Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 22:03 WIB. Liga Italia (23/9) - AS Roma 3 - 1 Udinese
  • 22:02 WIB. Liga Inggris (23/9) - Stoke City 0 - 2 Chelsea
  • 22:02 WIB. Liga Inggris (23/9) - Southampton 0 - 1 Manchester United
  • 21:58 WIB. Liga Inggris (23/9) - West Ham 2 - 3 Tottenham Hotspurs
  • 21:07 WIB. Investasi - Satgas Investasi menghentikan usaha pengelolaan investasi ilegal yang dilakukan lima entitas.
  • 21:05 WIB. PLN - PLN akan membangun tower transmisi listrik crossing Jawa-Bali setinggi 367 meter.
  • 21:04 WIB. China - Kota Beijing tercatat sebagai salah satu kota tersibuk di dunia dan memiliki jumlah penduduk yang cukup padat.
  • 21:03 WIB. Kementan - Kementerian Pertanian membagikan satu ton benih gratis untuk masing-masing kabupaten kota di Jawa Tengah.
  • 21:02 WIB. BMW - BMW berencana untuk membuat model Seri 8 teranyar di Dingolfing, Jerman pada 2018.
  • 21:02 WIB. Daimler AG - Daimler AG berencana menghabiskan US$1 miliar untuk memulai produksi kendaraan listrik Mercedes-Benz di AS.
  • 21:01 WIB. AS - Presiden Donald Trump sedang mempertimbangkan aturan larangan masuk Amerika Serikat yang lebih ketat dan spesifik.
  • 21:00 WIB. Iran - Iran berhasil menguji sebuah rudal balistik baru dengan jarak tempuh 2.000 km.
  • 20:59 WIB. Intel - Intel Corp menginvestasikan US$1 juta pada perusahaan-perusahaan yang berkontribusi untuk kemajuan kecerdasan buatan.
  • 20:59 WIB. Bosch - Bosch menciptakan teknologi yang memungkinkan ponsel pintar berfungsi selayaknya kunci mobil.
  • 20:58 WIB. Mastercard - Mastercard baru-baru ini merilis Mastercard's Global Destination Cities Index.

Kemenag Ogah Talangi Kerugian Korban First Travel

Foto Berita Kemenag Ogah Talangi Kerugian Korban First Travel
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam mengatakan tidak ada regulasi yang mengamanatkan pemerintah wajib untuk menalangi atau membantu kerugian jamaah korban dugaan kasus penipuan oleh First Travel.

"Terus terang saja kita 'kan problemnya tidak ada regulasi yang menyatakan kerugian-kerugian semacam itu ditanggung pemerintah," kata Nur di Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Dia mengatakan karena tidak ada regulasi terkait dana bantuan untuk korban dugaan kasus penipuan oleh First Travel maka pemerintah tidak dapat mengalokasikan anggaran. Apabila benar pemerintah memberi bantuan dana tertentu terhadap korban kasus First Travel maka akan ada kecemburuan karena insiden itu seperti dispesialkan.

"Kalau yang umrah ini, misalnya, ditanggung pemerintah, yang lain-lain pada iri semua," kata dia.

Nur Syam mengatakan jika benar ada anggaran negara untuk membantu First Travel maka akan ada kecenderungan dana negara digunakan untuk kepentingan tanpa prosedur yang benar sesuai undang-undang. Padahal, anggaran negara sesuai regulasi bisa digunakan untuk sektor lain, misalnya, untuk pembangunan.

Dalam kasus FT, dia mengatakan berlaku hukum jual beli dengan upaya memperoleh kemaslahatan yang baik pada pembeli dan penjual. Kendati seiring perjalanan yang terjadi adalah ada pihak yang dirugikan yaitu jamaah First Travel.

"Ini agak aneh. Hukumnya jual beli lalu ada yang tidak beruntung pada jual beli itu lalu dilimpahkan pada yang lain termasuk pemerintah," ucapnya. (CP/Ant)

Tag: Kementerian Agama (Kemenag), First Travel, Nur Syam

Penulis: ***

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.10 3,535.18
British Pound GBP 1.00 18,194.37 18,008.34
China Yuan CNY 1.00 2,033.37 2,013.03
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,392.00 13,258.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,613.16 10,504.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.14 1,697.94
Dolar Singapura SGD 1.00 9,927.35 9,824.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,008.80 15,845.96
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,191.61 3,156.67
Yen Jepang JPY 100.00 11,967.83 11,844.90

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5911.708 5.135 559
2 Agriculture 1790.848 -1.819 18
3 Mining 1449.686 -23.409 44
4 Basic Industry and Chemicals 611.796 -1.479 67
5 Miscellanous Industry 1315.476 -6.099 41
6 Consumer Goods 2534.872 -26.293 45
7 Cons., Property & Real Estate 502.874 -3.817 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.129 -6.709 60
9 Finance 1012.974 22.847 89
10 Trade & Service 916.246 -7.545 130
No Code Prev Close Change %
1 POLY 60 81 21 35.00
2 HDTX 318 396 78 24.53
3 ADMG 171 198 27 15.79
4 OASA 418 482 64 15.31
5 BMTR 540 610 70 12.96
6 NAGA 210 236 26 12.38
7 RMBA 382 428 46 12.04
8 OKAS 545 600 55 10.09
9 PNLF 240 264 24 10.00
10 NIKL 3,150 3,460 310 9.84
No Code Prev Close Change %
1 VOKS 324 290 -34 -10.49
2 INCF 220 200 -20 -9.09
3 KPIG 1,235 1,140 -95 -7.69
4 RDTX 6,950 6,450 -500 -7.19
5 INCO 2,790 2,600 -190 -6.81
6 SCMA 2,340 2,200 -140 -5.98
7 WAPO 121 114 -7 -5.79
8 SIPD 860 815 -45 -5.23
9 BYAN 6,500 6,200 -300 -4.62
10 JGLE 155 148 -7 -4.52
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 540 610 70 12.96
2 BBCA 19,050 19,875 825 4.33
3 TLKM 4,690 4,640 -50 -1.07
4 BBRI 15,025 15,675 650 4.33
5 MEDC 895 920 25 2.79
6 KBLI 456 442 -14 -3.07
7 AGRO 570 620 50 8.77
8 BMRI 6,600 6,600 0 0.00
9 UNVR 51,000 50,000 -1,000 -1.96
10 PGAS 1,625 1,610 -15 -0.92