TNI Mau Kirim Pasukan ke Myanmar, Jenderal Gatot: Tunggu Arahan PBB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Panglima TNI Jendral TNI Gatot Nurmantyo menyatakan pihaknya siap mengirimkan pasukan perdamaian ke Myanmar untuk membantu etnis Rohingya di Rakhine, namun demikian pihaknya belum menerima perintah dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).

"Kemungkinan itu pasti ada karena undang-undang kita mewajibkan, tetapi itu semua tergantung PBB, pasukan perdamaian di bawah kendali PBB," kata Gatot usai upacara pembukaan Piala Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (8/9/2017).

Hingga saat ini, kata Gatot, pihaknya belum menjalin komunikasi dengan PBB perihal rencana pengiriman pasukan tersebut. Namun, pihaknya siap mengirim pasukan TNI jika sewaktu-waktu mendapatkan perintah dari PBB.

"Kami siap siaga setiap saat PBB minta, kami siap dan dengan senang hati," ujarnya.

Sebelumnya, Markas Besar TNI Angkatan Darat menyatakan siap mengirim pasukan ke Myanmar untuk membantu etnis Rohingya yang mendapat kekerasan, namun hingga kini belum ada perintah dari Mabes TNI untuk mengirim pasukan ke Rakhine, Myanmar.

"Kalau untuk pengiriman pasukan ke Myanmar, itu kan tugas Mabes TNI. TNI AD hanya menyiapkan pasukannya," kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad), Brigjen TNI Alfret Denny Tuejeh saat acara Silaturahmi di Kartika Media Center Dispenad, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2017).

TNI AD, lanjut dia, hanya berlatih untuk melakukan tugas sesuai perintah dari Panglima TNI. Semua kewenangan mengikuti aturan yang diperintahkan.

"Kita hanya berlatih, apapun tugas yang akan kita lakukan sesuai dengan perintah dari Panglima TNI. Tapi sekali lagi, yang ingin saya tekankan Angkatan Darat selalu siap, mau jadi apa saja, apa yang menyangkut di negara ini. Pemerintah mengambil keputusan politik untuk mengerahkan Angkatan Darat ya kita siap," tegasnya.

Terkait pengamanan perbatasan yang akan dimasuki oleh pengungsi Rohingya, Jenderal bintang satu ini mengatakan, TNI memiliki tugas untuk mengamankan perbatasan. Jadi, siapa pun yang masuk ke Indonesia secara ilegal baik pengungsi Rohingya atau pun warga dari negara lain akan ditangkap.

"Komponen di perbatasan tidak hanya TNI saja, tetapi ada unsur lainnya seperti imigrasi dan Bea cukai," kata Alfret. (CP/Ant)