Pemerintah Siapkan Dua Skema Divestasi Freeport

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan siap mengambil alih mayoritas saham Freeport Indonesia. Berbagai Skema sedang disiapkan oleh Kementerian untuk mengakuisisi saham sebesar 51 persen tersebut.

Pada awalnya skema yang akan digunakan ialah Holding BUMN sektor pertambangan. Hingga sejauh ini, Holding tersebut sedang di proses dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016, serta PP inbreng pembentukan holding.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan apabila Holding tambang yang nantinya untuk divestasi freeport belum rampung, pemerintah akan membentuk Konsorsium demi melancarkan upaya divestasi 51 persen Freeport.

"Enggak, itu konsorsium BUMN. Jadi kalau holding belum jadi, pakai konsorsium BUMN. Pemprov harus ikut, kan sudah diajak untuk BUMD," ucap Fajar di Kawasan Gedung Parlemen Senayan, Senin (4/9/2017).

Fajar menjelaskan, dari skema alternatif Konsorsium tersebut berisikan Holding tambang swasta, dan juga termasuk Pemerintah Provinsi Papua.

"Kosorsium itu isinya yang tambang tadi. Isinya macam-macam ada swasta juga ada pemprov juga," ucapnya.

Beberapa waktu yang lalu, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K. Ro mengatakan bahwa BUMN memang sudah berminat untuk mengakuisisi saham Freeport.

"Yang jelas kami sudah siapkan konsepnya, dan kami juga sudah kirimkan surat ke Menteri Keuangan, bahwa BUMN berminat ambil alih (Freeport Indonesia)," ujar Aloy pekan kemarin saat ditemui di Kementerian BUMN.

Meski saham yang akan didivestasikan Freeport Indonesia mencapai 51 persen, Aloy memastikan BUMN memiliki cukup dana untuk membelinya. "Kemampuan dana kami (BUMN) sangat mampu," tegas Aloy.