Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Yah, Wisata Halal Jabar Masih Tunggu Perda

Yah, Wisata Halal Jabar Masih Tunggu Perda Kredit Foto: Cahyo Prayogo
Warta Ekonomi, Bandung -

Wisata halal Indonesia sudah memiliki sertifikasi bahkan mengalahkan Malaysia. Sedangkan untuk Jawa Barat belum sepenuhnya mendapatkan sertifikasi halal hanya sebatas wisata kuliner saja yaitu kantin Salman Intitut Teknologi Bandung (ITB).

Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bandung Yoharman Syamsu mengatakan beberapa wilayah di Indonesia yang sudah memiliki sertifikasi halal meliputi propinsi Aceh, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat.?

Sedangkan untuk Jawa Barat belum sepenuhnya memiliki sertifikasi halal. Pasalnya harus memenuhi beberapa persayaratan yaitu kebijakan pemerintah seperti peraturan gubernur (Pergub), peraturan Daerah (Perda) yang belum ada sampai sekarang.

"Kita paling besar. Malaysa saja iri sama kita soal wisata halal ini. Tapi untuk Jawa Barat belum sepenuhnya mendapatkan sertifikasi halal hanya sebatas wisata kuliner saja yaitu kantin Salman ITB," katanya kepada wartawan di Bandung, Rabu (23/8/2017)

Adanya pariwisata halal diharapkan mendongkrak angka kunjungan wisatawan ke Nusantara. Anggota Kelompok Kerja Wisata Halal Jabar ini juga mengatakan saat ini pengembangan pariwisata halal hanya menunggu kebijakan dari Pemprov Jabar karena di sisi sumber daya manusia dan destinasi di Jabar ini relatif mumpuni untuk mengembangkan pariwisata halal.

"Sejauh ini, daerah yang sudah menetapkan destinasi halal baru ada tiga provinsi. Yaitu Aceh, NTB (Nusa Tenggara Barat), dan Sumbar (Sumatera Barat)," ungkapnya.

Tiga provinsi tersebut ada keberpihakan para pejabatnya. Di Sumbar, gubernur di sana langsung menjadi ketua Kelompok Kerja Wisata Halal. Di NTB, wakil gubernur yang didapuk menjadi ketua. Sedangkan di Aceh, ketua kelompok kerja ini dijabat kepala dinas pariwisata.

"Kalau di Jabar ini belum menentukan siapa yang menjadi ketua kelompok kerja wisata halal," tambahnya?

Syamsu menjelaskan, adanya kejelasan tersebut berdampak positif terhadap peningkatan kunjungan wisatawan. Semisal, NTB yang biasa dikunjungi sebanyak tiga juta wisatawan per tahun itu bisa melonjak angka kunjungannya sebesar 30%. Peningkatan angka kunjungan ini usai daerah tersebut menetapkan destinasi halal di daerahnya.

"Adanya penerapan wisata hala ini mampu menambah kunjungan wisatawan. Karena mereka menganggapnwisata halal jauh lebih bersih dan nyaman," tuturnya.

Jika Jawa Barat berencana menerapkan wisata halal maka harus disiaokan dari sisi kebijakan. Pasalnya kebijakan tersebut akan digunakan oleh industri pariwisata. Misalnya wisata halal diterapkan oleh industri perhotelan.?

"Wisata halalini misalkan diterapkan di hotel dengan adanya fasilitas ibadah seperti mesjid,"pungkasnya.?

Adapun, Ketua STIEPar Yapari-Aktripa Bambang Hermanto mengatakan? konsep pariwisata halal ini semata-mata merupakan strategi dagang untuk identifikasi. Konsep tersebut dikembangkan untuk mendapatkan penguatan pasar global yang pertumbuhannya relatif pesat. Kini, konsep syariah merupakan tren dalam ekonomi global. Mulai dari produk makanan dan minuman, keuangan, hingga gaya hidup.

"Sebenarnya, untuk wisata halal ini potensi yang dimiliki negeri kita sangat tinggi. Malaysia saja iri," tegasnya

Untuk itu dalam menunjang pengembangan dunia pariwisata ini pihaknya gencar melakukan sertifikasi dan kompetensi insan pariwisata. Khusus di Jabar, lembaga sertifikasi tersebut masih relatif minim. Saat ini lembaga yang aktif menggelar sertifikasi hanya tiga lembaga.

"kita saat ini menjadi tempat uji kompetensi yang didukung dosen yang juga sebagai asesor sertifikasi," ?pungkasnya.?

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil

Advertisement

Bagikan Artikel: