Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Oktober 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 08:58 WIB. Somalia¬†- Somalia deklarasikan perang dengan Al-Shabaab.
  • 08:57 WIB. Filipina - Kapal perang Rusia tiba di Filipina.
  • 08:54 WIB. Malaysia - Dua WNI tewas setelah longsor terjang wilayah di Tanjung Bungah, Penang, Malaysia.
  • 08:53 WIB. Korea Selatan - Dua pesawat supersonik B-1B AS terbang rendah di langit Korea Selatan.
  • 08:51 WIB. Trump - Donald Trump hendak beberkan dokumen rahasia pembunuhan Joh F. Kennedy.
  • 08:50 WIB. Catalonia - Ambil alih Bacelona, Spanyol dicap lakukan 'kudeta' terhadap Catalonia.
  • 08:49 WIB. Korea Utara - Kapal induk AS mampir ke Korea Selatan pasca 'unjuk gigi' kekuatan pada Korea Utara.
  • 08:48 WIB. Nuklir - Vladimir Putin yakin tekonologi masa depan akan lebih ngeri dari bom nuklir.
  • 08:47 WIB. Duterte - Rodrigo Duterte: kalau polisi tidak berani, saya yang akan tembak penjahat.
  • 08:46 WIB. Catalonia - Otoritas Madrid siap ambil Barcelona, pemimpin Catalonia siap melawan.
  • 04:44 WIB. Liga Belanda (22/10) - FC Twente 3 - 0 Roda JC Kerkrade
  • 04:42 WIB. Liga Prancis (22/10) - Monaco 2 - 0 Caen
  • 04:40 WIB. Liga Jerman (22/10) - Hamburg SV 0 - 1 Bayern Muenchen
  • 04:40 WIB. Liga Jerman (22/10) - Eintrach Frankfurt 2 - 2 Dortmund
  • 04:38 WIB. Liga Spanyol (22/10) - Barcelona 2 - 0 Malaga

KPK: Safe House Punya Dasar Hukum Kuat, DPR Berlebihan?

Foto Berita KPK: Safe House Punya Dasar Hukum Kuat, DPR Berlebihan?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan bahwa "safe house" atau rumah aman saksi KPK mempunyai dasar hukum yang kuat.

Sebelumnya, Panitia Khusus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Wewenang KPK akan mengunjungi dua lokasi yang diduga menjadi tempat "penyekapan" saksi KPK.

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan bagi KPK. 'Safe house' itu sudah jelas dan kuat dasar hukumnya. Ada dua undang-undang yang mengatur," kata Febri di Jakarta, Jumat (11/8/2017).

Febri menjelaskan bahwa dasar hukum perlindungan saksi dan rumah aman pertama, pasal 15 huruf a UU KPK yang menyatakan KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan memberikan perlindungan dalam ketentuan ini meliputi juga pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau "melakukan evakuasi" termasuk perlindungan hukum.

Kedua, kata dia, pasal 5 ayat (1) huruf k UU UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) disebutkan saksi dan korban berhak mendapatkan tempat kediaman sementara.

Adapun dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU PSK, dinyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Febri, KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada saksi wajib memberikan tempat kediaman sementara kepada saksi yang dilindungi.

Ia pun merasa heran jika ada yang mengatakan "safe house" tidak ada dasar hukum apalagi menyebutnya sebagai "rumah sekap" hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi saja, yaitu saksi kasus suap Akil Mochtar, Niko Panji Tirtayasa.

"Yang bahkan sudah KPK sendiri sudah menghentikan perlindungan terhadap yang bersangkutan karena tidak konsisten dan tidak koperatif saat menjadi saksi sebelumnya," tuturnya. (Ant)

Tag: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pansus Angket KPK

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,622.47 3,586.11
British Pound GBP 1.00 17,819.44 17,635.67
China Yuan CNY 1.00 2,055.47 2,034.89
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,585.00 13,449.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,652.00 10,542.67
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,741.38 1,723.90
Dolar Singapura SGD 1.00 9,998.53 9,896.98
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,058.83 15,892.68
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,215.77 3,181.31
Yen Jepang JPY 100.00 12,005.13 11,881.79

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5929.549 19.019 564
2 Agriculture 1754.087 -2.560 18
3 Mining 1527.878 5.182 45
4 Basic Industry and Chemicals 634.942 2.086 68
5 Miscellanous Industry 1351.937 10.222 43
6 Consumer Goods 2506.331 7.379 45
7 Cons., Property & Real Estate 504.424 4.833 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1160.979 7.471 59
9 Finance 1030.441 4.914 90
10 Trade & Service 913.092 -9.075 131
No Code Prev Close Change %
1 ZINC 462 575 113 24.46
2 AKSI 442 545 103 23.30
3 BACA 193 220 27 13.99
4 TRAM 135 152 17 12.59
5 WTON 575 635 60 10.43
6 NIPS 428 470 42 9.81
7 GPRA 143 157 14 9.79
8 BPFI 450 490 40 8.89
9 DSFI 119 129 10 8.40
10 BRAM 7,200 7,775 575 7.99
No Code Prev Close Change %
1 TRUS 195 127 -68 -34.87
2 HOME 272 214 -58 -21.32
3 TIFA 244 197 -47 -19.26
4 HDTX 478 390 -88 -18.41
5 BIRD 4,700 4,260 -440 -9.36
6 APII 254 234 -20 -7.87
7 MPPA 635 585 -50 -7.87
8 ADMG 224 208 -16 -7.14
9 BUVA 560 525 -35 -6.25
10 JGLE 133 125 -8 -6.02
No Code Prev Close Change %
1 HOME 272 214 -58 -21.32
2 TRAM 135 152 17 12.59
3 BUMI 204 212 8 3.92
4 TIFA 244 197 -47 -19.26
5 TLKM 4,210 4,270 60 1.43
6 PBRX 500 500 0 0.00
7 WIKA 1,810 1,900 90 4.97
8 BBCA 20,325 20,350 25 0.12
9 PGAS 1,660 1,680 20 1.20
10 SRIL 390 388 -2 -0.51