Portal Berita Ekonomi Minggu, 22 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:03 WIB. MAYA - Pefindo menurunkan prospek peringkat Bank Mayapada Internasional dari stabil menjadi negatif.
  • 14:58 WIB. MYRX - Hanson International menargetkan markerting sales┬ásebesar Rp1,5 triliun pada tahun ini.
  • 14:57 WIB. MYRX - Hanson International menganggarkan dana sekitar Rp800 miliar-Rp1 triliun untuk akuisisi lahan tahun ini.
  • 10:45 WIB. DPUM - Dua Putra Utama Makmur berencana meluncurkan 10 varian produk baru hingga akhir tahun 2018.
  • 10:14 WIB. Spionase - Rusia minta AS bebaskan warganya yang dituding lakukan aksi spionase.
  • 10:13 WIB. ASEAN - Kamboja kepincut sistem desentralisasi di Indonesia.
  • 10:12 WIB. Timor Leste - Indonesia-Timor Leste bahas pengelolaan ekosistem perairan.
  • 10:11 WIB. Bush - Mantan dokter pribadi George Bush ditembak.
  • 10:10 WIB. Timur Tengah - UU Negara Bangsa Yahudi ancam peluang perdamaian Timur Tengah.
  • 10:09 WIB. Gaza - Sekjen PBB desak Hamas-Israel hindari eskalasi Gaza.
  • 10:09 WIB. Arab Saudi - Saudi akan saksikan Gerhana Bulan terlama sepanjang 83 tahun.
  • 10:08 WIB. Malaysia - Otoritas Malaysia canangkan bebas pekerja ilegal mulai akhir Agustus.
  • 10:07 WIB. Israel - Turki: Israel kubur solusi perdamaian.
  • 10:06 WIB. Senjata - Amerika Serikat percepat penjualan senjata ke seluruh dunia.

Pantau Rantai Pasokan Kayu, KLHK Luncurkan SIPHPL

Foto Berita Pantau Rantai Pasokan Kayu, KLHK Luncurkan SIPHPL
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SIPHPL). Langkah ini dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pendataan rantai pasokan kayu.

Menteri LHK, Siti Nurbaya mengungkapkan SIPHPL ini akan mengintegrasikan seluruh sistem informasi yang sudah ada, seperti Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP), Sistem Informasi Rencana Penerimaan Bahan Baku Industri (SIRPBBI), dan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK).

“Dengan adanya SIPHPL, diharapkan dapat mengurangi moral hazard yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, sehingga mendorong semua pihak untuk bekerja secara profesional. SIPHPL juga menjawab tuntutan masyarakat akan informasi tata kelola hutan yang transparan, akurat, dan terbarukan”, jelas Menteri Siti dalam peluncuran SIPHPL yang turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo di Auditorium Dr. Soedjarwo, Kompleks Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, kemarin.

SIPHPL, lanjut Siti, akan mencatat data hasil hutan kayu dari hutan rakyat, data kayu impor, data penerimaan bahan baku, dan produksi industri lanjutan, serta data pemasaran produk kayu. Kelengkapan data-data tersebut tentunya menjadikan penghitungan PNBP lebih akurat.

Selain itu, SIPHPL mendukung pengawasan pemerintah terhadap pemegang izin, dan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif, mulai dari pemanenan di hulu sampai dengan pengolahan, pemasaran dan ekspor di hilir. Di tahap selanjutnya, SIPHPL akan didukung teknologi drone to map, untuk melengkapi data peta setiap industri.

“SIPHPL ini diharapkan mulai operasional pada 1 Januari 2018, setelah dilakukan sosialisasi dan penerbitan prosedur operasionalnya,” tambah Politisi NasDem itu.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo memuji inisiatif KLHK membangun SIPHPL karena meningkatkan kemampuan dalam melakukan verifikasi data, sehingga mengurangi peluang terjadinya kecurangan atau kesalahan dalam pelaporan data.

“Dengan semakin kredibelnya data produksi kayu, informasi yang disediakan oleh SIPHPL, memiliki potensi sebagai instrumen pengambilan kebijakan pengelolaan hutan yang lebih luas”, tegas Agus.

Setidaknya kata dia sekitar Rp680 juta/per tahun biaya informal mengalir dalam proses tatausaha kayu, dan akibat perampingan tersebut, diperkirakan sampai dengan 60% titik biaya transaksi pelayanan tahunan dapat dihilangkan.

Tag: Siti Nurbaya Bakar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Rizka Kasila Ariyanthi

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10