Menteri Pertahanan Jepang Mundur Dari Jabatannya, Ada Apa?

Menteri Pertahanan Jepang, Tomomi Inada, pada hari Jumat (28/7/2017) mengatakan bahwa dirinya mengundurkan diri, setelah serangkaian kejanggalan, kesalahan, dan penutupan di Kementeriannya yang telah berkontribusi pada penurunan signifikan dalam dukungan publik terhadap Perdana Menteri Shinzo Abe.

Inada, 58 tahun, anak didik dari Abe yang berbagi pandangan konservatifnya, dan telah diusulkan sebagai calon perdana menteri masa depan, sudah diperkirakan akan diganti dalam perombakan kabinet yang akan diadakan kemungkinan pada minggu depan, bahwa Abe berharap akan membantu membangun kembali peringkatnya.

Dukungan untuk perdana menteri telah tenggelam di bawah 30 persen dalam beberapa jajak pendapat, karena skandal mengenai dugaan kronisme dan pandangan di antara banyak pemilih bahwa dirinya, dan para ajudannya tidak serius dalam menjalankan amanat yang telah diberikan.

Abe meminta maaf "kepada publik dari lubuk hatinya yang paling dalam", dalam komentarnya kepada wartawan yang dibawakan langsung di televisi nasional setelah Inada mengumumkan pengunduran dirinya.

Dirinya mengatakan, Menteri Luar Negeri Fumio Kishida akan menambahkan tugas kementerian pertahanan menjadi tugasnya, untuk menghilangkan kesenjangan pada saat Jepang menghadapi tantangan keamanan yang sulit, seperti dinamika Korea Utara yang setiap saat tidak bisa diprediksi.

Abe, bagaimanapun, telah menerima berbagai kritikan pedas dari anggota parlemen partai berkuasa, dan partai oposisi karena mempertahankan Inada, meskipun kebijakan kontroversialnya dan merasa tidak kompeten.

"Dirinya seharusnya tidak mengikutsertakan Inada dalam kabinetnya, melakukannya pada malam perombakan kabinet hanya terlihat seperti keputusasaan," ujar Jeffrey Kingston, Direktur Asian Studies di Temple University Japa, sebagaimana dikutip dari laman Reuters, di Jakarta, Senin (28/7/2017).

Pengunduran diri tersebut bertepatan dengan adanya sebuah laporan penyelidikan kecurigaan bahwa pejabat kementerian pertahanan berusaha menyembunyikan laporan operasi yang menunjukkan keamanan yang cenderung memburuk di Sudan Selatan, di mana tentara Jepang bergabung dalam operasi perdamaian yang dipimpin A.S.

Kritik mengatakan penempatan pasukan di lingkungan yang berbahaya telah melanggar persyaratan yang ditetapkan untuk kegiatan semacam itu sesuai dengan konstitusi pasifik Jepang. Tidak ada tentara Jepang yang tewas dalam pertempuran sejak Perang Dunia Kedua, dan kekacauan yang berkembang di Sudan Selatan memicu sebuah kekhawatiran.