Portal Berita Ekonomi Kamis, 21 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 23:13 WIB. Rodrigo Duterte - Duterte perintahkan kepolisian Filipina agar tembak mati anaknya jika memang terlibat narkoba.
  • 23:10 WIB. Kamboja - Rusia-Kamboja sepakati kerja sama dalam bidang nuklir.
  • 23:09 WIB. Yaman - WHO: 700.000 orang terkenan wabah kolera di Yaman.
  • 23:08 WIB. UNICEF - Galatasaray gandeng UNICEF bantu soal hak anak.
  • 23:06 WIB. Rusia - Moskow: AS ingin bekerjasama dengan Rusia di Afghanistan.
  • 23:05 WIB. Donald Trump - Hassan Rouhani: pidato trump di Sidang Umum PBB absurd dan penuh dengan kebencian.
  • 23:03 WIB. Thailand - Otoritas Thailand penjarakan seorang biksu Budha karena kampanye anti-Islam.
  • 23:02 WIB. Myanmar - Otoritas India akan kirim bantuan senjata untuk militer Myanmar.
  • 23:00 WIB. Korea Utara - Donald Trump: AS akan berikan sanksi tambahan kepada Korea Utara.
  • 22:58 WIB. Iran - Hassan Rouhani: kesepakatan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat tidak bisa direvisi.
  • 21:54 WIB. Startup - iQueue menawarkan paket antrean untuk satu jam sekitar 20 dolar singapura atau sekitar Rp193 ribu.
  • 21:53 WIB. Startup - iQueue mengaku telah memiliki 10 pengantre profesional yang bergabung di dalam timnya.
  • 21:52 WIB. Startup - iQueue menawarkan layanan untuk mengantre bagi para pelanggannya.
  • 21:46 WIB. Startup - Universitas Teknik Sepuluh November bangun ITS Worklink Space untuk dukung program pemerintah mengembangkan 1.000 start up.
  • 21:23 WIB. BBM - Komik online BBM tembus 30 juta pembaca tiap bulan.

UU Lalu Lintas Jadi Pertimbangan MA Ambil Putusan Soal Transportasi Online

Foto Berita UU Lalu Lintas Jadi Pertimbangan MA Ambil Putusan Soal Transportasi Online
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menganulir sejumlah poin krusial dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek (PM 26) sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

Putusan ini juga telah menjadikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang lain yang digunakan sebagai dasar pertimbangan uji materi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Pada prinsipnya, pengujian aturan di MA itu sederhana, selama aturan itu bertentangan dengan perundangan yang lebih tinggi maka sudah pasti akan dianulir. Dengan demikian beberapa pasal Permenhub yang dianulir tersebut dianggap  bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (UU UMKM dan UU LLAJ),” tutur Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Dian Agung Wicaksono.

Dian menilai bahwa Putusan MA tidaklah membatalkan secara keseluruhan PM 26. Hal ini disebabkan karena dalam putusan MA, pasal yang dianulir hanya sebagian.

“Masih berlaku (PM 26), karena yang dibatalkan hanya beberapa pasal, kecuali memang putusannya membatalkan semuanya,” tutur Dian.

MA memenangkan gugatan enam orang yang berprofesi angkutan sewa khusus. Putusan MA bernomor 37 P/HUM/2017 ini memutuskan angkutan sewa khusus berbasis aplikasi daring sebagai konsekuensi logis dari perkembangan teknologi dalam moda transportasi yang menawarkan pelayanan yang lebih baik, jaminan keamanan dan perjalanan dengan harga yang relatif lebih murah dan tepat waktu.

Belakangan, sejumlah pihak terutama yang berasal dari kalangan transportasi konvensional mempersoalkan putusan ini. Bahkan, beberapa di antaranya menilai Putusan MA tersebut bermasalah dan berpotensi memunculkan kegamangan. Sebelumnya, Ketua Institut Studi Transportasi (Intrans) Masyarakat Transportasi Indonesia Darmaningtyas menyebutkan bahwa putusan MA tersebut cacat hukum.

Juru Bicara MA, Suhadi memastikan bahwa majelis hakim telah memutuskan secara profesional perkara uji materi ini. "Kami putuskan sesuai yang dimohon oleh para pemohon saja,” kata salah satu hakim agung MA tersebut.

Dia juga menegaskan bahwa MA tidak mencabut seluruh 72 pasal yang berada dalam PM 26. Majelis hakim hanya menganulir 14 pasal. Dengan demikian, sebagian besar pasal dalam PM 26 masih tetap berlaku.

Dalam Putusan Nomor 37 P/HUM/2017 tanggal 20 Juni 2017, MA memang secara eksplisit menyebutkan bahwa 14 pasal tersebut bertentangan dengan UU UMKM dan UU Lalu Lintas. Dengan demikian, pasal-pasal tersebut harus dicabut dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Namun, MA sama sekali tidak menyebut mengenai pencabutan seluruh ketentuan dalam PM 26. Bahkan, beberapa poin penting yang mengatur mengenai eksistensi transportasi online tetap dipertahankan.

Salah satunya dapat dilihat pada Pasal 17 mengenai Angkutan Sewa. Di sana disebutkan bahwa Angkutan Sewa terdiri dari Angkutan Sewa Umum atau Angkutan Sewa Khusus. Ketentuan mengenai Angkutan Sewa Khusus menjadi salah satu pendukung keberadaan transportasi online. Dengan demikian, keberadaan transportasi online tetap legal.

Keberadaaan transportasi online yang memanfaatkan teknologi sebetulnya telah mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo. Dia meminta agar pemimpin menyadari pentingnya perubahan yang berkembang dengan sangat cepat beberapa waktu belakangan.

Presiden Jokowi mengingatkan kepada seluruh pemimpin dari tingkat nasional hingga tingkat kota untuk mengantisipasi dinamika yang berkembang di masyarakat. Karena itu, dia meminta agar para pemimpin tidak terjebak dalam hal-hal yang bersifat rutinitas dan monoton.

“Jangan terjebak dalam hal linier, karena dunia berubah dengan cepat sekali,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2017, di Savana Hotel & Convention, Kota Malang, Jatim beberapa waktu lalu.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Adrie R Suhadi, Dian Agung Wicaksono, Mahkamah Agung, Transportasi Online, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi)

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Rizka Kasila Ariyanthi

Foto: Cahyo Prayogo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,556.17 3,520.79
British Pound GBP 1.00 18,038.27 17,858.41
China Yuan CNY 1.00 2,030.76 2,010.66
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,336.00 13,204.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,694.14 10,585.65
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,708.91 1,691.93
Dolar Singapura SGD 1.00 9,910.82 9,806.89
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,024.54 15,860.64
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,182.06 3,148.31
Yen Jepang JPY 100.00 11,962.68 11,841.09

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Mar
3 href="MockTestReporting/" />MockTestReporting/ - Feb
4 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
5 href="mock_isuite/" />mock_isuite/ - Dec
6 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10