbagai upaya penagihan yang dilakukan Ditjen Pajak, termasuk penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, dan penyitaan tidak membuahkan hasil.

Kepala Lapas Klas II A Salemba, Dadi Mulyadi, mengatakan pihaknya menerima EB pada Rabu (12/7) pukul 21.30 WIB.

Ia mengatakan 16 jam kemudian EB dikeluarkan dari lapas karena telah memenuhi pembayaran pajak Rp2,3 miliar dan biaya sandera.

"Dalam dua tahun terakhir terdapat 11 sandera pajak, delapan orang bayar semua antara satu hingga tiga minggu setelah di lapas," ucap Dadi.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), jangka waktu penyanderaan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama enam bulan.

DJP tidak mengharapkan penyelesaian utang pajak dilakukan melalui penyanderaan, sehingga imbauan terus disampaikan kepada wajib pajak yang memiliki utang pajak untuk melakukan komunikasi dan bersikap kooperatif dengan kantor pajak. (Ant)

Tag: Ken Dwijugiasteadi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Tri Yari Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,556.17 3,520.79
British Pound GBP 1.00 18,038.27 17,858.41
China Yuan CNY 1.00 2,030.76 2,010.66
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,336.00 13,204.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,694.14 10,585.65
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,708.91 1,691.93
Dolar Singapura SGD 1.00 9,910.82 9,806.89
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,024.54 15,860.64
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,182.06 3,148.31
Yen Jepang JPY 100.00 11,962.68 11,841.09

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Mar
3 href="MockTestReporting/" />MockTestReporting/ - Feb
4 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
5 href="mock_isuite/" />mock_isuite/ - Dec
6 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10