Portal Berita Ekonomi Selasa, 17 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:09 WIB. Perang Dagang - Tiongkok ajukan keluhan ke WTO soal kebijakan perdagangan AS.
  • 16:07 WIB. Kenya - Eks Presiden AS, Barack Obama, kunjungi Kenya.
  • 16:07 WIB. Afrika Selatan - Kebakaran tambang tembaga Afrika Selatan tewaskan 6 orang.
  • 16:06 WIB. Irak - Irak buka Bandara Kirkuk untuk penerbangan sipil pada Agustus.
  • 16:05 WIB. Haji - Indonesia lepas kloter pertama jemaah haji.
  • 16:04 WIB. Utang - Utang luar negeri Indonesia hingga Mei USD358 miliar.
  • 16:03 WIB. Pengungsi - Kanada akan gelar pertemuan darurat bahas pengungsi ilegal.
  • 16:03 WIB. Kuwait - Kuwait kirim bantuan USD56 juta untuk anak-anak korban perang Yaman.
  • 16:02 WIB. Yaman - 35.000 keluarga mengungsi dari Al Hudaydah, Yaman.
  • 16:01 WIB. Alibaba - BI: UMKM Indonesia berpotensi lampaui Alibaba.
  • 15:23 WIB. BNI - BNI turut biayai Proyek Jalan Tol Ruas Manado-Bitung sebesar maksimum Rp623,56 miliar. 
  • 15:02 WIB. BPJSTK - Sebanyak 5.317 perusahaan di Batam daftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJSTK.
  • 15:00 WIB. BPJS - BPJS Kesehatan Pontianak sebut kepesertaan dari badan usaha di wilayah kerjanya capai 2.500 perusahaan.
  • 14:59 WIB. BPJSTK - Sebanyak 144 perusahaan di Gresik belum daftarkan pegawainya dalam program jaminan pensiun ke BPJSTK setempat.
  • 14:57 WIB. Pertamina - Pertamina MOR I tingkatkan pasokan Avtur hingga 93,8% di Bandara Internasional Minangkabau.

UU Lalu Lintas Jadi Pertimbangan MA Ambil Putusan Soal Transportasi Online

Foto Berita UU Lalu Lintas Jadi Pertimbangan MA Ambil Putusan Soal Transportasi Online
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menganulir sejumlah poin krusial dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek (PM 26) sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

Putusan ini juga telah menjadikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang lain yang digunakan sebagai dasar pertimbangan uji materi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Pada prinsipnya, pengujian aturan di MA itu sederhana, selama aturan itu bertentangan dengan perundangan yang lebih tinggi maka sudah pasti akan dianulir. Dengan demikian beberapa pasal Permenhub yang dianulir tersebut dianggap  bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (UU UMKM dan UU LLAJ),” tutur Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Dian Agung Wicaksono.

Dian menilai bahwa Putusan MA tidaklah membatalkan secara keseluruhan PM 26. Hal ini disebabkan karena dalam putusan MA, pasal yang dianulir hanya sebagian.

“Masih berlaku (PM 26), karena yang dibatalkan hanya beberapa pasal, kecuali memang putusannya membatalkan semuanya,” tutur Dian.

MA memenangkan gugatan enam orang yang berprofesi angkutan sewa khusus. Putusan MA bernomor 37 P/HUM/2017 ini memutuskan angkutan sewa khusus berbasis aplikasi daring sebagai konsekuensi logis dari perkembangan teknologi dalam moda transportasi yang menawarkan pelayanan yang lebih baik, jaminan keamanan dan perjalanan dengan harga yang relatif lebih murah dan tepat waktu.

Belakangan, sejumlah pihak terutama yang berasal dari kalangan transportasi konvensional mempersoalkan putusan ini. Bahkan, beberapa di antaranya menilai Putusan MA tersebut bermasalah dan berpotensi memunculkan kegamangan. Sebelumnya, Ketua Institut Studi Transportasi (Intrans) Masyarakat Transportasi Indonesia Darmaningtyas menyebutkan bahwa putusan MA tersebut cacat hukum.

Juru Bicara MA, Suhadi memastikan bahwa majelis hakim telah memutuskan secara profesional perkara uji materi ini. "Kami putuskan sesuai yang dimohon oleh para pemohon saja,” kata salah satu hakim agung MA tersebut.

Dia juga menegaskan bahwa MA tidak mencabut seluruh 72 pasal yang berada dalam PM 26. Majelis hakim hanya menganulir 14 pasal. Dengan demikian, sebagian besar pasal dalam PM 26 masih tetap berlaku.

Dalam Putusan Nomor 37 P/HUM/2017 tanggal 20 Juni 2017, MA memang secara eksplisit menyebutkan bahwa 14 pasal tersebut bertentangan dengan UU UMKM dan UU Lalu Lintas. Dengan demikian, pasal-pasal tersebut harus dicabut dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Namun, MA sama sekali tidak menyebut mengenai pencabutan seluruh ketentuan dalam PM 26. Bahkan, beberapa poin penting yang mengatur mengenai eksistensi transportasi online tetap dipertahankan.

Salah satunya dapat dilihat pada Pasal 17 mengenai Angkutan Sewa. Di sana disebutkan bahwa Angkutan Sewa terdiri dari Angkutan Sewa Umum atau Angkutan Sewa Khusus. Ketentuan mengenai Angkutan Sewa Khusus menjadi salah satu pendukung keberadaan transportasi online. Dengan demikian, keberadaan transportasi online tetap legal.

Keberadaaan transportasi online yang memanfaatkan teknologi sebetulnya telah mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo. Dia meminta agar pemimpin menyadari pentingnya perubahan yang berkembang dengan sangat cepat beberapa waktu belakangan.

Presiden Jokowi mengingatkan kepada seluruh pemimpin dari tingkat nasional hingga tingkat kota untuk mengantisipasi dinamika yang berkembang di masyarakat. Karena itu, dia meminta agar para pemimpin tidak terjebak dalam hal-hal yang bersifat rutinitas dan monoton.

“Jangan terjebak dalam hal linier, karena dunia berubah dengan cepat sekali,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2017, di Savana Hotel & Convention, Kota Malang, Jatim beberapa waktu lalu.

Tag: Transportasi Online

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Rizka Kasila Ariyanthi

Foto: Reuters/Beawiharta

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5905.158 -38.916 597
2 Agriculture 1428.601 -13.698 19
3 Mining 2009.628 -15.994 46
4 Basic Industry and Chemicals 772.710 -8.697 70
5 Miscellanous Industry 1174.590 -16.209 45
6 Consumer Goods 2447.240 -28.240 46
7 Cons., Property & Real Estate 444.098 -5.640 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1068.450 -15.987 70
9 Finance 1035.648 1.145 91
10 Trade & Service 883.943 2.056 143
No Code Prev Close Change %
1 UNIT 248 310 62 25.00
2 TCPI 700 875 175 25.00
3 DYAN 64 78 14 21.88
4 AIMS 202 246 44 21.78
5 OKAS 222 270 48 21.62
6 SRSN 59 70 11 18.64
7 RBMS 141 164 23 16.31
8 DPNS 350 396 46 13.14
9 GEMA 276 310 34 12.32
10 CNTX 530 590 60 11.32
No Code Prev Close Change %
1 MLPT 910 690 -220 -24.18
2 YPAS 725 605 -120 -16.55
3 PEGE 173 149 -24 -13.87
4 SKYB 310 270 -40 -12.90
5 INCF 146 129 -17 -11.64
6 MGRO 422 380 -42 -9.95
7 NICK 141 127 -14 -9.93
8 TOPS 955 865 -90 -9.42
9 KBLV 515 470 -45 -8.74
10 TNCA 186 170 -16 -8.60
No Code Prev Close Change %
1 TRUK 705 660 -45 -6.38
2 MSIN 505 490 -15 -2.97
3 BBRI 2,970 2,970 0 0.00
4 RBMS 141 164 23 16.31
5 IMAS 2,960 2,880 -80 -2.70
6 TLKM 4,020 3,940 -80 -1.99
7 KREN 725 715 -10 -1.38
8 INKP 19,900 19,525 -375 -1.88
9 PGAS 1,685 1,640 -45 -2.67
10 DYAN 64 78 14 21.88