Portal Berita Ekonomi Senin, 18 Desember 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:56 WIB. Difteri - IDI menyatakan kasus difteri kian meluas sampai di 28 provinsi di Indonesia yang terjadi di 142 kabupaten dan kota.
  • 11:43 WIB. Ookla - Indonesia berada di urutan ke-7 dalam peningkatan kecepatan unduh mobile broadband dan ke-5 fixed broadband.
  • 11:41 WIB. Ookla - Singapura jadi negara dengan kecepatan internet fixed broadband terkencang, 158,85 Mbps.
  • 11:40 WIB. Ookla - Norwegia tercatat sebagai negara dengan kecepatan internet mobile terkencang, 62,66 Mbps.
  • 11:38 WIB. Ookla - Sebanyak 185 negara punya kecepatan fixed broadband di bawah rata-rata global.
  • 11:37 WIB. Ookla - Sebanyak 71 negara punya kecepatan fixed broadband di atas rata-rata global.
  • 11:35 WIB. Ookla - Sebanyak 119 negara mengalami peningkatan kecepatan mobile broadband di atas rata-rata global.
  • 11:34 WIB. Ookla - Kecepatan fixed broadband lebih ngebut 97,8% dibanding mobile broadband.
  • 11:32 WIB. Ookla - Dibandingkan tahun lalu, kecepatan unduh fixed broadband naik 31,6% dan unggah naik 25,9%.
  • 11:31 WIB. Ookla - Satu tahun terakhir, kecepatan unggah fixed broadband global capai 19,96 Mbps.
  • 11:30 WIB. Ookla - Satu tahun terakhir, kecepatan unduh fixed broadband global capai 40,11 Mbps.

Pantau Rantai Pasokan Kayu, KLHK Luncurkan SIPHPL

Foto Berita Pantau Rantai Pasokan Kayu, KLHK Luncurkan SIPHPL
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SIPHPL). Langkah ini dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pendataan rantai pasokan kayu.

Menteri LHK, Siti Nurbaya mengungkapkan SIPHPL ini akan mengintegrasikan seluruh sistem informasi yang sudah ada, seperti Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP), Sistem Informasi Rencana Penerimaan Bahan Baku Industri (SIRPBBI), dan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK).

“Dengan adanya SIPHPL, diharapkan dapat mengurangi moral hazard yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, sehingga mendorong semua pihak untuk bekerja secara profesional. SIPHPL juga menjawab tuntutan masyarakat akan informasi tata kelola hutan yang transparan, akurat, dan terbarukan”, jelas Menteri Siti dalam peluncuran SIPHPL yang turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo di Auditorium Dr. Soedjarwo, Kompleks Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, kemarin.

SIPHPL, lanjut Siti, akan mencatat data hasil hutan kayu dari hutan rakyat, data kayu impor, data penerimaan bahan baku, dan produksi industri lanjutan, serta data pemasaran produk kayu. Kelengkapan data-data tersebut tentunya menjadikan penghitungan PNBP lebih akurat.

Selain itu, SIPHPL mendukung pengawasan pemerintah terhadap pemegang izin, dan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif, mulai dari pemanenan di hulu sampai dengan pengolahan, pemasaran dan ekspor di hilir. Di tahap selanjutnya, SIPHPL akan didukung teknologi drone to map, untuk melengkapi data peta setiap industri.

“SIPHPL ini diharapkan mulai operasional pada 1 Januari 2018, setelah dilakukan sosialisasi dan penerbitan prosedur operasionalnya,” tambah Politisi NasDem itu.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo memuji inisiatif KLHK membangun SIPHPL karena meningkatkan kemampuan dalam melakukan verifikasi data, sehingga mengurangi peluang terjadinya kecurangan atau kesalahan dalam pelaporan data.

“Dengan semakin kredibelnya data produksi kayu, informasi yang disediakan oleh SIPHPL, memiliki potensi sebagai instrumen pengambilan kebijakan pengelolaan hutan yang lebih luas”, tegas Agus.

Setidaknya kata dia sekitar Rp680 juta/per tahun biaya informal mengalir dalam proses tatausaha kayu, dan akibat perampingan tersebut, diperkirakan sampai dengan 60% titik biaya transaksi pelayanan tahunan dapat dihilangkan.

Tag: Siti Nurbaya Bakar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Rizka Kasila Ariyanthi

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,640.34 3,603.98
British Pound GBP 1.00 18,203.58 18,018.18
China Yuan CNY 1.00 2,063.42 2,042.86
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,652.00 13,516.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,449.24 10,342.44
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,747.39 1,729.96
Dolar Singapura SGD 1.00 10,120.09 10,017.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,053.39 15,892.11
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,341.16 3,305.45
Yen Jepang JPY 100.00 12,120.03 11,997.16

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6119.419 5.766 567
2 Agriculture 1615.559 6.106 19
3 Mining 1564.401 1.285 43
4 Basic Industry and Chemicals 672.709 -3.081 69
5 Miscellanous Industry 1382.572 -1.885 43
6 Consumer Goods 2705.365 24.718 45
7 Cons., Property & Real Estate 486.014 3.440 66
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1145.607 -2.150 60
9 Finance 1081.116 -5.142 89
10 Trade & Service 906.333 3.449 133
No Code Prev Close Change %
1 DWGL 316 394 78 24.68
2 MARI 1,010 1,250 240 23.76
3 MDLN 300 370 70 23.33
4 MYOR 2,070 2,500 430 20.77
5 MFMI 650 770 120 18.46
6 CANI 250 294 44 17.60
7 JGLE 98 115 17 17.35
8 ITMA 565 660 95 16.81
9 RELI 374 426 52 13.90
10 SDMU 304 344 40 13.16
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 595 515 -80 -13.45
2 KBLV 472 422 -50 -10.59
3 RODA 170 155 -15 -8.82
4 ARII 910 855 -55 -6.04
5 ALKA 334 314 -20 -5.99
6 GTBO 185 175 -10 -5.41
7 MTWI 149 141 -8 -5.37
8 IBST 8,550 8,100 -450 -5.26
9 BUMI 272 258 -14 -5.15
10 PORT 390 370 -20 -5.13
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 354 374 20 5.65
2 INKP 5,200 5,200 0 0.00
3 BUMI 272 258 -14 -5.15
4 AISA 480 492 12 2.50
5 BBRI 3,460 3,390 -70 -2.02
6 PBRX 498 520 22 4.42
7 BMTR 575 580 5 0.87
8 TLKM 4,250 4,230 -20 -0.47
9 DWGL 316 394 78 24.68
10 MNCN 1,280 1,295 15 1.17