Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 11:06 WIB. Kurdi - Otoritas Israel dukung pembentukan negara Kurdi.
  • 11:05 WIB. Qatar - Otoritas Mesir dikabarkan siap lakukan upaya dialog dengan Qatar.
  • 11:04 WIB. Palestina - Indonesia dorong gerakan Non-Blok agar akui Palestina.
  • 11:03 WIB. Australia - Indonesia dan Australia segera selesaikan perundingan 'Comprehensive Economic Partnership Agreement' (CEPA).
  • 11:01 WIB. Inggris - Arab Saudi dan Inggris sepakati kerja sama dalam bidang militer.
  • 11:00 WIB. Rusia - Otoritas Rusia resmikan patung Kalashnikov, yang merupakan penemu senjata AK-47.
  • 10:58 WIB. Aung San Suu Kyi - Muslim Rohingya sebut Suu Kyi sebagai pengkhianat karena tidak percaya janji dari 'State Conseleour' Myanmar tersebut.
  • 10:56 WIB. Korea Utara - Otoritas India selidiki keterlibatan Pakistan dalam program nuklir Korea Utara.
  • 10:55 WIB. Mexico - Gempa di Mexico City renggut lebih dari 138 nyawa manusia.
  • 10:54 WIB. Rakhine - Ribuan Muslim Rohingya masih terjebak di Rakhine, Myanmar.
  • 10:54 WIB. Hamas - Hamas minta Presiden Abbas agar cabut sanksi atas Gaza.
  • 10:24 WIB. WIKA -  Wijaya Karya bakal menerbitkan obligasi global US$250 juta hingga US$500 juta pada semester II-2017.
  • 09:09 WIB. CCleaner - Peneliti temukan malware berbahaya di aplikasi CCleaner.
  • 08:43 WIB. JK - Wapres JK sebut Trump tidak berniat selesaikan Rohingya.
  • 08:46 WIB. Opini WTP - Jaksa akan panggil Mendes terkait suap WTP.

DPR: Pemerintah Jangan Asal Blokir!

Foto Berita DPR: Pemerintah Jangan Asal Blokir!
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Komisi I DPR, Sukamta, menilai pemerintah belum membuat aturan berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang spesifik mengenai pemblokiran atas sebuah situs atau aplikasi berbasis elektronik termasuk Telegram. Hal itulah yang menyebabkan pemblokiran kerap memunculkan kegaduhan dari pada penyelesaian tuntas.

"Pemerintah katanya akan bertindak tegas kepada Google, Facebook dan Twitter yang mangkir bayar pajak, tapi hingga saat ini belum ada perangkat untuk memaksa. Termasuk dalam hal ini isu pemblokiran terhadap Telegram yang dianggap tidak membuat filter terhadap konten berbau radikalisme," Katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (15/7/2017).

Lanjutnya, Sukamta memaparkan, Menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 40 ayat (2a), (2b) dan (6), pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) tersebut diamanatkan pemerintah agar membuat peraturan pemerintah (PP). 

“Saya kira, tanpa aturan yang jelas, secara teknis, pasti akan timbul masalah. Apalagi, cara kerja pemblokiran belum ada pedoman yang jelas dan baku. Ini bisa mengancam kehidupan berdemokrasi di negeri kita,” kata Sukamta.

Selain itu menurut Sukamta isu pemblokiran situs jejaring asing ini mestinya menjadi momentum untuk mengembangkan industri TI nasional. "Ini penting dilakukan supaya kita tidak bergantung kepada aplikasi asing, seperti China yang punya aturan ketat tetapi di sisi yang lain mendorong industri TI maju pesat," jelas Sukamta.

Sebelumnya, Kemkominfo pada Jumat (14/7) telah mengimbau Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap 11 Domain Name System (DNS) milik Telegram yang semula dapat diakses melalui PC.

Tag: Sukamta, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Telegram

Penulis/Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,556.17 3,520.79
British Pound GBP 1.00 18,038.27 17,858.41
China Yuan CNY 1.00 2,030.76 2,010.66
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,336.00 13,204.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,694.14 10,585.65
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,708.91 1,691.93
Dolar Singapura SGD 1.00 9,910.82 9,806.89
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,024.54 15,860.64
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,182.06 3,148.31
Yen Jepang JPY 100.00 11,962.68 11,841.09

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5901.326 16.715 559
2 Agriculture 1783.327 -0.607 18
3 Mining 1475.072 19.006 44
4 Basic Industry and Chemicals 607.623 -2.002 67
5 Miscellanous Industry 1335.079 9.143 41
6 Consumer Goods 2548.786 -5.073 45
7 Cons., Property & Real Estate 507.574 5.183 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1227.754 -0.972 60
9 Finance 990.156 3.005 89
10 Trade & Service 920.632 9.128 130
No Code Prev Close Change %
1 DGIK 67 79 12 17.91
2 MEDC 740 845 105 14.19
3 SONA 1,850 2,100 250 13.51
4 BSWD 1,540 1,745 205 13.31
5 INCF 190 214 24 12.63
6 BUMI 202 224 22 10.89
7 MCOR 204 226 22 10.78
8 APII 234 258 24 10.26
9 BMTR 496 545 49 9.88
10 LPLI 175 192 17 9.71
No Code Prev Close Change %
1 HDTX 420 318 -102 -24.29
2 AHAP 195 160 -35 -17.95
3 VINS 167 146 -21 -12.57
4 BBMD 1,400 1,225 -175 -12.50
5 RMBA 428 380 -48 -11.21
6 MICE 400 368 -32 -8.00
7 ALKA 450 418 -32 -7.11
8 ASMI 980 915 -65 -6.63
9 PKPK 86 81 -5 -5.81
10 IGAR 418 394 -24 -5.74
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 342 356 14 4.09
2 WAPO 126 123 -3 -2.38
3 PGAS 1,715 1,620 -95 -5.54
4 SSMS 1,450 1,490 40 2.76
5 LEAD 102 112 10 9.80
6 ASRI 364 402 38 10.44
7 PBRX 462 464 2 0.43
8 TRAM 160 168 8 5.00
9 VRNA 102 100 -2 -1.96
10 WSKT 1,815 1,905 90 4.96