Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 21:29 WIB. Garuda - Menteri Rini Soemarno minta maskapai Garuda Indonesia memperbanyak paket wisata domestik.
  • 21:28 WIB. Volvo - Volvo Cars menggandakan investasi di pabrik di AS untuk menambah produksi dengan dana US$1 miliar.
  • 21:27 WIB. Korut - Korut akan membalas ancaman serangan militer dari AS dengan melakukan uji coba senjata nuklir yang lebih dahsyat.
  • 21:26 WIB. CSR - Lotte Mart menggandeng Baznas mengajak pelanggan berdonasi membantu masyarakat kurang mampu.
  • 21:25 WIB. Pelindo II - Pelindo II bakal memulai pembangunan Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat pada akhir September 2017.
  • 21:24 WIB. Bappenas - Bappenas menawarkan berbagai proyek infrastruktur kepada pada investor asal Korea.
  • 21:23 WIB. Garuda - Garuda Indonesia akan menunda pengiriman total 20 pesawat untuk perusahaan dan unit usahanya.
  • 21:22 WIB. Kemenhub - Kemenhub bakal meningkatkan keandalan menara suar guna mendukung program Tol Laut.
  • 21:21 WIB. Bogor - Pemkot Bogor memastikan kelangkaan pasokan air bersih akibat proyek Tol Bocimi bisa kembali normal pada akhir pekan ini.
  • 21:20 WIB. MICE - Multielok Cosmetic menjual 3.000 saham di Pigeon Indonesia kepada Pigeon Singapore Pte. Ltd.
  • 21:19 WIB. Kemenperin - Kemenperin semakin gencar mempromosikan potensi investasi kawasan industri di luar pulau Jawa.
  • 20:54 WIB. Kemenperin - Kemenperin memperkirakan pendapatan negara dari cukai rokok pada tahun ini akan menurun.

"Anggota DPR yang Ngotot Minta Apartemen Itu Harusnya Malu"

Foto Berita
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pengamat politik dari VoxPol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan anggota DPR seharusnya malu meminta pembangunan gedung parlemen yang baru di tengah minimnya prestasi kinerja legislasi anggota dewan.

"Anggota DPR yang memaksakan kehendak dan 'ngotot' ingin membangun Gedung DPR dan apartemen di tengah keringnya prestasi seharusnya malu. Sebuah konsekuensi logis sikap anggota DPR tidak lagi berpikir dengan akal sehat dan matinya hati nurani," ujar Pangi di Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Pangi mengatakan jika ingin dibandingkan, usia Istana Negara bahkan jauh lebih tua dibandingkan gedung parlemen yang ada saat ini. Namun Presiden tidak pernah membuat wacana apalagi sampai meminta gedung atau istana baru.

"Sedangkan DPR hampir setiap tahun merengek meminta gedung baru dengan berbagai alasan dan 'lagu lama kaset usang'. Padahal usia gedung DPR lebih muda dibandingkan usia Istana Negara," kata Pangi.

Dia menekankan berdasarkan survei Global Corruption Barometer (GCB) selama Juli 2015 sampai Januari 2017, lembaga legislatif tercatat sebagai lembaga paling bersinggungan dengan praktik korupsi.

Hal ini dapat disebabkan dua hal, pertama banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif di daerah (DPRD) dan pusat (DPR RI). Kedua, kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi utamanya yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan maupun kinerja pemberantasan korupsi di internalnya tidak maksimal.

Dia mencontohkan, dugaan korupsi KTP elektronik yang disinyalir dilakukan mulai dari pimpinan sampai anggota DPR, semakin membuat citra institusi DPR terjun bebas.

"Sebutkan apa saja yang mejadi prestasi DPR yang masyarakat tahu, hampir dominan masyarakat tidak tahu apa saja prestasi DPR, wajar masyarakat tidak puas dengan kinerja, pretasi dan capaian DPR selama ini, karena mereka memang tidak tahu apa prestasi DPR," ujar dia.

Selain itu, DPR juga dipayungi citra negatif ketimbang citra positif. Masyarakat lebih mengetahui aktivitas DPR yang kerap membolos dalam rapat, sering berkelahi antara sesama anggota DPR, kerap meminta dana aspirasi, dan kini meminta anggaran gedung baru DPR tanpa peduli kondisi keuangan negara dan kondisi masyarakat.

"Target Prolegnas itu 37 undang-undang, namun tidak sesuai target, sangat mustahil menyelesaikan dengan sisa waktu kurang lebih 1,5 tahun. Tidak pantas penambahan anggaran DPR tahun ini menjadi Rp5,7 triliun, di tengah makin minimnya prestasi DPR," tegas Pangi.

Belakangan dari tiga fungsi DPR seperti fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR dinilai lebih efektif dalam menjalankan fungsi anggaran, namun hanya untuk menaikkan anggaran institusi DPR sendiri. Sedangkan fungsi pengawasan terlihat hanya sekedar formalitas.

Ia mengimbau sebaiknya DPR lebih berkonsentrasi pada fungsi legislasi dari pada fungsi anggaran, agar menghasilkan produk undang-undang yang berkualitas, serta menjawab apa yang menjadi tantangan dan permasalahan masyarakat melalui undang-undang.

"Sangat wajar belakangan banyak anggota DPR yang terjerat kasus korupsi, karena sangat rajin membahas hal terkait fungsi anggaran. Di bawah nakhoda Setya Novanto yang diharapkan mampu memulihkan animo kepercayaan publik, justru sebaliknya makin dis-trust karena menjadi tersangka kasus KTP elektronik. Citra DPR semakin buruk," kata dia. (CP/Ant)

Tag: VoxPol Center, Pangi Syarwi Chaniago, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penulis: ***

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/M Agung Rajasa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.10 3,535.18
British Pound GBP 1.00 18,194.37 18,008.34
China Yuan CNY 1.00 2,033.37 2,013.03
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,392.00 13,258.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,613.16 10,504.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.14 1,697.94
Dolar Singapura SGD 1.00 9,927.35 9,824.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,008.80 15,845.96
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,191.61 3,156.67
Yen Jepang JPY 100.00 11,967.83 11,844.90

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5911.708 5.135 559
2 Agriculture 1790.848 -1.819 18
3 Mining 1449.686 -23.409 44
4 Basic Industry and Chemicals 611.796 -1.479 67
5 Miscellanous Industry 1315.476 -6.099 41
6 Consumer Goods 2534.872 -26.293 45
7 Cons., Property & Real Estate 502.874 -3.817 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.129 -6.709 60
9 Finance 1012.974 22.847 89
10 Trade & Service 916.246 -7.545 130
No Code Prev Close Change %
1 POLY 60 81 21 35.00
2 HDTX 318 396 78 24.53
3 ADMG 171 198 27 15.79
4 OASA 418 482 64 15.31
5 BMTR 540 610 70 12.96
6 NAGA 210 236 26 12.38
7 RMBA 382 428 46 12.04
8 OKAS 545 600 55 10.09
9 PNLF 240 264 24 10.00
10 NIKL 3,150 3,460 310 9.84
No Code Prev Close Change %
1 VOKS 324 290 -34 -10.49
2 INCF 220 200 -20 -9.09
3 KPIG 1,235 1,140 -95 -7.69
4 RDTX 6,950 6,450 -500 -7.19
5 INCO 2,790 2,600 -190 -6.81
6 SCMA 2,340 2,200 -140 -5.98
7 WAPO 121 114 -7 -5.79
8 SIPD 860 815 -45 -5.23
9 BYAN 6,500 6,200 -300 -4.62
10 JGLE 155 148 -7 -4.52
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 540 610 70 12.96
2 BBCA 19,050 19,875 825 4.33
3 TLKM 4,690 4,640 -50 -1.07
4 BBRI 15,025 15,675 650 4.33
5 MEDC 895 920 25 2.79
6 KBLI 456 442 -14 -3.07
7 AGRO 570 620 50 8.77
8 BMRI 6,600 6,600 0 0.00
9 UNVR 51,000 50,000 -1,000 -1.96
10 PGAS 1,625 1,610 -15 -0.92