Portal Berita Ekonomi Minggu, 17 Desember 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:06 WIB. BBRI - BRI mencatat pertumbuhan kredit 10,1% yoy menjadi Rp664 triliun per kuartal III-2017.
  • 14:02 WIB. BBRI - BRI optimistis pertumbuhan kredit pada tahun depan bisa mencapai dua digit.
  • 14:02 WIB. BBRI - BRI mengaku belum menentukan berapa dana yang akan diberikan untuk pembiayaan LRT.
  • 14:00 WIB. Fintech - Esta Kapital Fintek resmi mendaftarkan diri di Otoritas Jasa Keuangan.
  • 13:59 WIB. Mahaka - Mahaka Group meyakini bisnis media masih akan tumbuh cukup baik pada 2018.
  • 13:55 WIB. Jabar - Gubernur Aher mengimbau masyarakat tetap melakukan ativitas normal pascagempa, namun tetap harus waspada.
  • 13:54 WIB. Furukawa - Furukawa Battery menargetkan mampu menjual dua juta unit produk di Indonesia pada 2018.
  • 13:19 WIB. Kemensos - Mensos Khofifah memimpin doa untuk Palestina di Pamekasan.
  • 13:15 WIB. Cilacap - BPBD melaporkan 110 rumah di Cilacap rusak akibat gempa berkekuatan 6,9 SR.
  • 13:10 WIB. Lebak - BPBD menyatakan tidak ada kerusakan di Lebak akibat gempa tektonik di selatan Jawa.
  • 12:41 WIB. Jokowi - Presiden Jokowi menganugerahkan Tanda Kehormatana Satyalancana Kebaktian Sosial ke para donor darah Sukarela 100 kali di Istana Bogor.

NTB Bentuk Satgas Pengawas Illegal Fishing

Foto Berita NTB Bentuk Satgas Pengawas Illegal Fishing
Warta Ekonomi.co.id, Mataram -

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan membentuk satuan tugas pengawas penangkapan ikan di laut secara tidak sah atau melawan hukum (illegal fishing) di tingkat kabupaten/kota.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Barat (NTB) H Lalu Hamdi di Mataram, Sabtu (19/8/2017), mengatakan satuan tugas (satgas) tersebut berasal dari unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bidang pengawasan kelautan, lembaga pengawasan kelautan dan perikanan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ada di NTB. 

Selain itu, unsur kepolisian dan TNI Angkatan Laut, serta kelompok masyarakat pengawas.

"Selain melakukan pengawasan dan penindakan, satgas juga bertugas untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat," katanya.

Ia mengatakan pembentukan satgas di tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari kesepakatan bersama (MoU) antara Pemerintah Provinsi NTB dengan seluruh aparat penegak hukum untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana kelautan.

Tindak lanjut dari MoU tersebut adalah perjanjian kerja sama (PKS), tentang hak dan kewajiban dari masing-masing lembaga. PKS tersebut saat ini dalam tahap pembahasan.

Di dalam pelaksanaannya nanti, kata Hamdi, juga akan dibentuk semacam forum koordinasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan, seperti menggunakan potasium, bom, penangkapan ikan di perairan NTB tanpa izin. Termasuk juga pengawasan dan penindakan oknum yang menangkap dan memperdagangkan benih lobster.

"Forum koordinasi tersebut nantinya memberikan arahan kepada anggota satgas yang ada di kabupaten/kota," ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, sangat berkepentingan untuk membentuk tim terpadu dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan. 

Pasalnya, kewenangan pengelolaan dan pengawasan perairan laut mulai 0-12 mil sudah berpindah dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun pelimpahan kewenangan tersebut tidak disertai dengan pemindahan sumber daya manusia dari kabupaten/kota ke provinsi, seperti polisi khusus perikanan dan penyidik pegawai negeri sipil.

"Jadi pembentukan satgas di tingkat kabupaten merupakan jangka pendek. Untuk jangka panjang, kami tentu memikirkan untuk merekrut sumber daya manusia pengawas kelautan dan perikanan," kata Hamdi.  (Ant)

Tag: H Lalu Hamdi, Nelayan

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Tri Yari Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,637.41 3,601.05
British Pound GBP 1.00 18,337.60 18,152.07
China Yuan CNY 1.00 2,063.29 2,042.71
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,641.00 13,505.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,464.01 10,356.98
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,746.41 1,728.88
Dolar Singapura SGD 1.00 10,135.23 10,030.45
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,084.10 15,922.40
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,346.66 3,310.86
Yen Jepang JPY 100.00 12,163.17 12,038.69

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6119.419 5.766 567
2 Agriculture 1615.559 6.106 19
3 Mining 1564.401 1.285 43
4 Basic Industry and Chemicals 672.709 -3.081 69
5 Miscellanous Industry 1382.572 -1.885 43
6 Consumer Goods 2705.365 24.718 45
7 Cons., Property & Real Estate 486.014 3.440 66
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1145.607 -2.150 60
9 Finance 1081.116 -5.142 89
10 Trade & Service 906.333 3.449 133
No Code Prev Close Change %
1 DWGL 316 394 78 24.68
2 MARI 1,010 1,250 240 23.76
3 MDLN 300 370 70 23.33
4 MYOR 2,070 2,500 430 20.77
5 MFMI 650 770 120 18.46
6 CANI 250 294 44 17.60
7 JGLE 98 115 17 17.35
8 ITMA 565 660 95 16.81
9 RELI 374 426 52 13.90
10 SDMU 304 344 40 13.16
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 595 515 -80 -13.45
2 KBLV 472 422 -50 -10.59
3 RODA 170 155 -15 -8.82
4 ARII 910 855 -55 -6.04
5 ALKA 334 314 -20 -5.99
6 GTBO 185 175 -10 -5.41
7 MTWI 149 141 -8 -5.37
8 IBST 8,550 8,100 -450 -5.26
9 BUMI 272 258 -14 -5.15
10 PORT 390 370 -20 -5.13
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 354 374 20 5.65
2 INKP 5,200 5,200 0 0.00
3 BUMI 272 258 -14 -5.15
4 AISA 480 492 12 2.50
5 BBRI 3,460 3,390 -70 -2.02
6 PBRX 498 520 22 4.42
7 BMTR 575 580 5 0.87
8 TLKM 4,250 4,230 -20 -0.47
9 DWGL 316 394 78 24.68
10 MNCN 1,280 1,295 15 1.17