Saran Paling Pas: Cabut Hadiah Aung San Suu Kyi

Dewan Pimpinan Pusat Badan Koordinasi Muballigh Indonesia (DPP Bakomubin) mengapresiasi pemerintah Indonesia yang menugaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menemui otoritas Myanmar sebagai bagian dari inisiatif menghentikan kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingnya.

"Mendukung dan memberikan apresiasi terhadap pemerintah Indonesia," kata Ketua Umum DPP Bakomubin Deddy Ismatullah lewat keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Menurutnya, sebagai negara besar di wilayah Asia Tenggara dan berpenduduk Muslim terbesar di dunia Indonesia harus ada di garis depan membela etnis Rohingya yang mengalami pendindasan junta militer Myanmar. Pemerintah, kata dia, harus mengambil inisiatif dan peran maksimal untuk mendorong, melakukan koordinasi regional ASEAN guna menghentikan aksi-aksi di luar batas kemanusiaan terhadap Rohingya.

"Apabila Myanmar tidak segera menghentikan dan melakukan rehabilitasi, maka mendesak Mahkamah Internasional PBB agar memberikan sanksi, bahwa pemerintah Myanmar, telah melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan. Sementara hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi agar dicabut atau ditinjau kembali," kata dia.