Krisis Rohingya dan Ikhtiar Pemerintah Indonesia (1)

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ternyata tidak kalah sibuknya dengan para pejabat Kementerian Luar Negeri yang sedang ikut menangani kasus tewasnya begitu banyaknya orang Rohingya, Myanmar.?TNI AD sibuk terutama menyiapkan prajurit-prajuritnya untuk mencegah masuknya orang-orang keturunan Banglaesh itu ke Tanah Air secara tidak sah atau ilegal.

"Tentara kita tak akan segan-segannya menangkap warga etnis Rohingya yang tak berizin masuk ke Indonesia. Tugas TNI mengamankan perbatasan. Siapa pun yang masuk secara ilegal akan kami tangkap," kata Kepala Dinas Penerangan TNI-AD Brigadir Jenderal TNI Alfret Denny Tuejeh kepada wartawan di Jakartta, baru-baru ini.

Selama beberapa bulan terakhir ini, masalah orang-orang Rohingya menjadi sorotan dunia internasional karena militer Myanmar didakwa telah membunuh ribuan orang dari etnis mereka. Mereka merupakan keturunan Bagladesh yang telah berabad-abad tinggal di Myanmar tapi tak kunjung diakui statusnya sebagai warga negara oleh pemerintahan setempat.

Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Min Aung Hlaig telah dituduh memerintahkan para prajuritnya untuk membunuh ribuan bahkan puluhan ribu orang Rohingya dan juga mengakibatkan terusirnya ratusan ribu etnis itu ke negara leluhur mereka, Bangladesh. Bahkan ada juga yang lari ke Indonesia.

Bahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian telah mengungkapkan akan segera mengadakan pembicaraan dengan kepala kepolisian Myanmar untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di negara sesama anggota ASEAN itu.?Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menemui seorang wanita pemimpin politik Myanmar, Aung San Suu Kyi untuk membicarakan masalah ini yang dianggap sebagai pemimpin sipil negara itu dan juga Jenderal Min Aung.

Bahkan Presiden Joko Widodo secara langsung telah menyatakan keprihatinan yang mendalam dan kekecewaannya akibat tindak kekerasan di negara itu.?Tidak hanya pemerintah yang bersuara keras terhadap Myanmar karena ternyata begitu banyak organisasi kemasyarakatan atau ormas yang mengutuk pemerintah Myanmar. Bahkan ada kelompok masyarakat yang mendesak pemerintah di Jakarta untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan mitranya itu dan menarik pulang Duta Besar Indonesia untuk Myanmar Ito Sumardi dari posnya tersebut dan mengusir diplomat Myanmar dari Jakarta.

Namun masyarakat terutama yang mengusulkan penghentian hubungan bilateral itu juga perlu menyadari bahwa jika saran tersebut ditempuh oleh pemerintah Indonesia maka lebih banyak kerugian yang akan diderita oleh Jakarta daripada manfaatnya.