Portal Berita Ekonomi Minggu, 27 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:31 WIB. Airbnb - Airbnb bikin fitur stories┬ámirip Instagram.
  • 07:04 WIB. Gareth Bale - Gareth Bale bakal mempertimbangkan masa depannya dengan Real Madrid.
  • 04:02 WIB. Liga Champions 2018 - Angkat trofi Champions, Real Madrid taklukan Liverpool 3-1.

DPR: Penarikan Pajak Perlu Adil dan Transparan

Foto Berita DPR: Penarikan Pajak Perlu Adil dan Transparan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Sistem mekanisme penarikan pajak yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan perlu betul-betul dilaksanakan dengan mewujudkan keadilan dan transparansi yang optimal, kata Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan.

Penarikan pajak dari wajib pajak harus betul-betul adil dan proporsional, kata Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan dalam rilis di Jakarta, Sabtu (2/9/2017).

Menurut dia, pajak progresif harus lebih diprioritaskan kepada kalangan objek pajak yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi.

Ia berharap agar optimalisasi penerimaan pajak pun dapat mendukung pendapatan negara, selain dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sebagaimana diwartakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pencapaian target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2018 sebesar Rp1.609,4 triliun akan dilakukan tanpa menimbulkan tekanan kepada pelaku ekonomi.

"Saat ini reformasi perpajakan dilaksanakan dengan fokus pada pengamanan target penerimaan tanpa membuat perekonomian dan pelaku ekonomi merasakan tekanan yang berlebihan," kata Sri Mulyani dalam rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah akan berupaya keras agar target penerimaan perpajakan yang telah ditetapkan dalam APBNP 2017 sebesar Rp1.472,7 triliun dapat tercapai semaksimal mungkin.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah bakal melakukan langkah perbaikan sektor perpajakan untuk mencapai peningkatan pendapatan negara pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp1.878,4 triliun.

"Pemerintah akan melakukan langkah perbaikan di bidang perpajakan, antara lain, dengan melakukan reformasi perpajakan, perbaikan data, dan sistem informasi perpajakan, serta peningkatan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak melalui keterbukaan informasi perpajakan," kata Presiden Jokowi pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang RAPBN Tahun Anggaran 2018 Beserta Nota Keuangannya di Jakarta, Rabu (16/8).

Meskipun demikian, menurut Presiden Joko Widodo, pemerintah juga akan tetap mendukung peningkatan dunia usaha melalui pemberian insentif perpajakan.

Selain itu, kata dia, peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai juga akan terus dioptimalkan melalui pengawasan yang lebih baik, serta pengenaan objek barang kena cukai, yang diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan di kepabeanan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak juga akan didorong dengan menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam, laba dari badan usaha milik negara, dan sumber-sumber ekonomi lainnya dari PNBP.

Dengan mengacu pada tema kebijakan fiskal pad tahun 2018 dan strategi yang mendukungnya, pendapatan negara dalam RAPBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp1.878,4 triliun.

Sari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp1.609,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp267,9 triliun. (Ant)

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pajak

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5975.742 29.204 583
2 Agriculture 1545.561 -3.579 19
3 Mining 1874.083 5.539 44
4 Basic Industry and Chemicals 797.876 9.669 69
5 Miscellanous Industry 1255.404 1.089 44
6 Consumer Goods 2467.513 7.000 45
7 Cons., Property & Real Estate 463.741 1.542 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1016.181 -6.306 65
9 Finance 1058.646 9.953 92
10 Trade & Service 911.636 5.660 140
No Code Prev Close Change %
1 HOME 120 156 36 30.00
2 CMPP 240 300 60 25.00
3 TRUK 430 535 105 24.42
4 SKBM 436 535 99 22.71
5 VINS 128 150 22 17.19
6 CAMP 444 520 76 17.12
7 NELY 118 134 16 13.56
8 SKYB 430 488 58 13.49
9 KBLV 540 600 60 11.11
10 NAGA 218 242 24 11.01
No Code Prev Close Change %
1 TGRA 585 458 -127 -21.71
2 YPAS 790 620 -170 -21.52
3 SONA 3,200 2,750 -450 -14.06
4 RDTX 6,500 5,625 -875 -13.46
5 FREN 110 97 -13 -11.82
6 MITI 131 116 -15 -11.45
7 IDPR 900 800 -100 -11.11
8 SDMU 298 272 -26 -8.72
9 TRUS 238 218 -20 -8.40
10 CNTX 650 600 -50 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 BHIT 119 121 2 1.68
2 PGAS 2,170 2,080 -90 -4.15
3 BBRI 3,060 3,120 60 1.96
4 KREN 750 740 -10 -1.33
5 ERAA 2,730 2,730 0 0.00
6 MNCN 1,235 1,240 5 0.40
7 TARA 830 840 10 1.20
8 UNTR 36,950 37,500 550 1.49
9 TLKM 3,560 3,560 0 0.00
10 INKP 15,250 16,000 750 4.92