Portal Berita Ekonomi Senin, 23 Oktober 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 10:27 WIB. Panglima TNI - Kedubes AS 'siap fasilitasi' kepergian Panglima TNI Gatot Nurmantyo ke Amerika Serikat.
  • 10:27 WIB. Apple - Belum dijual, iPhone X digugat sebuah perusahaan asal Jepang bernama Emonster.
  • 10:21 WIB. Trump - Donald Trump sesumbar mampu tekan Iran tanpa bantuan Uni Eropa.
  • 10:20 WIB. Panglima TNI - Kemlu panggil wakil dubes AS soal pelarangan masuk Panglima Gatot Nurmantyo ke Amerika Serikat.
  • 10:14 WIB. Jepang - Shinzo Abe dorong perubahan konstitusi pasca-menang pemilu Jepang.
  • 10:12 WIB. Rohingya - PBB mencatat 600.000 lebih warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh.
  • 10:10 WIB. Kenya - Paus Fransiskus serukan dialog konstruktif di Kenya.
  • 10:08 WIB. Rohingya - PBB butuhkan dana sebesar Rp5,8 triliun atasi krisis Rohingya.
  • 10:06 WIB. Catalonia - Spanyol desak warga Catalonia abaikan seruan pemimpin separatis.
  • 09:45 WIB. Telekomunikasi - Berkiprah 21 tahun, XL berinovasi dengan menghadirkan sosok virtual asistant bernama Maya.
  • 09:42 WIB. Polytron - Polytron sodorkan aplikasi belanja sendiri, Fira Shop, di ponsel besutannya, Prime 7.
  • 09:39 WIB. Smartphone - Huawei ingin susul ZTE bikin ponsel lipat dengan layar ganda.
  • 09:38 WIB. Micrososft - Windows 10 benamkan TruePlay, fitur anticurang untuk game.
  • 09:17 WIB. Sepak Bola - Wagub Sandiaga ditagih soal stadion Persija.
  • 09:17 WIB. Politik - Presiden Jokowi dan Ketua umum PDIP gelar pertemuan.

Pengamat Usul Makar Jadi Tindak Pidana Khusus

Foto Berita Pengamat Usul Makar Jadi Tindak Pidana Khusus
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengamat hukum Universitas Bung Karno Hasan Basri menilai undang-undang yang mengatur kejahatan makar diperlukan di Indonesia mengingat saat ini tengah krisis kedaulatan negara. 

"UU baru mengatur kejahatan makar bisa masuk dalam tindak pidana khusus, seperti halnya dengan tindak pidana terorisme," katanya di Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Undang-undang yang mengatur kejahatan makar itu, kata dia, berisikan soal pencegahan, deteksi dini, dan unsur-unsur yang bisa dikenakan dalam tindak pidana tersebut. Ia menambahkan definisi makar itu harus dipertegas kembali dan harus dibedakan dengan orang yang mengkritik atau menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah atau DPR. Penggunaan atau pengenaan makar yang menggunakan KUHP saat ini, katanya, cenderung bisa membungkam aspirasi masyarakat.

"Harus dipertegas unsur-unsur kategori makar," katanya yang mengangkat soal makar dalam disertasinya di Universitas Jayabaya.

Ia juga menyebutkan UU makar harus melibatkan peran TNI karena hal tersebut berkaitan dengan kedaulatan negara. "Bukan ranah Polri untuk menangani pidana umum saja," katanya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh nasional ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana makar, di antaranya Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet, Kivlan Zein, Sri Bintang Pamungkas, dan Ahmad Dhani. Hingga sekarang, penanganan perkara tersebut belum jelas kelanjutannya. (ant)

Tag: Makar, Terorisme

Penulis: ***

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Redaksiindonesia.com

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,627.27 3,590.91
British Pound GBP 1.00 17,951.88 17,767.01
China Yuan CNY 1.00 2,054.68 2,034.14
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,603.00 13,467.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,638.91 10,529.85
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,743.55 1,726.01
Dolar Singapura SGD 1.00 9,987.52 9,885.49
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,012.09 15,850.66
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,215.84 3,181.43
Yen Jepang JPY 100.00 11,957.63 11,837.04

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5929.549 19.019 564
2 Agriculture 1754.087 -2.560 18
3 Mining 1527.878 5.182 45
4 Basic Industry and Chemicals 634.942 2.086 68
5 Miscellanous Industry 1351.937 10.222 43
6 Consumer Goods 2506.331 7.379 45
7 Cons., Property & Real Estate 504.424 4.833 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1160.979 7.471 59
9 Finance 1030.441 4.914 90
10 Trade & Service 913.092 -9.075 131
No Code Prev Close Change %
1 ZINC 462 575 113 24.46
2 AKSI 442 545 103 23.30
3 BACA 193 220 27 13.99
4 TRAM 135 152 17 12.59
5 WTON 575 635 60 10.43
6 NIPS 428 470 42 9.81
7 GPRA 143 157 14 9.79
8 BPFI 450 490 40 8.89
9 DSFI 119 129 10 8.40
10 BRAM 7,200 7,775 575 7.99
No Code Prev Close Change %
1 TRUS 195 127 -68 -34.87
2 HOME 272 214 -58 -21.32
3 TIFA 244 197 -47 -19.26
4 HDTX 478 390 -88 -18.41
5 BIRD 4,700 4,260 -440 -9.36
6 APII 254 234 -20 -7.87
7 MPPA 635 585 -50 -7.87
8 ADMG 224 208 -16 -7.14
9 BUVA 560 525 -35 -6.25
10 JGLE 133 125 -8 -6.02
No Code Prev Close Change %
1 HOME 272 214 -58 -21.32
2 TRAM 135 152 17 12.59
3 BUMI 204 212 8 3.92
4 TIFA 244 197 -47 -19.26
5 TLKM 4,210 4,270 60 1.43
6 PBRX 500 500 0 0.00
7 WIKA 1,810 1,900 90 4.97
8 BBCA 20,325 20,350 25 0.12
9 PGAS 1,660 1,680 20 1.20
10 SRIL 390 388 -2 -0.51