Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 21:29 WIB. Garuda - Menteri Rini Soemarno minta maskapai Garuda Indonesia memperbanyak paket wisata domestik.
  • 21:28 WIB. Volvo - Volvo Cars menggandakan investasi di pabrik di AS untuk menambah produksi dengan dana US$1 miliar.
  • 21:27 WIB. Korut - Korut akan membalas ancaman serangan militer dari AS dengan melakukan uji coba senjata nuklir yang lebih dahsyat.
  • 21:26 WIB. CSR - Lotte Mart menggandeng Baznas mengajak pelanggan berdonasi membantu masyarakat kurang mampu.
  • 21:25 WIB. Pelindo II - Pelindo II bakal memulai pembangunan Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat pada akhir September 2017.
  • 21:24 WIB. Bappenas - Bappenas menawarkan berbagai proyek infrastruktur kepada pada investor asal Korea.
  • 21:23 WIB. Garuda - Garuda Indonesia akan menunda pengiriman total 20 pesawat untuk perusahaan dan unit usahanya.
  • 21:22 WIB. Kemenhub - Kemenhub bakal meningkatkan keandalan menara suar guna mendukung program Tol Laut.
  • 21:21 WIB. Bogor - Pemkot Bogor memastikan kelangkaan pasokan air bersih akibat proyek Tol Bocimi bisa kembali normal pada akhir pekan ini.
  • 21:20 WIB. MICE - Multielok Cosmetic menjual 3.000 saham di Pigeon Indonesia kepada Pigeon Singapore Pte. Ltd.
  • 21:19 WIB. Kemenperin - Kemenperin semakin gencar mempromosikan potensi investasi kawasan industri di luar pulau Jawa.
  • 20:54 WIB. Kemenperin - Kemenperin memperkirakan pendapatan negara dari cukai rokok pada tahun ini akan menurun.

NTB Bentuk Satgas Pengawas Illegal Fishing

Foto Berita NTB Bentuk Satgas Pengawas Illegal Fishing
Warta Ekonomi.co.id, Mataram -

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan membentuk satuan tugas pengawas penangkapan ikan di laut secara tidak sah atau melawan hukum (illegal fishing) di tingkat kabupaten/kota.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Barat (NTB) H Lalu Hamdi di Mataram, Sabtu (19/8/2017), mengatakan satuan tugas (satgas) tersebut berasal dari unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bidang pengawasan kelautan, lembaga pengawasan kelautan dan perikanan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ada di NTB. 

Selain itu, unsur kepolisian dan TNI Angkatan Laut, serta kelompok masyarakat pengawas.

"Selain melakukan pengawasan dan penindakan, satgas juga bertugas untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat," katanya.

Ia mengatakan pembentukan satgas di tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari kesepakatan bersama (MoU) antara Pemerintah Provinsi NTB dengan seluruh aparat penegak hukum untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana kelautan.

Tindak lanjut dari MoU tersebut adalah perjanjian kerja sama (PKS), tentang hak dan kewajiban dari masing-masing lembaga. PKS tersebut saat ini dalam tahap pembahasan.

Di dalam pelaksanaannya nanti, kata Hamdi, juga akan dibentuk semacam forum koordinasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan, seperti menggunakan potasium, bom, penangkapan ikan di perairan NTB tanpa izin. Termasuk juga pengawasan dan penindakan oknum yang menangkap dan memperdagangkan benih lobster.

"Forum koordinasi tersebut nantinya memberikan arahan kepada anggota satgas yang ada di kabupaten/kota," ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, sangat berkepentingan untuk membentuk tim terpadu dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan. 

Pasalnya, kewenangan pengelolaan dan pengawasan perairan laut mulai 0-12 mil sudah berpindah dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun pelimpahan kewenangan tersebut tidak disertai dengan pemindahan sumber daya manusia dari kabupaten/kota ke provinsi, seperti polisi khusus perikanan dan penyidik pegawai negeri sipil.

"Jadi pembentukan satgas di tingkat kabupaten merupakan jangka pendek. Untuk jangka panjang, kami tentu memikirkan untuk merekrut sumber daya manusia pengawas kelautan dan perikanan," kata Hamdi.  (Ant)

Tag: H Lalu Hamdi, Nelayan

Penulis: ***

Editor: Vicky Fadil

Foto: Tri Yari Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.10 3,535.18
British Pound GBP 1.00 18,194.37 18,008.34
China Yuan CNY 1.00 2,033.37 2,013.03
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,392.00 13,258.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,613.16 10,504.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.14 1,697.94
Dolar Singapura SGD 1.00 9,927.35 9,824.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,008.80 15,845.96
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,191.61 3,156.67
Yen Jepang JPY 100.00 11,967.83 11,844.90

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5911.708 5.135 559
2 Agriculture 1790.848 -1.819 18
3 Mining 1449.686 -23.409 44
4 Basic Industry and Chemicals 611.796 -1.479 67
5 Miscellanous Industry 1315.476 -6.099 41
6 Consumer Goods 2534.872 -26.293 45
7 Cons., Property & Real Estate 502.874 -3.817 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.129 -6.709 60
9 Finance 1012.974 22.847 89
10 Trade & Service 916.246 -7.545 130
No Code Prev Close Change %
1 POLY 60 81 21 35.00
2 HDTX 318 396 78 24.53
3 ADMG 171 198 27 15.79
4 OASA 418 482 64 15.31
5 BMTR 540 610 70 12.96
6 NAGA 210 236 26 12.38
7 RMBA 382 428 46 12.04
8 OKAS 545 600 55 10.09
9 PNLF 240 264 24 10.00
10 NIKL 3,150 3,460 310 9.84
No Code Prev Close Change %
1 VOKS 324 290 -34 -10.49
2 INCF 220 200 -20 -9.09
3 KPIG 1,235 1,140 -95 -7.69
4 RDTX 6,950 6,450 -500 -7.19
5 INCO 2,790 2,600 -190 -6.81
6 SCMA 2,340 2,200 -140 -5.98
7 WAPO 121 114 -7 -5.79
8 SIPD 860 815 -45 -5.23
9 BYAN 6,500 6,200 -300 -4.62
10 JGLE 155 148 -7 -4.52
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 540 610 70 12.96
2 BBCA 19,050 19,875 825 4.33
3 TLKM 4,690 4,640 -50 -1.07
4 BBRI 15,025 15,675 650 4.33
5 MEDC 895 920 25 2.79
6 KBLI 456 442 -14 -3.07
7 AGRO 570 620 50 8.77
8 BMRI 6,600 6,600 0 0.00
9 UNVR 51,000 50,000 -1,000 -1.96
10 PGAS 1,625 1,610 -15 -0.92