Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 22:34 WIB. e-KTP - KPK menyatakan pemeriksaan Setya Novanto tergantung kondisi kesehatan.
  • 21:56 WIB. HPM - Honda optimis pameran GIIAS 2017 dapat mendongkrak penjualan di Jawa Timur.
  • 21:54 WIB. Gadget - Huawei merilis video sindiran terhadap kegagalan Face ID pada iPhone X.
  • 21:52 WIB. FSTJ - Food Station Tjipinang Jaya akan menggelar OP 75.000 ton beras di DKI Jakarta.
  • 21:52 WIB. VOD - Pelanggan Hooq diklaim tembus 10 juta.
  • 21:50 WIB. Gadget - Motorola mengeluarkan 3 ponsel baru berkualitas dengan harga bersahabat, yakni Moto G5S Plus, Moto E4 Plus, dan Moto C Plus.
  • 21:49 WIB. Malware - CCleaner dimanfaatkan hacker untuk menyusupkan malware ke dalam software-nya.
  • 21:44 WIB. Malware - Sekitar 21 juta perangkat Android diduga telah terinfeksi malware gara-gara pengguna menginstal aplikasi wallpaper.
  • 18:02 WIB. Isu PKI - Luhut sebut penyebar isu PKI kurang kerjaan.
  • 18:00 WIB. Transportasi - Garuda Indonesia tambah penerbangan Umrah.
  • 17:58 WIB. Pil Zombie - Fahira sebut pengedar pil PCC layak dihukum mati.
  • 17:52 WIB. Liverpool - Presiden Barcelona, Josep Bartomeu sebut timnya gagal rekrut Coutinho karena Liverpool menaikkan harga jelang penutupan transfer.

Pak Dirjen Migas sebut "Pertamini" itu Ilegal

Foto Berita Pak Dirjen Migas sebut
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menindaklajuti banyaknya penjual bahan bakar minyak (BBM) eceran yang memakai identitas "Pertamini".

"Label 'Pertamini' itu adalah ilegal dan tidak ada standar keamanan, nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Migas I G.N. Wiratmaja Puja di Jakarta, Senin (17/7/2017).

Ketika rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Komisi VII DPR RI, dia menjelaskan bahwa memang banyak penjual BBM eceran yang menggunakan corak dan tanda mirip dengan milik PT Pertamina (Persero). Bahkan, sudah mulai marak menjual BBM jenis pertamax series dan pertalite.

Diskusi tersebut lantaran beberapa anggota Komisi VII DPR RI mempertanyakan tingkat kemanan distribusi BBM yang mudah diecer di berbagai daerah. Komisi VII DPR mempertanyakan apakah eceran "Pertamini" memang program legal dari Pertamina. Namun, pihak Pertamina sudah membantah hal tersebut bukanlah hal yang legal. Bahkan, tingkat keamanannya tidak ada yang bisa menjamin, dari mulai drum yang dipakai hingga keakuratan nominal jumlah literan yang digunakan.

Beberapa anggota Komisi VII juga heran bagaimana bisa eceran memakai perlengkapan dari Pertamina hingga memiliki nozle atau selang mirip seperti milik PT Pertamina. Hal itu didiskusikan untuk menghindari berbagai praktik kecurangan dalam program BBM satu harga. Sebelumnya, Kementerian ESDM sudah menjelaskan langkah-langkah dalam mengamankan BBM satu harga.

TNI juga akan dilibatkan dalam melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan, terpencil, dan pulau terluar agar penyaluran BBM bisa berjalan dengan baik sehingga penetapan satu harga di seluruh Indonesia, seperti yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo, bisa terwujud. Penandatangan nota kesepahaman antara Kementerian ESDM dan TNI adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam rangka mewujudkan kepentingan bangsa dan negara. (ant)

Tag: PT Pertamina (Persero), I Gusti Nyoman Wiratmaja, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: ***

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,552.97 3,517.59
British Pound GBP 1.00 18,004.72 17,821.07
China Yuan CNY 1.00 2,033.27 2,013.12
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,324.00 13,192.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,611.23 10,503.47
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,707.92 1,690.94
Dolar Singapura SGD 1.00 9,890.88 9,788.53
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,942.17 15,778.95
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,181.47 3,146.95
Yen Jepang JPY 100.00 11,941.21 11,821.85

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5901.326 16.715 559
2 Agriculture 1783.327 -0.607 18
3 Mining 1475.072 19.006 44
4 Basic Industry and Chemicals 607.623 -2.002 67
5 Miscellanous Industry 1335.079 9.143 41
6 Consumer Goods 2548.786 -5.073 45
7 Cons., Property & Real Estate 507.574 5.183 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1227.754 -0.972 60
9 Finance 990.156 3.005 89
10 Trade & Service 920.632 9.128 130
No Code Prev Close Change %
1 DGIK 67 79 12 17.91
2 MEDC 740 845 105 14.19
3 SONA 1,850 2,100 250 13.51
4 BSWD 1,540 1,745 205 13.31
5 INCF 190 214 24 12.63
6 BUMI 202 224 22 10.89
7 MCOR 204 226 22 10.78
8 APII 234 258 24 10.26
9 BMTR 496 545 49 9.88
10 LPLI 175 192 17 9.71
No Code Prev Close Change %
1 HDTX 420 318 -102 -24.29
2 AHAP 195 160 -35 -17.95
3 VINS 167 146 -21 -12.57
4 BBMD 1,400 1,225 -175 -12.50
5 RMBA 428 380 -48 -11.21
6 MICE 400 368 -32 -8.00
7 ALKA 450 418 -32 -7.11
8 ASMI 980 915 -65 -6.63
9 PKPK 86 81 -5 -5.81
10 IGAR 418 394 -24 -5.74
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 342 356 14 4.09
2 WAPO 126 123 -3 -2.38
3 PGAS 1,715 1,620 -95 -5.54
4 SSMS 1,450 1,490 40 2.76
5 LEAD 102 112 10 9.80
6 ASRI 364 402 38 10.44
7 PBRX 462 464 2 0.43
8 TRAM 160 168 8 5.00
9 VRNA 102 100 -2 -1.96
10 WSKT 1,815 1,905 90 4.96