Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Oktober 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 16:18 WIB. Wuling - Wuling bermitra dengan Arista Jaya Lestari telah resmi membuka dua diler baru di Medan, Sumatra Utara.
  • 16:14 WIB. HPM - Honda Prospect Motor melakukan serah terima Honda Civic Type R kepada 10 konsumen pertama di Indonesia.
  • 16:11 WIB. Kemenperin - Menperin Airlangga meresmikan dua fasilitas dok kapal milik Samudra Marine Indonesia di Serang, Banten.
  • 16:10 WIB. Industri Rekaman - Asosiasi Industri Rekaman meyakini segmen pasar streaming bakal mencatatkan pertumbuhan signifikan.
  • 16:08 WIB. Jepang - Pemerintah mendalami usulan Gubernur Prefektur Aichi, Jepang, untuk membuka penerbangan langsung Jakarta-Nagoya.
  • 16:07 WIB. BPJS - BPJS Ketenagakerjaan memberikan sosialisasi kepada driver online se-Pontianak agar terdaftar sebagai peserta.
  • 15:35 WIB. Taksi Online - Menhub Budi Karya menegaskan pemasangan stiker terhadap angkutan sewa khusus tidak hanya di Indonesia.
  • 14:51 WIB. Densus Tipikor - Fraksi Gerindra tolak pembentukan Densus Tipikor karena berpotensi lemahkan KPK.
  • 14:49 WIB. MotoGP - Michelin akan menjadi pemasok ban untuk MotoGP hingga 2023.
  • 14:47 WIB. Korea Selatan - LG dan Qualcomm kembangkan teknologi mobil tanpa supir.
  • 14:45 WIB. Perppu Ormas - Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali berharap Perppu Ormas diterima tanpa voting.
  • 14:41 WIB. Australia - Marc Marquez menjadi juara di MotoGP Australia
  • 08:58 WIB. Somalia - Somalia deklarasikan perang dengan Al-Shabaab.
  • 08:57 WIB. Filipina - Kapal perang Rusia tiba di Filipina.

Hati-Hati Loh! KPK Juga Awasi Dana Desa

Foto Berita Hati-Hati Loh! KPK Juga Awasi Dana Desa
Warta Ekonomi.co.id, Bengkulu -

Komisi Pemberantasan Korupsi menerima delapan laporan dugaan kasus korupsi terhadap realisasi dana desa di Provinsi Bengkulu.

"Ini perlu dijaga betul-betul, pengelolaan dengan benar daripada tindakan represif (OTT atau penangkapan), lebih baik dicegah," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Bengkulu, Kamis (10/8/2017).

Jika masih bisa dibenahi, lanjut dia, sebaiknya dibenahi daripada langsung ditangkap oleh aparat yang berwajib, sebab tindakan represif akan membuat kepala desa berakhir dibalik jeruji besi. "Kalau ada yang bisa dikembalikan kambalikan (dari dugaan korupsi dana desa)," kata dia pada Rapat Konsolidasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Bengkulu.

Ternyata menurut Basaria, korupsi bisa terjadi sampai ke tingkat paling bawah penyelenggara negara ketika lemahnya sistem baik terkait pengelolaan maupun pengawasan. "Dulu kita berpikiran hanya pejabat tinggi saja yang mau melakukan korupsi, tapi ternyata kepala desa pun pada saat diberikan kewenangan untuk mengelola dana terjadi juga korupsi," lanjut dia.

Basaria menyarankan agar pemerintah daerah memperkuat kemampuan kepala desa dalam mengelola dana desa dan juga terkait pemahaman sistem keuangan desa. Selain juga perlu pengawasan yang baik dari pemerintah kabupaten serta pihak terkait lainnya sehingga kepala desa tidak memiliki kesempatan berlaku korup terhadap dana desa.

"Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan dana desa guna membangun dari desa, sehingga terjadi percepatan pertumbuhan disegala sektor, oleh karena itu penggunaan ADD harus lebih maksimal dan tepat sasaran," ujarnya.

Tag: Dana Desa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: ***

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Ant

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,622.47 3,586.11
British Pound GBP 1.00 17,819.44 17,635.67
China Yuan CNY 1.00 2,055.47 2,034.89
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,585.00 13,449.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,652.00 10,542.67
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,741.38 1,723.90
Dolar Singapura SGD 1.00 9,998.53 9,896.98
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,058.83 15,892.68
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,215.77 3,181.31
Yen Jepang JPY 100.00 12,005.13 11,881.79

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5929.549 19.019 564
2 Agriculture 1754.087 -2.560 18
3 Mining 1527.878 5.182 45
4 Basic Industry and Chemicals 634.942 2.086 68
5 Miscellanous Industry 1351.937 10.222 43
6 Consumer Goods 2506.331 7.379 45
7 Cons., Property & Real Estate 504.424 4.833 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1160.979 7.471 59
9 Finance 1030.441 4.914 90
10 Trade & Service 913.092 -9.075 131
No Code Prev Close Change %
1 ZINC 462 575 113 24.46
2 AKSI 442 545 103 23.30
3 BACA 193 220 27 13.99
4 TRAM 135 152 17 12.59
5 WTON 575 635 60 10.43
6 NIPS 428 470 42 9.81
7 GPRA 143 157 14 9.79
8 BPFI 450 490 40 8.89
9 DSFI 119 129 10 8.40
10 BRAM 7,200 7,775 575 7.99
No Code Prev Close Change %
1 TRUS 195 127 -68 -34.87
2 HOME 272 214 -58 -21.32
3 TIFA 244 197 -47 -19.26
4 HDTX 478 390 -88 -18.41
5 BIRD 4,700 4,260 -440 -9.36
6 APII 254 234 -20 -7.87
7 MPPA 635 585 -50 -7.87
8 ADMG 224 208 -16 -7.14
9 BUVA 560 525 -35 -6.25
10 JGLE 133 125 -8 -6.02
No Code Prev Close Change %
1 HOME 272 214 -58 -21.32
2 TRAM 135 152 17 12.59
3 BUMI 204 212 8 3.92
4 TIFA 244 197 -47 -19.26
5 TLKM 4,210 4,270 60 1.43
6 PBRX 500 500 0 0.00
7 WIKA 1,810 1,900 90 4.97
8 BBCA 20,325 20,350 25 0.12
9 PGAS 1,660 1,680 20 1.20
10 SRIL 390 388 -2 -0.51