Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 22:34 WIB. e-KTP - KPK menyatakan pemeriksaan Setya Novanto tergantung kondisi kesehatan.
  • 21:56 WIB. HPM - Honda optimis pameran GIIAS 2017 dapat mendongkrak penjualan di Jawa Timur.
  • 21:54 WIB. Gadget - Huawei merilis video sindiran terhadap kegagalan Face ID pada iPhone X.
  • 21:52 WIB. FSTJ - Food Station Tjipinang Jaya akan menggelar OP 75.000 ton beras di DKI Jakarta.
  • 21:52 WIB. VOD - Pelanggan Hooq diklaim tembus 10 juta.
  • 21:50 WIB. Gadget - Motorola mengeluarkan 3 ponsel baru berkualitas dengan harga bersahabat, yakni Moto G5S Plus, Moto E4 Plus, dan Moto C Plus.
  • 21:49 WIB. Malware - CCleaner dimanfaatkan hacker untuk menyusupkan malware ke dalam software-nya.
  • 21:44 WIB. Malware - Sekitar 21 juta perangkat Android diduga telah terinfeksi malware gara-gara pengguna menginstal aplikasi wallpaper.
  • 18:02 WIB. Isu PKI - Luhut sebut penyebar isu PKI kurang kerjaan.
  • 18:00 WIB. Transportasi - Garuda Indonesia tambah penerbangan Umrah.
  • 17:58 WIB. Pil Zombie - Fahira sebut pengedar pil PCC layak dihukum mati.
  • 17:52 WIB. Liverpool - Presiden Barcelona, Josep Bartomeu sebut timnya gagal rekrut Coutinho karena Liverpool menaikkan harga jelang penutupan transfer.

Pemerintah Jamin Tak Sembarangan Bubarkan Ormas

Foto Berita Pemerintah Jamin Tak Sembarangan Bubarkan Ormas
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah hanya akan membubarkan organisasi masyarakat (Ormas) dengan bukti pelanggaran yang kuat, kata Asisten Deputi bidang Hukum Kemenko Politik Hukum dan Keamanan Heni Susila. Pemerintah membantah bahwa pemerintah kelak dapat sewenang-wenang mencabut izin badan hukum suatu ormas, setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 diberlakukan.

"Dalam pasal 59 ayat 3 (b) tentang penodaan agama, pemerintah akan menggandeng Kementerian Agama untuk menentukan apakah sebuah ormas terbukti melakukan penodaan agama atau tidak," jelas Heni di Galeri Nasional, Jakarta (17/7/2017).

Sementara itu, Kementerian Hukum dan HAM bersama Kementerian Dalam Negeri akan bertugas menentukan bukti pelanggaran ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, tuturnya pula.

"Apabila merasa keberatan, ormas dapat menempuh jalur hukum ke PTUN. Ini mengandung asas demokratis," kata Heni di Jakarta, Senin (17/7/2017).

Menurut dia, keputusan pemerintah untuk mengeluarkan perppu tersebut telah melalui pertimbangan yang panjang, yang mana pertimbangan tersebut ditujukan untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, bukan untuk "menyerang" sebuah kelompok tertentu.

Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017, perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 ini dinilai tidak lagi memadai dalam mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Alasan dikeluarkannya perppu tersebut juga karena tidak adanya asas hukum "contrario actus" dalam Undang-Undang Ormas, yang mana kementerian pemberi izin ormas (Kemenkumham), kemudian juga memiliki kewenangan untuk mencabut atau membatalkannya. Selain itu, dalam UU Ormas pengertian ajaran dan tindakan bertentangan Pancasila dirumuskan secara sempit dan terbatas pada atheisme, komunisme, marxisme dan Leninisme. Padahal sejarah di Indonesia membuktikan ajaran-ajaran lain juga bisa menggantikan atau bertentangan dengan Pancasila.

Oleh karena itu, pemerintah kemudian menerbitkan Perppu Ormas. (ant)

Tag: Menkopolhukam, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), ormas

Penulis: ***

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Adeng Bustomi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,552.97 3,517.59
British Pound GBP 1.00 18,004.72 17,821.07
China Yuan CNY 1.00 2,033.27 2,013.12
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,324.00 13,192.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,611.23 10,503.47
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,707.92 1,690.94
Dolar Singapura SGD 1.00 9,890.88 9,788.53
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,942.17 15,778.95
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,181.47 3,146.95
Yen Jepang JPY 100.00 11,941.21 11,821.85

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5901.326 16.715 559
2 Agriculture 1783.327 -0.607 18
3 Mining 1475.072 19.006 44
4 Basic Industry and Chemicals 607.623 -2.002 67
5 Miscellanous Industry 1335.079 9.143 41
6 Consumer Goods 2548.786 -5.073 45
7 Cons., Property & Real Estate 507.574 5.183 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1227.754 -0.972 60
9 Finance 990.156 3.005 89
10 Trade & Service 920.632 9.128 130
No Code Prev Close Change %
1 DGIK 67 79 12 17.91
2 MEDC 740 845 105 14.19
3 SONA 1,850 2,100 250 13.51
4 BSWD 1,540 1,745 205 13.31
5 INCF 190 214 24 12.63
6 BUMI 202 224 22 10.89
7 MCOR 204 226 22 10.78
8 APII 234 258 24 10.26
9 BMTR 496 545 49 9.88
10 LPLI 175 192 17 9.71
No Code Prev Close Change %
1 HDTX 420 318 -102 -24.29
2 AHAP 195 160 -35 -17.95
3 VINS 167 146 -21 -12.57
4 BBMD 1,400 1,225 -175 -12.50
5 RMBA 428 380 -48 -11.21
6 MICE 400 368 -32 -8.00
7 ALKA 450 418 -32 -7.11
8 ASMI 980 915 -65 -6.63
9 PKPK 86 81 -5 -5.81
10 IGAR 418 394 -24 -5.74
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 342 356 14 4.09
2 WAPO 126 123 -3 -2.38
3 PGAS 1,715 1,620 -95 -5.54
4 SSMS 1,450 1,490 40 2.76
5 LEAD 102 112 10 9.80
6 ASRI 364 402 38 10.44
7 PBRX 462 464 2 0.43
8 TRAM 160 168 8 5.00
9 VRNA 102 100 -2 -1.96
10 WSKT 1,815 1,905 90 4.96