Kalau Mau Jadi Bangsa Maju, Harus Punya Daya Saing

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan apabila Indonesia ingin menjadi bangsa yang maju dan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lainnya, maka Indonesia perlu memiliki daya saing. Namun sayangnya daya saing yang dimiliki terus tergerus oleh korupsi.

"Salah satu penggerus daya saing kita adalah korupsi. Ini musuh kita bersama. Karena itu, di depan Sidang Bersama yang terhormat ini, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama memerangi korupsi," ujar Jokowi dalam pidato saat menghadiri Sidang Bersama DPR dan DPD di Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa pemerintah mendukung setiap usaha dari semua pihak dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain memerangi korupsi yang menggerogoti APBN, menggerogoti uang rakyat, Jokowi mengatakan kita juga terus menguatkan sistem dan basis data perpajakan nasional. Contohnya melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

"Kita optimis bahwa dengan Perppu tersebut, APBN Indonesia akan semakin kokoh karena sumber kekuatannya berasal langsung dari rakyat, dan setiap rupiahnya digunakan untuk kepentingan rakyat," tandasnya.

Selain itu, Indonesia juga semakin siap menyambut era keterbukaan informasi internasional yang memberlakukan Sistem Pertukaran Informasi Otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI).

Selanjutnya, dalam menatap daya saing Indonesia ke depan, pemerintah harus mengantisipasi perubahan dunia yang sangat cepat dan serba digital. Indonesia harus terus meningkatkan efisiensi dan daya saing nasional dengan terobosan digital di kerja-kerja birokrasi, pelayanan rakyat, pengembangan UMKM, cara kerja ekonomi nasional dan penyaluran bantuan sosial dan subsidi Non-Tunai.

"Pemerintah juga memangkas berbagai regulasi dan pita birokrasi yang panjang yang selama ini telah membelenggu ekonomi Indonesia, terutama melalui 15 Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dijalankan sejak tahun 2015," ungkap Jokowi.

Hasil dari berbagai Paket Kebijakan Ekonomi itu terlihat dengan semakin meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap ketangguhan ekonomi Indonesia.

Dalam peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business/EODB), posisi Indonesia meningkat dari peringkat 106 pada tahun 2016 menjadi peringkat 91 pada tahun 2017. Begitu pula Indonesia mendapat peringkat investment grade atau layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat internasional yang kredibel, yaitu Standard and Poor?s Global Ratings, Fitch Ratings, dan Moody?s.

"Bahkan di dalam survei bisnis oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), posisi Indonesia naik ke peringkat 4 sebagai negara tujuan investasi prospektif," tutupnya.