Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 21:29 WIB. Garuda - Menteri Rini Soemarno minta maskapai Garuda Indonesia memperbanyak paket wisata domestik.
  • 21:28 WIB. Volvo - Volvo Cars menggandakan investasi di pabrik di AS untuk menambah produksi dengan dana US$1 miliar.
  • 21:27 WIB. Korut - Korut akan membalas ancaman serangan militer dari AS dengan melakukan uji coba senjata nuklir yang lebih dahsyat.
  • 21:26 WIB. CSR - Lotte Mart menggandeng Baznas mengajak pelanggan berdonasi membantu masyarakat kurang mampu.
  • 21:25 WIB. Pelindo II - Pelindo II bakal memulai pembangunan Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat pada akhir September 2017.
  • 21:24 WIB. Bappenas - Bappenas menawarkan berbagai proyek infrastruktur kepada pada investor asal Korea.
  • 21:23 WIB. Garuda - Garuda Indonesia akan menunda pengiriman total 20 pesawat untuk perusahaan dan unit usahanya.
  • 21:22 WIB. Kemenhub - Kemenhub bakal meningkatkan keandalan menara suar guna mendukung program Tol Laut.
  • 21:21 WIB. Bogor - Pemkot Bogor memastikan kelangkaan pasokan air bersih akibat proyek Tol Bocimi bisa kembali normal pada akhir pekan ini.
  • 21:20 WIB. MICE - Multielok Cosmetic menjual 3.000 saham di Pigeon Indonesia kepada Pigeon Singapore Pte. Ltd.
  • 21:19 WIB. Kemenperin - Kemenperin semakin gencar mempromosikan potensi investasi kawasan industri di luar pulau Jawa.
  • 20:54 WIB. Kemenperin - Kemenperin memperkirakan pendapatan negara dari cukai rokok pada tahun ini akan menurun.

Gunung Rinjani Segera Punya Kereta Gantung, Ini Kata Kemenhub

Foto Berita Gunung Rinjani Segera Punya Kereta Gantung, Ini Kata Kemenhub
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Perhubungan mendukung ide pembangunan kereta gantung yang digagas Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bekerja sama dengan investor asal Tiongkok.

"Bagus kalau ada ide kereta gantung," kata Direktur Angkutan dan Multi Moda Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemhub) Cucu Mulyana saat menerima kunjungan kerja pejabat Dinas Perhubungan dan DPRD NTB di Jakarta, Senin (17/7/2017).

Ia menjelaskan, meski secara regulasi izin pembangunan fasilitas kereta gantung tersebut berada di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, namun secara pribadi dirinya sangat mendukung bila rencana tersebut benar-benar terwujud.

Karena, kata dia, di Indonesia belum ada fasilitas kereta gantung, seperti yang ada di negara-negara di Eropa, Asia, dan Australia.

Menurutnya, pemerintah dan masyarakat mestinya bisa sama-sama mengawal rencana pembangunan kereta gantung tersebut, meski pihaknya mendengar rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) tersebut mendapat penolakan masyarakat.

"Ide dan mimpi bagus, kenapa tidak didukung," ujarnya.

Untuk diketahui, rencana pembangunan fasilitas kereta gantung di kawasan TNGR menuai polemik di masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ada yang menolak dan ada pula yang mendukung gagasan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tersebut yang akan bekerja sama dengan investor Tiongkok.

Bahkan, Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi ikut angkat bicara terkait polemik rencana pembangunan fasilitas kereta gantung itu.

Gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini menegaskan pembangunan di kawasan hutan lindung tidak boleh dilakukan jika melanggar undang-undang.

"Perizinan kehutanan, apalagi di kawasan hutan lindung, itu sangat ketat," kata gubernur.

Gubernur mencontohkan, ketika pemerintah provinsi ingin memperlebar jalan dari Lombok Internasional Airport (LIA) menuju kawasan wisata Kuta, Lombok Tengah, susahnya minta ampun.

"Untuk bangun jalan saja kita punya satu dua kasus, misalnya jalan dari bandara ke Kuta, itu di tikungan ada sedikit yang masuk kawasan hutan. Kita mau melebarkannya saja susahnya minta ampun, padahal sudah ada jalan di situ. Artinya, penjagaan terhadap hutan lindung sesuai UU sangat ketat," ucapnya.

Menurut gubernur, masih banyak cara untuk memaksimalkan potensi Gunung Rinjani tanpa harus membangun fasilitas seperti kereta gantung.

"Kalau bisa kita melibatkan potensi tanpa menabrak UU justru jauh lebih baik. Jangan sampai kemudian keluar izin melanggar UU, seperti sejarah hutan Sekaroh," ujar gubernur.

TGB mengaku tidak ingin apa yang terjadi di hutan Sekaroh, Kabupaten Lombok Timur, juga nantinya terjadi dengan rencana pembangunan kereta gantung di Rinjani.

"Kan sekaroh itu begitu jelas hutan dijual untuk pribadi sekarang ribut. Ada yang sudah menjadi tersangka, ada juga yang begini begitu," tuturnya.

Untuk itu, agar kasus serupa tidak kembali terulang, TGB berharap semua pihak, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, untuk memedomani aturan yang sudah ada.

"Masih banyak ruang yang memungkinkan kita untuk melakukan cara kreatif memanfaatkan pariwisata tanpa harus bersentuhan dengan UU," tegas TGB.

Karena itu, gubernur mengingatkan rencana pembangunan kereta gantung tersebut perlu di pikirkan lagi secara matang.

"Itu saja pesan saya perlu dipikirkan lagi. Daya untuk memaksakan UU bisa berbahaya. Karena, jangan sampai kita melabrak program yang melanggar perundang-undangan, sehingga membuat penegak hukum untuk memprosesnya," kata TGB. (Ant)

Tag: Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Cucu Maulana, TGB Muhammad Zainul Majdi, Gunung Rinjani

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.10 3,535.18
British Pound GBP 1.00 18,194.37 18,008.34
China Yuan CNY 1.00 2,033.37 2,013.03
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,392.00 13,258.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,613.16 10,504.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.14 1,697.94
Dolar Singapura SGD 1.00 9,927.35 9,824.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,008.80 15,845.96
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,191.61 3,156.67
Yen Jepang JPY 100.00 11,967.83 11,844.90

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5911.708 5.135 559
2 Agriculture 1790.848 -1.819 18
3 Mining 1449.686 -23.409 44
4 Basic Industry and Chemicals 611.796 -1.479 67
5 Miscellanous Industry 1315.476 -6.099 41
6 Consumer Goods 2534.872 -26.293 45
7 Cons., Property & Real Estate 502.874 -3.817 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.129 -6.709 60
9 Finance 1012.974 22.847 89
10 Trade & Service 916.246 -7.545 130
No Code Prev Close Change %
1 POLY 60 81 21 35.00
2 HDTX 318 396 78 24.53
3 ADMG 171 198 27 15.79
4 OASA 418 482 64 15.31
5 BMTR 540 610 70 12.96
6 NAGA 210 236 26 12.38
7 RMBA 382 428 46 12.04
8 OKAS 545 600 55 10.09
9 PNLF 240 264 24 10.00
10 NIKL 3,150 3,460 310 9.84
No Code Prev Close Change %
1 VOKS 324 290 -34 -10.49
2 INCF 220 200 -20 -9.09
3 KPIG 1,235 1,140 -95 -7.69
4 RDTX 6,950 6,450 -500 -7.19
5 INCO 2,790 2,600 -190 -6.81
6 SCMA 2,340 2,200 -140 -5.98
7 WAPO 121 114 -7 -5.79
8 SIPD 860 815 -45 -5.23
9 BYAN 6,500 6,200 -300 -4.62
10 JGLE 155 148 -7 -4.52
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 540 610 70 12.96
2 BBCA 19,050 19,875 825 4.33
3 TLKM 4,690 4,640 -50 -1.07
4 BBRI 15,025 15,675 650 4.33
5 MEDC 895 920 25 2.79
6 KBLI 456 442 -14 -3.07
7 AGRO 570 620 50 8.77
8 BMRI 6,600 6,600 0 0.00
9 UNVR 51,000 50,000 -1,000 -1.96
10 PGAS 1,625 1,610 -15 -0.92