Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 21:29 WIB. Garuda - Menteri Rini Soemarno minta maskapai Garuda Indonesia memperbanyak paket wisata domestik.
  • 21:28 WIB. Volvo - Volvo Cars menggandakan investasi di pabrik di AS untuk menambah produksi dengan dana US$1 miliar.
  • 21:27 WIB. Korut - Korut akan membalas ancaman serangan militer dari AS dengan melakukan uji coba senjata nuklir yang lebih dahsyat.
  • 21:26 WIB. CSR - Lotte Mart menggandeng Baznas mengajak pelanggan berdonasi membantu masyarakat kurang mampu.
  • 21:25 WIB. Pelindo II - Pelindo II bakal memulai pembangunan Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat pada akhir September 2017.
  • 21:24 WIB. Bappenas - Bappenas menawarkan berbagai proyek infrastruktur kepada pada investor asal Korea.
  • 21:23 WIB. Garuda - Garuda Indonesia akan menunda pengiriman total 20 pesawat untuk perusahaan dan unit usahanya.
  • 21:22 WIB. Kemenhub - Kemenhub bakal meningkatkan keandalan menara suar guna mendukung program Tol Laut.
  • 21:21 WIB. Bogor - Pemkot Bogor memastikan kelangkaan pasokan air bersih akibat proyek Tol Bocimi bisa kembali normal pada akhir pekan ini.
  • 21:20 WIB. MICE - Multielok Cosmetic menjual 3.000 saham di Pigeon Indonesia kepada Pigeon Singapore Pte. Ltd.
  • 21:19 WIB. Kemenperin - Kemenperin semakin gencar mempromosikan potensi investasi kawasan industri di luar pulau Jawa.
  • 20:54 WIB. Kemenperin - Kemenperin memperkirakan pendapatan negara dari cukai rokok pada tahun ini akan menurun.

Bu Sri Sudah Tak Lagi Andalkan Tax Amnesty...

Foto Berita Bu Sri Sudah Tak Lagi Andalkan Tax Amnesty...
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengoptimalkan sumber penerimaan pajak dan melakukan berbagai antisipasi untuk mendorong pendapatan negara pada semester II-2017.

"Semua potensi akan kita gali, tapi pada saat yang sama, jangan sampai membuat pelaku ekonomi terlalu khawatir," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Menurut Sri Mulyani, penggalian potensi tersebut harus dilakukan karena penerimaan pajak saat ini tidak bisa bergantung dari uang tebusan amnesti pajak seperti tahun lalu. "Kita harus menginventarisasi dan mengindentifikasi apa-apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan Rp100 triliun yang dulu diperoleh dari amnesti pajak," katanya.

Ia memastikan upaya optimalisasi itu dilakukan dengan terus memantau pergerakan harga komoditas seperti minyak yang selama ini menjadi sumber utama penerimaan negara. "Harga komoditas, walaupun bisa menyumbang penerimaan negara dari PNBP, royalti maupun pajak, kita tetap harus hati-hati," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, harga minyak dunia yang cenderung mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir menjadi salah satu alasan penerimaan dari sektor pajak tidak pernah mencapai target. Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan perpajakan hingga 31 Agustus 2017 telah mencapai Rp780,03 triliun atau 53 persen dari target dalam APBNP.

Dari penerimaan perpajakan itu, realisasi penerimaan pajak dalam negeri tercatat mencapai Rp755,81 triliun atau 52,6 persen dari target dalam APBNP. Pada akhir Agustus 2016, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp711,4 triliun atau 46 persen dari target dengan penerimaan pajak dalam negeri Rp689,1 triliun atau 45,8 persen, meski terdapat penerimaan hasil amnesti pajak. (Ant)

Tag: Tax Amnesty, Sri Mulyani Indrawati

Penulis: ***

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,571.10 3,535.18
British Pound GBP 1.00 18,194.37 18,008.34
China Yuan CNY 1.00 2,033.37 2,013.03
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,392.00 13,258.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,613.16 10,504.31
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,715.14 1,697.94
Dolar Singapura SGD 1.00 9,927.35 9,824.38
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,008.80 15,845.96
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,191.61 3,156.67
Yen Jepang JPY 100.00 11,967.83 11,844.90

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5911.708 5.135 559
2 Agriculture 1790.848 -1.819 18
3 Mining 1449.686 -23.409 44
4 Basic Industry and Chemicals 611.796 -1.479 67
5 Miscellanous Industry 1315.476 -6.099 41
6 Consumer Goods 2534.872 -26.293 45
7 Cons., Property & Real Estate 502.874 -3.817 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.129 -6.709 60
9 Finance 1012.974 22.847 89
10 Trade & Service 916.246 -7.545 130
No Code Prev Close Change %
1 POLY 60 81 21 35.00
2 HDTX 318 396 78 24.53
3 ADMG 171 198 27 15.79
4 OASA 418 482 64 15.31
5 BMTR 540 610 70 12.96
6 NAGA 210 236 26 12.38
7 RMBA 382 428 46 12.04
8 OKAS 545 600 55 10.09
9 PNLF 240 264 24 10.00
10 NIKL 3,150 3,460 310 9.84
No Code Prev Close Change %
1 VOKS 324 290 -34 -10.49
2 INCF 220 200 -20 -9.09
3 KPIG 1,235 1,140 -95 -7.69
4 RDTX 6,950 6,450 -500 -7.19
5 INCO 2,790 2,600 -190 -6.81
6 SCMA 2,340 2,200 -140 -5.98
7 WAPO 121 114 -7 -5.79
8 SIPD 860 815 -45 -5.23
9 BYAN 6,500 6,200 -300 -4.62
10 JGLE 155 148 -7 -4.52
No Code Prev Close Change %
1 BMTR 540 610 70 12.96
2 BBCA 19,050 19,875 825 4.33
3 TLKM 4,690 4,640 -50 -1.07
4 BBRI 15,025 15,675 650 4.33
5 MEDC 895 920 25 2.79
6 KBLI 456 442 -14 -3.07
7 AGRO 570 620 50 8.77
8 BMRI 6,600 6,600 0 0.00
9 UNVR 51,000 50,000 -1,000 -1.96
10 PGAS 1,625 1,610 -15 -0.92