Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Tiga Tahun Menjabat, ini Upaya Jokowi Mempercepat Pemerataan

Tiga Tahun Menjabat, ini Upaya Jokowi Mempercepat Pemerataan Kredit Foto: Antara/M Agung Rajasa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terus berupaya melakukan pemerataan pembangunan selama tiga tahun menjabat. Upaya ini dilakukan agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan tidak hanya terpusat di satu titik, tetapi tersebar di seluruh pelosok daerah.

Jokowi pada Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Jakarta, Rabu (16/8/2017) menjelaskan pada tahun pertama Kabinet Kerja, Pemerintah telah meletakkan pondasi pembangunan nasional yang kokoh melalui transformasi fundamental perekonomian dan meletakkan kembali paradigma Indonesia Sentris.

"Pada tahun kedua, Pemerintah mendorong percepatan pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur fisik, mempercepat pembangunan sumber daya manusia, serta meningkatkan daya saing untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Kita juga melakukan percepatan deregulasi ekonomi dengan mengeluarkan beberapa paket Kebijakan Ekonomi," ujar Jokowi.

Pada tahun ketiga, Pemerintah harus bergerak lebih maju lagi, fokus pada kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Tahun 2017 ini adalah tahun kerja bersama untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia agar seluruh pelosok tanah air bisa merasakan manfaat dari pembangunan.

"Kita tidak ingin kesejahteraan hanya dinikmati oleh seseorang atau sekelompok orang. Inilah janji kemerdekaan yang harus kita segera wujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan ketertiban dunia," ucapnya.

Oleh karena itu, dalam tiga tahun terakhir pemerintah fokus untuk memerangi kemiskinan, menekan ketimpangan, dan mengurangi pengangguran. Hasilnya, tingkat kemiskinan di Indonesia turun, dari 28,59 juta orang pada Maret tahun 2015 menjadi 27,77 juta orang pada Maret tahun 2017. Begitu juga Indeks Rasio Gini Indonesia, yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, terus membaik dan mencapai 0,393 di bulan Maret 2017, turun dibandingkan dengan angka bulan September 2014 yaitu 0,414.

"Angka inflasi kita juga terkendali di tingkat 2,6 persen dari bulan Januari hingga Juli tahun 2017. Bahkan di bulan Mei 2017, yaitu menjelang bulan puasa, tercatat inflasi kita hanya sebesar 0,39 persen. Pertumbuhan ekonomi juga terus kita jaga agar berkualitas dan berkeadilan. Kita harus memastikan pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5 persen per tahun pada periode 2014-2016, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang tapi bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," jelas Jokowi.

Oleh sebab itu, pembangunan yang dijalankan bersama bukan hanya untuk yang tinggal di kota-kota tapi untuk seluruh anak bangsa, baik yang tinggal di pedesaan, daerah-daerah pinggiran, pulau-pulau terdepan, maupun kawasan perbatasan.

Untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah dan desa, Pemerintah meningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa. Melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Pemerintah meningkatkan akses rakyat untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur dasar, seperti jaringan air minum sampai ke rumah-rumah warga. Pemerintah juga mendorong pergerakan ekonomi daerah dengan peningkatan presentase kemantapan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan mendukung irigasi pertanian.

"Komitmen pemerataan ekonomi juga diwujudkan melalui peningkatan dana desa, yang pada tahun 2017 ini besarnya Rp60 trilliun. Dengan dana desa ini, Pemerintah mendorong percepatan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi desa," ucap Jokowi.

Dalam mendukung pemerataan, Pemerintah juga mendorong peningkatan rasio elektrifikasi nasional yang mencapai 92 persen pada bulan Maret tahun 2017.

"Dalam sidang yang terhormat ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada warga Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, setelah 72 tahun merdeka, sekarang akhirnya bisa menikmati layanan listrik. Selamat juga untuk warga desa-desa lain di seluruh Tanah Air, yang tahun 2017 ini bisa menikmati layanan listrik," kata Jokowi.

Jokowi menuturkan, keinginan untuk melakukan pemerataan yang berkeadilan bukanlah sekedar slogan, kita harus betulbetul wujudkan secara konkret.

"Bertahun-tahun Saudara-saudara kita di Tanah Papua harus membeli BBM dengan harga sangat mahal, harganya berpuluhpuluh kali lipat dengan harga yang dibeli oleh saudara kita di pulau Jawa atau Sumatera. Hal ini tidak boleh terjadi di Negeri Pancasila," tandasnya.

Untuk itu, Pemerintah menerapkan kebijakan BBM satu harga, sehingga masyarakat di Tanah Papua menikmati harga yang sama dengan harga di Jawa dan daerah lain di Indonesia. Data dari Kementerian ESDM menyebutkan hingga 14 Agustus 2017 tercatat BBM satu harga sudah berhasil menjangkau 22 titik di seluruh wilayah Indonesia.

Laporan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) dan Pertamina menyebutkan ada penambahan satu titik lembaga penyalur baru sehingga jumlah (BBM Satu Harga) saat ini menjadi 22 titik. Rincian 22 titik tersebut menyasar ke Provinsi Papua sebanyak delapan titik (Kabupaten Puncak, Duga, Yalimo, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Intan Jaya, Paniai), Provinsi Papua Barat sebanyak dua titik (Kabupaten Pegunungan Arafak, Sorong Selatan) serta satu titik di Provinsi Maluku Utara (Kabupaten Morotai).

Sisanya, yakni 11 titik menyebar ke Kalimantan Utara (Kabupaten Nunukan), Sumatera Utara (Kabupaten Nias Selatan), Sumatera Barat (Kabupaten Kepulauan Mentawai), Jawa Tengah (Kabupaten Jepara), Jawa Timur (Sumenep), Nusa Tenggara Barat (Sumbawa), Nusa Tenggara Timur (Sumba Timur), Sulawesi Tenggara (Wakatobi), Kalimantan Timur (Kabupaten Mahakam Hulu), Kalimantan Barat (Kabupaten Bengkayang), dan Sulawesi Utara (Kabupaten Kepulauan Talaud).?

Daerah-daerah tersebut merupakan daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) yang menjadi konsen Pemerintah. Pada berbagai kesempatan, Jonan mengakui kemapanan insfrastruktur merupakan tantangan tersendiri dalam merealisasikan program BBM Satu Harga di daerah 3T tersebut.

Ke depan, sesuai peta jalan BBM satu harga, pemerintah menargetkan pengoperasian 150 lembaga penyalur hingga 2019, masing-masing 54 titik pada 2017, 50 titik pada 2018, dan 46 titik pada 2019.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Rizka Kasila Ariyanthi

Advertisement

Bagikan Artikel: