Portal Berita Ekonomi Minggu, 17 Desember 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:41 WIB. Jokowi -¬†Presiden Jokowi¬†menganugerahkan Tanda Kehormatana Satyalancana Kebaktian Sosial ke para donor darah Sukarela 100 kali di Istana Bogor.
  • 08:26 WIB. DKI Jakarta - Sandi: Kita gak janjikan kasih modal di OKE OCE.
  • 08:26 WIB. Politik - Ketum Golkar hadiri rakornas PDIP.
  • 08:23 WIB. Pilpres - Megawati belum beri sinyal soal dukungan Pilpres 2019.
  • 08:22 WIB. Pilgub NTT - Viktor Laiskodat maju di Pilgub NTT.
  • 08:11 WIB. Aksi Bela Palestina - Massa aksi minta TNI dikirim ke Palestina.
  • 08:10 WIB. DKI Jakarta - Sandi akan rangkul Koko-koko dan Cici untuk investasi di Jakarta.
  • 08:07 WIB. Aksi Bela Palestina - Menteri Agama ikut hadiri aksi bela Palestina.
  • 08:06 WIB. Aksi Bela Palestina - Massa terus berdatangan ke bundaran Monas.

UU Lalu Lintas Jadi Pertimbangan MA Ambil Putusan Soal Transportasi Online

Foto Berita UU Lalu Lintas Jadi Pertimbangan MA Ambil Putusan Soal Transportasi Online
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menganulir sejumlah poin krusial dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek (PM 26) sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

Putusan ini juga telah menjadikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang lain yang digunakan sebagai dasar pertimbangan uji materi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Pada prinsipnya, pengujian aturan di MA itu sederhana, selama aturan itu bertentangan dengan perundangan yang lebih tinggi maka sudah pasti akan dianulir. Dengan demikian beberapa pasal Permenhub yang dianulir tersebut dianggap  bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (UU UMKM dan UU LLAJ),” tutur Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Dian Agung Wicaksono.

Dian menilai bahwa Putusan MA tidaklah membatalkan secara keseluruhan PM 26. Hal ini disebabkan karena dalam putusan MA, pasal yang dianulir hanya sebagian.

“Masih berlaku (PM 26), karena yang dibatalkan hanya beberapa pasal, kecuali memang putusannya membatalkan semuanya,” tutur Dian.

MA memenangkan gugatan enam orang yang berprofesi angkutan sewa khusus. Putusan MA bernomor 37 P/HUM/2017 ini memutuskan angkutan sewa khusus berbasis aplikasi daring sebagai konsekuensi logis dari perkembangan teknologi dalam moda transportasi yang menawarkan pelayanan yang lebih baik, jaminan keamanan dan perjalanan dengan harga yang relatif lebih murah dan tepat waktu.

Belakangan, sejumlah pihak terutama yang berasal dari kalangan transportasi konvensional mempersoalkan putusan ini. Bahkan, beberapa di antaranya menilai Putusan MA tersebut bermasalah dan berpotensi memunculkan kegamangan. Sebelumnya, Ketua Institut Studi Transportasi (Intrans) Masyarakat Transportasi Indonesia Darmaningtyas menyebutkan bahwa putusan MA tersebut cacat hukum.

Juru Bicara MA, Suhadi memastikan bahwa majelis hakim telah memutuskan secara profesional perkara uji materi ini. "Kami putuskan sesuai yang dimohon oleh para pemohon saja,” kata salah satu hakim agung MA tersebut.

Dia juga menegaskan bahwa MA tidak mencabut seluruh 72 pasal yang berada dalam PM 26. Majelis hakim hanya menganulir 14 pasal. Dengan demikian, sebagian besar pasal dalam PM 26 masih tetap berlaku.

Dalam Putusan Nomor 37 P/HUM/2017 tanggal 20 Juni 2017, MA memang secara eksplisit menyebutkan bahwa 14 pasal tersebut bertentangan dengan UU UMKM dan UU Lalu Lintas. Dengan demikian, pasal-pasal tersebut harus dicabut dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Namun, MA sama sekali tidak menyebut mengenai pencabutan seluruh ketentuan dalam PM 26. Bahkan, beberapa poin penting yang mengatur mengenai eksistensi transportasi online tetap dipertahankan.

Salah satunya dapat dilihat pada Pasal 17 mengenai Angkutan Sewa. Di sana disebutkan bahwa Angkutan Sewa terdiri dari Angkutan Sewa Umum atau Angkutan Sewa Khusus. Ketentuan mengenai Angkutan Sewa Khusus menjadi salah satu pendukung keberadaan transportasi online. Dengan demikian, keberadaan transportasi online tetap legal.

Keberadaaan transportasi online yang memanfaatkan teknologi sebetulnya telah mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo. Dia meminta agar pemimpin menyadari pentingnya perubahan yang berkembang dengan sangat cepat beberapa waktu belakangan.

Presiden Jokowi mengingatkan kepada seluruh pemimpin dari tingkat nasional hingga tingkat kota untuk mengantisipasi dinamika yang berkembang di masyarakat. Karena itu, dia meminta agar para pemimpin tidak terjebak dalam hal-hal yang bersifat rutinitas dan monoton.

“Jangan terjebak dalam hal linier, karena dunia berubah dengan cepat sekali,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2017, di Savana Hotel & Convention, Kota Malang, Jatim beberapa waktu lalu.

Tag: Joko Widodo (Jokowi), Adrie R Suhadi, Dian Agung Wicaksono, Mahkamah Agung, Transportasi Online, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi)

Penulis: Annisa Nurfitriyani

Editor: Rizka Kasila Ariyanthi

Foto: Cahyo Prayogo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,637.41 3,601.05
British Pound GBP 1.00 18,337.60 18,152.07
China Yuan CNY 1.00 2,063.29 2,042.71
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,641.00 13,505.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,464.01 10,356.98
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,746.41 1,728.88
Dolar Singapura SGD 1.00 10,135.23 10,030.45
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,084.10 15,922.40
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,346.66 3,310.86
Yen Jepang JPY 100.00 12,163.17 12,038.69

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6119.419 5.766 567
2 Agriculture 1615.559 6.106 19
3 Mining 1564.401 1.285 43
4 Basic Industry and Chemicals 672.709 -3.081 69
5 Miscellanous Industry 1382.572 -1.885 43
6 Consumer Goods 2705.365 24.718 45
7 Cons., Property & Real Estate 486.014 3.440 66
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1145.607 -2.150 60
9 Finance 1081.116 -5.142 89
10 Trade & Service 906.333 3.449 133
No Code Prev Close Change %
1 DWGL 316 394 78 24.68
2 MARI 1,010 1,250 240 23.76
3 MDLN 300 370 70 23.33
4 MYOR 2,070 2,500 430 20.77
5 MFMI 650 770 120 18.46
6 CANI 250 294 44 17.60
7 JGLE 98 115 17 17.35
8 ITMA 565 660 95 16.81
9 RELI 374 426 52 13.90
10 SDMU 304 344 40 13.16
No Code Prev Close Change %
1 ASJT 595 515 -80 -13.45
2 KBLV 472 422 -50 -10.59
3 RODA 170 155 -15 -8.82
4 ARII 910 855 -55 -6.04
5 ALKA 334 314 -20 -5.99
6 GTBO 185 175 -10 -5.41
7 MTWI 149 141 -8 -5.37
8 IBST 8,550 8,100 -450 -5.26
9 BUMI 272 258 -14 -5.15
10 PORT 390 370 -20 -5.13
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 354 374 20 5.65
2 INKP 5,200 5,200 0 0.00
3 BUMI 272 258 -14 -5.15
4 AISA 480 492 12 2.50
5 BBRI 3,460 3,390 -70 -2.02
6 PBRX 498 520 22 4.42
7 BMTR 575 580 5 0.87
8 TLKM 4,250 4,230 -20 -0.47
9 DWGL 316 394 78 24.68
10 MNCN 1,280 1,295 15 1.17