Portal Berita Ekonomi Minggu, 19 November 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:39 WIB. Jakarta - Gubernur DKI, Anies Baswedan akan menambah anggaran untuk guru PAUD.
  • 13:38 WIB. NBA Score - Dallas Mavericks 111 - 79 Milwaukee Bucks
  • 13:38 WIB. NBA Score - Boston Celtics 110 - 99 Atlanta Hawks
  • 13:37 WIB. NBA Score - Utah Jazz 125 - 85 Orlando Magic
  • 13:36 WIB. Jakarta - Monas akan dibuka untuk kegiatan agama mulai 26 November mendatang.
  • 13:35 WIB. Golkar - Akbar Tanjung menilai Golkar terancam kehilangan kursi di DPR dengan adanya kasus Novanto.
  • 13:33 WIB. Palembang - Sriwijaya FC akan umumkan pelatih baru pada akhir November.
  • 11:54 WIB. Telekomunikasi - Jaringan ponsel mobile EE bersama Huawei demonstrasikan jaringan 5G, tunjukkan angka kecepatan download 2,8 Gbps.
  • 11:49 WIB. Digital - Spotify akuisisi layanan studio rekaman online, Soundtrap.
  • 11:10 WIB. YLKI - YLKI Sumatera Utara meminta Polda Sumut mengusut kuliner yang diduga dicampur dengan biji ganja.
  • 11:08 WIB. Nelayan - Nelayan pantai selatan Lebak mulai memasuki musim panen ikan kakap merah.
  • 11:07 WIB. Perhotelan - Pengusaha perhotelan mengincar kawasan Desa Canggu di Bali sebagai salah satu pusat akomodasi penginapan.

BI Perkuat Aturan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Dana Terorisme

Foto Berita BI Perkuat Aturan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Dana Terorisme
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Bank Indonesia (BI) memperkuat ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Hal tersebut dilakukan melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman mengatakan dengan ketentuan baru ini, penerapan peraturan bagi penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) serta Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) telah terintegrasi.

"Peraturan yang baru juga telah diselaraskan dengan upaya pemerintah untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta rekomendasi dan panduan (guidelines) yang diberikan oleh lembaga internasional Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)," ujar Agusman di Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Dirinya menjelaskan, penyempurnaan peraturan dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan dalam mendukung Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), antara lain muncul dari perkembangan teknologi sistem informasi. Pasalnya dengan berbagai inovasi dalam kegiatan sistem pembayaran dan penukaran valuta asing, maka produk, jasa, transaksi, serta model bisnis pada kegiatan sistem pembayaran dan penukaran valuta asing menjadi semakin kompleks.

"Hal tersebut berpotensi meningkatkan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pengaturan dalam PBI diharapkan mampu membantu menjawab tantangan yang dihadapi terkait APU dan PPT," tuturnya.

PBI kali ini berlaku baik bagi Penyelenggara KUPVA BB maupun PJSP Selain Bank yang antara lain berupa Penyelenggara Transfer Dana dan penerbit Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Melalui PBI ini, Bank Indonesia juga dapat menetapkan pihak lainnya yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sistem pembayaran atau penukaran valuta asing, seperti penyelenggara teknologi finansial untuk menerapkan APU dan PPT.

"Dalam menerapkan APU dan PPT, penyelenggara wajib menerapkan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach), antara lain dengan memperhatikan faktor risiko terkait pengguna jasa, negara atau wilayah geografis, produk atau jasa, dan jalur atau jaringan transaksi. Risk-based approach juga akan diterapkan oleh Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan APU PPT oleh penyelenggara," jelas Agusman.

Sementara untuk mendukung ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya UU No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, PBI juga menegaskan kembali penanganan terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) serta Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, antara lain pelaksanaan freeze without delay.

Untuk meningkatkan kehati-hatian, kata Agusman, setiap pengembangan produk dan teknologi baru yang dilakukan oleh penyelenggara harus terlebih dahulu melalui proses penilaian (assessment) terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

"Penggunaan teknologi dalam pelaksanaan Customer Due Diligence (CDD) diperkenankan sepanjang telah dilengkapi dengan kebijakan dan prosedur pengendalian risiko yang efektif," tandasnya.

Selanjutnya, pelaksanaan CDD Sederhana (Simplified CDD) dimungkinkan untuk pengguna jasa yang termasuk kategori berisiko rendah, yang dimaksudkan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka inklusi keuangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan.

Dalam hal pengenaan sanksi, PBI APU PPT diperkuat dengan memungkinkan pengenaan sanksi tidak hanya kepada Penyelenggara namun dapat pula dikenakan kepada direksi, komisaris, pejabat eksekutif, dan pemegang saham yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan.

Untuk memastikan bahwa ketentuan dalam PBI APU PPT dapat dilaksanakan dengan baik, Bank Indonesia akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Penyelenggara dan masyarakat mengenai pentingnya penerapan APU dan PPT, serta melanjutkan pelaksanaan kerjasama dan koordinasi yang intensif dengan otoritas terkait seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Tag: Agusman, Bank Indonesia (BI)

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Rizka Kasila Ariyanthi

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,622.47 3,586.11
British Pound GBP 1.00 17,989.26 17,803.79
China Yuan CNY 1.00 2,049.73 2,029.21
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,585.00 13,449.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,330.03 10,223.93
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,739.79 1,722.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,036.94 9,934.26
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,058.83 15,892.68
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,263.66 3,228.66
Yen Jepang JPY 100.00 12,086.30 11,963.17

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6051.732 13.825 562
2 Agriculture 1744.479 -5.651 18
3 Mining 1583.409 -1.889 43
4 Basic Industry and Chemicals 661.247 4.339 68
5 Miscellanous Industry 1375.383 -5.666 43
6 Consumer Goods 2594.790 -30.613 45
7 Cons., Property & Real Estate 500.839 1.989 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1157.617 -1.198 58
9 Finance 1064.875 15.680 90
10 Trade & Service 900.127 2.538 132
No Code Prev Close Change %
1 ESSA 159 180 21 13.21
2 CANI 280 312 32 11.43
3 RIMO 202 224 22 10.89
4 WINS 350 378 28 8.00
5 IIKP 252 272 20 7.94
6 MYTX 127 137 10 7.87
7 MAMI 98 105 7 7.14
8 ADMG 204 218 14 6.86
9 MARK 1,395 1,490 95 6.81
10 SCMA 2,000 2,130 130 6.50
No Code Prev Close Change %
1 INCF 210 173 -37 -17.62
2 PTSN 242 210 -32 -13.22
3 ARII 950 850 -100 -10.53
4 FORU 208 187 -21 -10.10
5 AIMS 152 137 -15 -9.87
6 RMBA 378 346 -32 -8.47
7 TIRA 262 240 -22 -8.40
8 BULL 184 169 -15 -8.15
9 HDFA 191 176 -15 -7.85
10 CMPP 376 350 -26 -6.91
No Code Prev Close Change %
1 PBRX 488 494 6 1.23
2 MNCN 1,460 1,475 15 1.03
3 SIMA 408 402 -6 -1.47
4 BMTR 590 580 -10 -1.69
5 BTEK 132 130 -2 -1.52
6 BBRI 3,210 3,290 80 2.49
7 RIMO 202 224 22 10.89
8 ESSA 159 180 21 13.21
9 BBCA 21,025 21,175 150 0.71
10 TLKM 4,200 4,200 0 0.00

Recommended Reading