Portal Berita Ekonomi Minggu, 24 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:46 WIB. Samsung - Prototipe Galaxy S10 punya desain nyaris tanpa bezel.
  • 17:46 WIB. Xiaomi  - Notch Xiaomi Redmi 6 Pro bakal bisa dinonaktifkan.
  • 17:45 WIB. Facebook - Facebook Messenger bakal bisa otomatis terjemahkan pesan.
  • 16:20 WIB. Aswata - Asuransi Wahana Tata membukukan pendapatan premi tumbuh 1% menjadi Rp510 miliar per April 2018.
  • 16:19 WIB. Aswata - Asuransi Wahana Tata menargetkan lini usaha rangka kapal tumbuh 10% pada 2018.
  • 16:18 WIB. Aswata - Asuransi Wahana Tata mencatatkan lini usaha rangka kapal tumbuh 5%-7% pada kuartal I-2018.
  • 16:17 WIB. IPO - Xiaomi menargetkan penghimpunan dana US$6 miliar dengan melakukan IPO di Bursa Hong Kong.
  • 16:16 WIB. Air Asia - Air Asia optimistis target penumpang 100.000 kursi sepanjang musim mudik 2018 dapat tercapai.
  • 15:08 WIB. WhatsApp - WhatsApp bakal hadirkan fitur pembayaran mobile.
  • 14:36 WIB. IGTV - Instagram meluncurkan aplikasi video streaming bernama IGTV.
  • 13:14 WIB. LTV - BI mengatakan aturan mengenai LTV masih akan dibahas dalam RDG bulan Juni 2018.
  • 12:40 WIB. Polri - Polri mencatat tingkat kecelakaan lalu lintas turun sebesar 30% selama arus mudik Lebaran 2018.
  • 12:38 WIB. BBNI - BNI optimistis transaksi kartu kredit akan tumbuh positif pada tahun 2018.
  • 12:21 WIB. Tol - Asosiasi Perusahaan Truk Indonesia mendesak pemerintah mengimplementasikan tarif integrasi tol JORR.
  • 12:20 WIB. Bali - Pemprov Bali akan merealisasikan keinginan Presiden Jokowi untuk mengadakan pawai kesenian saat IMF-WB 2018.

Regulasi Gambut Perlu Didukung Peta Akurat

Foto Berita Regulasi Gambut Perlu Didukung Peta Akurat
Warta Ekonomi.co.id, Palangka Raya -

Departemen ilmu tanah dan sumber daya lahan, Faperta Institut Pertanian Bogor (IPB) berpendapat regulasi gambut yang masih mengacu pada peta berskala 1:250.000 tidak bisa menjadi dasar justifikasi pemetaan lahan gambut yang sesungguhnya.

Pemerintah membutuhkan peta dengan skala besar minimal 1:50.000 dan data yang lengkap terkait luasan wilayah sebagai acuan membuat regulasi gambut. Jika regulasi gambut dipaksa hanya dengan mengacu pada peta yang tidak kompatibel, ke depan timbul banyak masalah karena regulasi gambut pemerintah tidak dibuat atas dasar data-data dan fakta-fakta.

"Pemahaman yang tidak tepat dan data yang tidak akurat sebaiknya tidak menjadi dasar dalam membuat regulasi. Apalagi jika regulasi yang bisa berdampak besar terhadap hajat hidup orang banyak," kata Darmawan dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Faperta IPB di Palangkaraya, Rabu (6/9/2017).

Menurut Darmawan, pemerintah membutuhkan peta dengan skala besar minimal 1:50.000 dan data yang lengkap terkait luasan wilayah sebagai acuan pelaksanaan restorasi. Peta gambut berskala 1:250.000 masih terlalu kasar dan tidak bisa dijadikan sebagi dasar untuk menjustifikasi pemetaan lahan yang sesungguhnya.

Pemetaan detail dan analisis terkait hidrotopografi serta tutupan lahan gambut yang akan menjadi dasar pekerjaan fisik restorasi gambut dibutuhkan agar rencana restorasi gambut akurat.

"Pemetaan yang tidak akurat sama seperti melihat seseorang dari jauh. Tidak terlihat antara kepala dan badan terdapat leher. Hal ini menimbulkan banyak diasosiasi seperti pendapat mungkin kepala lebih rendah dari leher  dan lainnya. Pada peta yang baik dan akurat seharusnya semua detail, terlihat dengan jelas," katanya.

Darmawan menambahkan peta yang tidak detail juga menyebabkan data mengenai luasan gambut berbeda-beda. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan luasan gambut 20 juta hektare lebih. Sementara itu, badan informasi geospasial (BIG) menyebut data "yang disepakati" Kementerian Pertanian dan KLHK hanya sekitar 14 juta.

Pernyataan senada dikemukakan Ketua Himpunan Gambut Indonesia Supiandi Sabiham. Dirinya menyakini bahwa saat ini banyak penelitian-penelitian baru dari perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian yang dapat digunakan untuk melakukan upaya-upaya perbaikan pada lahan gambut.

Menurut Supiandi, untuk mempertajam argumentasi ilmiahnya, sebaiknya hasil-hasil penelitian tersebut perlu didiskusikan dalam suatu forum ilmiah untuk lebih memperkaya bidang ilmu dan akurasi kebenarannya.

"HGI selalu berbuka dengan untuk berdiskusi terkait pemanfaatan lahan gambut di Indonesia dengan semua pihak," sebutnya.

Dia menambahkan peta gambut dengan akurasi sangat diperlukan karena kebutuhan akan lahan untuk berbagai penggunaan termasuk pertanian di Indonesia sangat tinggi. Di sisi lain ketersediaan lahan produktif untuk pengembangan pertanian semakin terbatas yang menyebabkan pemanfaatan suboptimal seperti lahan gambut menjadi alternatif untuk pengembangan pertanian.

Lahan gambut bagi masyarakat Indonesia memiliki nilai yang sangat penting karena menyediakan hasil hutan berupa kayu dan nonkayu, menyimpan dan menyuplai air, menyimpan C, dan merupakan habitat bagi keanekaragaman hayati dengan berbagai jenis flora dan fauna langka.

Tag: Institut Pertanian Bogor (IPB), Lahan gambut

Penulis/Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Gapki

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5821.812 -0.521 587
2 Agriculture 1482.909 -8.990 19
3 Mining 1961.047 9.274 44
4 Basic Industry and Chemicals 792.719 -10.247 70
5 Miscellanous Industry 1192.511 -9.581 45
6 Consumer Goods 2334.240 -6.620 45
7 Cons., Property & Real Estate 448.980 -1.710 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.955 -10.483 65
9 Finance 1028.501 16.045 93
10 Trade & Service 878.674 -10.182 141
No Code Prev Close Change %
1 JKSW 89 120 31 34.83
2 SWAT 424 530 106 25.00
3 KPAL 326 406 80 24.54
4 BTON 254 316 62 24.41
5 SONA 2,710 3,290 580 21.40
6 CSIS 1,150 1,390 240 20.87
7 DSSA 21,000 25,200 4,200 20.00
8 PTIS 316 376 60 18.99
9 CITA 1,150 1,350 200 17.39
10 TGRA 426 498 72 16.90
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 167 116 -51 -30.54
2 BBRM 63 52 -11 -17.46
3 MFMI 775 640 -135 -17.42
4 DNAR 310 260 -50 -16.13
5 KPIG 1,405 1,200 -205 -14.59
6 JKON 540 472 -68 -12.59
7 LEAD 107 94 -13 -12.15
8 CMPP 338 300 -38 -11.24
9 NELY 132 118 -14 -10.61
10 GLOB 278 250 -28 -10.07
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 424 530 106 25.00
2 ERAA 2,660 2,980 320 12.03
3 BBRI 2,910 2,980 70 2.41
4 KREN 760 750 -10 -1.32
5 BMTR 570 540 -30 -5.26
6 INKP 20,025 19,250 -775 -3.87
7 BBCA 21,150 21,925 775 3.66
8 ADRO 2,010 1,930 -80 -3.98
9 BBTN 2,800 2,690 -110 -3.93
10 TLKM 3,610 3,580 -30 -0.83