Portal Berita Ekonomi Sabtu, 26 Mei 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:52 WIB. Pfizer - Pfizer Inc setuju untuk membayar denda sebesar US$23,85 juta.
  • 10:05 WIB. Mandiri - Sampai Maret 2018, LDR Bank Mandiri tercatat 90,67%, meningkat dibanding posisi tahun sebelumnya 89,22%.
  • 10:04 WIB. Mandiri - Bank Mandiri akan jaga rasio loan to deposit ratio (LDR) di level optimal sekitar 90%.
  • 10:03 WIB. Mandiri - Hingga Q1 2018, penempatan dana Bank Mandiri pada obligasi tercatat Rp 30 triliun.
  • 10:01 WIB. AGRO - Total aset BRI Agro pada Q1 2018 sebesar Rp17,8 triliun, meningkat 46,76% (year over year) dari Rp12,1 triliun.
  • 09:59 WIB. AGRO - Kredit BRI Agro tumbuh 45,55% (year over year), dari Rp8,6 triliun pada Maret 2017 menjadi Rp12,5 triliun pada Maret 2018.
  • 09:58 WIB. AGRO - Mayoritas saham BRI Agro sudah mencapai 86,81% dimiliki oleh Bank BRI. 
  • 09:57 WIB. AGRO - BRI Agro bukukan laba sebesar Rp68 miliar sampai Maret 2018, meningkat 86,7%.
  • 09:54 WIB. Bulog - Perum Bulog wilayah Kalbar gelar gerakan stabilisasi harga pangan di sejumlah titik di daerah setempat.
  • 09:53 WIB. PT PJB - PT PJB UP Gresik mampu kurangi emisi CO2 hingga 2.72 juta metrik ton dalam 3 tahun terakhir.
  • 09:52 WIB. PT PJB - PT PJB boyong "Award of Excellence in Energy Management" dari Clean Energy Ministerial (CEM).
  • 09:49 WIB. Himbara - Himbara bekerja sama dengan Lion Parcel untuk kembangkan BUMDes .
  • 09:46 WIB. PLN - PLN Muara Teweh beri pelayanan gratis bagi rumah ibadah yang menambah daya listrik.
  • 09:45 WIB. AP I - Dalam memperluas bandara dengan mereklamasi pantai, PT I diimbau perhatikan lingkungan.

Biar KPK Tak Sadap Ugal-Ugalan, DPR Manuver Lewat Undang-Undang

Foto Berita Biar KPK Tak Sadap Ugal-Ugalan, DPR Manuver Lewat Undang-Undang
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi III DPR akan menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Penyadapan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi pada 2011 yang menyatakan pembatasan hak asasi manusia melalui penyadapan harus diatur dengan undang-undang untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar HAM.

"Komisi III DPR akan ambil inisiatif untuk membuat RUU tentang Tata Cara Penyadapan sebagai inisiatif DPR karena berdasarkan keputusan MK bahwa penyadapan itu harus diatur dengan UU sendiri," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo usai Rapat Kerja Komisi III DPR dengan KPK di Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Ia menjelaskan tentang mengapa tata cara penyadapan harus diatur melalui UU karena tidak hanya dilakukan KPK namun di berbagai lembaga negara juga melakukannnya, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Namun, dia mengatakan memang hanya KPK yang tidak membutuhkan izin ketika ingin menyadap dan BIN tidak perlu izin namun bukan untuk kepentingan pro justisia.

"Komisi III DPR sudah menunjuk Arsul Sani dari Fraksi PPP sebagai penanggung jawab penyusunan RUU tersebut dan segera memulai melaksanakan dan mengundang berbagai pendapat akademisi untuk penyusunan RUU tersebut karena penyadapan bukan hanya hak KPK," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan apabila RUU tentang Tata Cara Penyadapan telah disahkan menjadi UU, maka KPK harus mengikuti aturan tersebut. Dia mengatakan penyusunan RUU itu akan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, KPK, kejaksaan, kepolisian, BIN, BNPT, dan BNN.

"Kemungkinan akhir tahun ini baru tergambar drafnya dan tahun 2018 baru bisa berjalan pembahasannya. Namun, kami targetkan di DPR periode 2014-2019, RUU tersebut selesai," ujarnya.

Tag: Bambang Soesatyo, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/M Agung Rajasa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5975.742 29.204 583
2 Agriculture 1545.561 -3.579 19
3 Mining 1874.083 5.539 44
4 Basic Industry and Chemicals 797.876 9.669 69
5 Miscellanous Industry 1255.404 1.089 44
6 Consumer Goods 2467.513 7.000 45
7 Cons., Property & Real Estate 463.741 1.542 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1016.181 -6.306 65
9 Finance 1058.646 9.953 92
10 Trade & Service 911.636 5.660 140
No Code Prev Close Change %
1 HOME 120 156 36 30.00
2 CMPP 240 300 60 25.00
3 TRUK 430 535 105 24.42
4 SKBM 436 535 99 22.71
5 VINS 128 150 22 17.19
6 CAMP 444 520 76 17.12
7 NELY 118 134 16 13.56
8 SKYB 430 488 58 13.49
9 KBLV 540 600 60 11.11
10 NAGA 218 242 24 11.01
No Code Prev Close Change %
1 TGRA 585 458 -127 -21.71
2 YPAS 790 620 -170 -21.52
3 SONA 3,200 2,750 -450 -14.06
4 RDTX 6,500 5,625 -875 -13.46
5 FREN 110 97 -13 -11.82
6 MITI 131 116 -15 -11.45
7 IDPR 900 800 -100 -11.11
8 SDMU 298 272 -26 -8.72
9 TRUS 238 218 -20 -8.40
10 CNTX 650 600 -50 -7.69
No Code Prev Close Change %
1 BHIT 119 121 2 1.68
2 PGAS 2,170 2,080 -90 -4.15
3 BBRI 3,060 3,120 60 1.96
4 KREN 750 740 -10 -1.33
5 ERAA 2,730 2,730 0 0.00
6 MNCN 1,235 1,240 5 0.40
7 TARA 830 840 10 1.20
8 UNTR 36,950 37,500 550 1.49
9 TLKM 3,560 3,560 0 0.00
10 INKP 15,250 16,000 750 4.92