Aliansi Gerakan Tolak Banjir Balikpapan Geruduk Kantor DPRD

Puluhan mahasiswa dan pemuda Balikpapan yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Tolak Banjir mendatangi kantor DPRD Balikpapan, Selasa (5/9/2017).

Mereka mendesak pemerintah kota Balikpapan agar lebih tegas dalam penanganan masalah banjir khususnya bagi pengembang nakal yang dituding sebagai salah satu penyebab banjir yang kian parah.

Dua jam hujan dengan intensitas curah yang tinggi pada pekan lalu menyebabkan genangan hampir di enam kecamatan Balikpapan.

"Tindak tegas pengembang nakal. Kami menilai pemerintah kota tidak bersikap tegas," kata Yosep Wahyudi korlap demo Aliansi Gerakan Tolak Banjir di halaman kantor DPRD Balikpapan jalan Jenderal Sudirman, (5/9/2017).

Pihaknya juga mendesak pemerintah kota mengeluarkan kebijakan penghentian izin pembukaan lahan baru di Balikpapan karena luasan banjir makin meluas seperti yang terjadi pada Selasa lalu (29/8/2017).

"Kami juga mendesak pemerintah kota dan DPRD kota prioritas pengalokasian anggaran penanggulangan banjir jangan dulu bangun gedung DPRD Balikpapan yang kurang urgensi. Segara pula realisasikan RTH sesuai visi misi pemerintah kota," tandasnya.

Aksi demonstrasi yang diikuti?AMPS Hukum Uniba, LMND, GMNI Balikpapan, ?

berlangsung sekitar pukul 11.00 wita. Aksi mereka ditemui enam Komisi III DPRD Balikpapan yang membidangi infrastruktur dan pembangunan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Haris mengakui pemerintah kota dan DPRD konsen terhadap penanganan masalah banjir. Hanya saja persoalan terletak pada pembebasan lahan.

"Kita terbentur pada persoalan pembebasan lahan warga. Jadi memang ini butuh waktu," katanya dihadapan pendemo.

Anggota Komisi III DPRD lainnya Andi Arif Agung mengatakan pembangunan bozem (bendungan pengendali) yang dilakukan pengembangan memang belum sepenuhnya berfungsi maksimal.?

"Karena bozem yang dibangun dibiarkan saja harus dirawat dan di maksimalkan. Jangan buat bozem hanya untuk syarat administrasi tapi harus jadi area tangkapan air di lingkungan perumahan," tandas Andi mantan Ketua Komisi III DPRD Balikpapan.

Dia berjanji akan melakukan pemantau langsung ke lapangan meninjau kondisi bozem. "Kita setuju pemerintah kota lakukan moratorium pembukaan lahan baru," tukasnya.?