Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 21:29 WIB. Garuda - Menteri Rini Soemarno minta maskapai Garuda Indonesia memperbanyak paket wisata domestik.
  • 21:28 WIB. Volvo - Volvo Cars menggandakan investasi di pabrik di AS untuk menambah produksi dengan dana US$1 miliar.
  • 21:27 WIB. Korut - Korut akan membalas ancaman serangan militer dari AS dengan melakukan uji coba senjata nuklir yang lebih dahsyat.
  • 21:26 WIB. CSR - Lotte Mart menggandeng Baznas mengajak pelanggan berdonasi membantu masyarakat kurang mampu.
  • 21:25 WIB. Pelindo II - Pelindo II bakal memulai pembangunan Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat pada akhir September 2017.
  • 21:24 WIB. Bappenas - Bappenas menawarkan berbagai proyek infrastruktur kepada pada investor asal Korea.
  • 21:23 WIB. Garuda - Garuda Indonesia akan menunda pengiriman total 20 pesawat untuk perusahaan dan unit usahanya.
  • 21:22 WIB. Kemenhub - Kemenhub bakal meningkatkan keandalan menara suar guna mendukung program Tol Laut.
  • 21:21 WIB. Bogor - Pemkot Bogor memastikan kelangkaan pasokan air bersih akibat proyek Tol Bocimi bisa kembali normal pada akhir pekan ini.
  • 21:20 WIB. MICE - Multielok Cosmetic menjual 3.000 saham di Pigeon Indonesia kepada Pigeon Singapore Pte. Ltd.
  • 21:19 WIB. Kemenperin - Kemenperin semakin gencar mempromosikan potensi investasi kawasan industri di luar pulau Jawa.
  • 20:54 WIB. Kemenperin - Kemenperin memperkirakan pendapatan negara dari cukai rokok pada tahun ini akan menurun.

Wah, Nelayan di Cirebon Tolak Bantuan Alat Tangkap dari Pemerintah

Foto Berita Wah, Nelayan di Cirebon Tolak Bantuan Alat Tangkap dari Pemerintah
Warta Ekonomi.co.id, Cirebon -

Nelayan Kota Cirebon, Jawa Barat menolak bantuan dari pemerintah berupa alat tangkap ramah lingkungan, mereka menilai bantuan itu tidak bisa digunakan untuk berusaha.

"Para nelayan memang menolak bantuan alat tangkap dari Pemerintah, ini dikarenakan bantuan yang diterima tidak bisa untuk bekerja," kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cirebon, Kasrudin di Cirebon, Rabu (23/8/2017).

Dia menjelaskan alasan para nelayan menolak, dikarenakan bantuan alat tangkap yang diterimanya hanya berjumlah sembilan pis untuk setiap kapalnya. Jumlah tersebut kata Kasrudin, tidak akan bisa digunakan untuk berusaha dalam hal ini menangkap ikan, karena satu kapal minimalnya itu membutuhkan alat tangkap sebanyak 25 sampai 30 pis.

"Kalau kita paksakan menerima nanti tidak bisa digunakan jadi sia-sia bantuan dari pemerintah, makanya kita sepakat untuk menolak bantuan tersebut," tuturnya.

Dia melanjutkan penolakan bantuan alat tangkap hampir dari semua nelayan, hanya ada dua nelayan yang menerima dan itupun kata Kasrudin, lewat jalur yang tidak sesuai.

"Hanya ada dua nelayan yang menerima, sisanya semua menolak bantuan yang tidak ada manfaatnya," ungkapnya.

Kasrudin menambahkan para nelayan memang sudah menerima adanya pelarangan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, namun ketika gantinya tidak sesuai dengan kebutuhan, maka dipastika nantinya alat tersebut bisa dijual.

"Kami khawatir setelah menerima alat tangkap ramah lingkungan malah kita jual, karena tidak digunakan. Ibaratnya pemerintah melarang kita tidak boleh menggunakan becak di jalan, namun gantinya kita dibelikan sepeda, ya jelas tidak bisa digunakan berusaha," ucapnya, menegaskan. (CP/Ant)

Tag: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), cirebon

Penulis: ***

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Antara/Aprillio Akbar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.10 3,535.18
British Pound GBP 1.00 18,194.37 18,008.34
China Yuan CNY 1.00 2,033.37 2,013.03
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,392.00 13,258.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,613.16 10,504.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.14 1,697.94
Dolar Singapura SGD 1.00 9,927.35 9,824.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,008.80 15,845.96
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,191.61 3,156.67
Yen Jepang JPY 100.00 11,967.83 11,844.90

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5911.708 5.135 559
2 Agriculture 1790.848 -1.819 18
3 Mining 1449.686 -23.409 44
4 Basic Industry and Chemicals 611.796 -1.479 67
5 Miscellanous Industry 1315.476 -6.099 41
6 Consumer Goods 2534.872 -26.293 45
7 Cons., Property & Real Estate 502.874 -3.817 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.129 -6.709 60
9 Finance 1012.974 22.847 89
10 Trade & Service 916.246 -7.545 130
No Code Prev Close Change %
1 POLY 60 81 21 35.00
2 HDTX 318 396 78 24.53
3 ADMG 171 198 27 15.79
4 OASA 418 482 64 15.31
5 BMTR 540 610 70 12.96
6 NAGA 210 236 26 12.38
7 RMBA 382 428 46 12.04
8 OKAS 545 600 55 10.09
9 PNLF 240 264 24 10.00
10 NIKL 3,150 3,460 310 9.84
No Code Prev Close Change %
1 VOKS 324 290 -34 -10.49
2 INCF 220 200 -20 -9.09
3 KPIG 1,235 1,140 -95 -7.69
4 RDTX 6,950 6,450 -500 -7.19
5 INCO 2,790 2,600 -190 -6.81
6 SCMA 2,340 2,200 -140 -5.98
7 WAPO 121 114 -7 -5.79
8 SIPD 860 815 -45 -5.23
9 BYAN 6,500 6,200 -300 -4.62
10 JGLE 155 148 -7 -4.52
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 540 610 70 12.96
2 BBCA 19,050 19,875 825 4.33
3 TLKM 4,690 4,640 -50 -1.07
4 BBRI 15,025 15,675 650 4.33
5 MEDC 895 920 25 2.79
6 KBLI 456 442 -14 -3.07
7 AGRO 570 620 50 8.77
8 BMRI 6,600 6,600 0 0.00
9 UNVR 51,000 50,000 -1,000 -1.96
10 PGAS 1,625 1,610 -15 -0.92