Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 22:34 WIB. e-KTP - KPK menyatakan pemeriksaan Setya Novanto tergantung kondisi kesehatan.
  • 21:56 WIB. HPM - Honda optimis pameran GIIAS 2017 dapat mendongkrak penjualan di Jawa Timur.
  • 21:54 WIB. Gadget - Huawei merilis video sindiran terhadap kegagalan Face ID pada iPhone X.
  • 21:52 WIB. FSTJ - Food Station Tjipinang Jaya akan menggelar OP 75.000 ton beras di DKI Jakarta.
  • 21:52 WIB. VOD - Pelanggan Hooq diklaim tembus 10 juta.
  • 21:50 WIB. Gadget - Motorola mengeluarkan 3 ponsel baru berkualitas dengan harga bersahabat, yakni Moto G5S Plus, Moto E4 Plus, dan Moto C Plus.
  • 21:49 WIB. Malware - CCleaner dimanfaatkan hacker untuk menyusupkan malware ke dalam software-nya.
  • 21:44 WIB. Malware - Sekitar 21 juta perangkat Android diduga telah terinfeksi malware gara-gara pengguna menginstal aplikasi wallpaper.
  • 18:02 WIB. Isu PKI - Luhut sebut penyebar isu PKI kurang kerjaan.
  • 18:00 WIB. Transportasi - Garuda Indonesia tambah penerbangan Umrah.
  • 17:58 WIB. Pil Zombie - Fahira sebut pengedar pil PCC layak dihukum mati.
  • 17:52 WIB. Liverpool - Presiden Barcelona, Josep Bartomeu sebut timnya gagal rekrut Coutinho karena Liverpool menaikkan harga jelang penutupan transfer.

BI Perkuat Aturan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Dana Terorisme

Foto Berita BI Perkuat Aturan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Dana Terorisme
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Bank Indonesia (BI) memperkuat ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Hal tersebut dilakukan melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman mengatakan dengan ketentuan baru ini, penerapan peraturan bagi penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) serta Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) telah terintegrasi.

"Peraturan yang baru juga telah diselaraskan dengan upaya pemerintah untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta rekomendasi dan panduan (guidelines) yang diberikan oleh lembaga internasional Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)," ujar Agusman di Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Dirinya menjelaskan, penyempurnaan peraturan dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan dalam mendukung Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), antara lain muncul dari perkembangan teknologi sistem informasi. Pasalnya dengan berbagai inovasi dalam kegiatan sistem pembayaran dan penukaran valuta asing, maka produk, jasa, transaksi, serta model bisnis pada kegiatan sistem pembayaran dan penukaran valuta asing menjadi semakin kompleks.

"Hal tersebut berpotensi meningkatkan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pengaturan dalam PBI diharapkan mampu membantu menjawab tantangan yang dihadapi terkait APU dan PPT," tuturnya.

PBI kali ini berlaku baik bagi Penyelenggara KUPVA BB maupun PJSP Selain Bank yang antara lain berupa Penyelenggara Transfer Dana dan penerbit Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Melalui PBI ini, Bank Indonesia juga dapat menetapkan pihak lainnya yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sistem pembayaran atau penukaran valuta asing, seperti penyelenggara teknologi finansial untuk menerapkan APU dan PPT.

"Dalam menerapkan APU dan PPT, penyelenggara wajib menerapkan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach), antara lain dengan memperhatikan faktor risiko terkait pengguna jasa, negara atau wilayah geografis, produk atau jasa, dan jalur atau jaringan transaksi. Risk-based approach juga akan diterapkan oleh Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan APU PPT oleh penyelenggara," jelas Agusman.

Sementara untuk mendukung ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya UU No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, PBI juga menegaskan kembali penanganan terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) serta Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, antara lain pelaksanaan freeze without delay.

Untuk meningkatkan kehati-hatian, kata Agusman, setiap pengembangan produk dan teknologi baru yang dilakukan oleh penyelenggara harus terlebih dahulu melalui proses penilaian (assessment) terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

"Penggunaan teknologi dalam pelaksanaan Customer Due Diligence (CDD) diperkenankan sepanjang telah dilengkapi dengan kebijakan dan prosedur pengendalian risiko yang efektif," tandasnya.

Selanjutnya, pelaksanaan CDD Sederhana (Simplified CDD) dimungkinkan untuk pengguna jasa yang termasuk kategori berisiko rendah, yang dimaksudkan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka inklusi keuangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan.

Dalam hal pengenaan sanksi, PBI APU PPT diperkuat dengan memungkinkan pengenaan sanksi tidak hanya kepada Penyelenggara namun dapat pula dikenakan kepada direksi, komisaris, pejabat eksekutif, dan pemegang saham yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan.

Untuk memastikan bahwa ketentuan dalam PBI APU PPT dapat dilaksanakan dengan baik, Bank Indonesia akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Penyelenggara dan masyarakat mengenai pentingnya penerapan APU dan PPT, serta melanjutkan pelaksanaan kerjasama dan koordinasi yang intensif dengan otoritas terkait seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Tag: Agusman, Bank Indonesia (BI)

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Rizka Kasila Ariyanthi

Foto: Fajar Sulaiman

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,552.97 3,517.59
British Pound GBP 1.00 18,004.72 17,821.07
China Yuan CNY 1.00 2,033.27 2,013.12
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,324.00 13,192.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,611.23 10,503.47
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,707.92 1,690.94
Dolar Singapura SGD 1.00 9,890.88 9,788.53
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,942.17 15,778.95
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,181.47 3,146.95
Yen Jepang JPY 100.00 11,941.21 11,821.85

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5901.326 16.715 559
2 Agriculture 1783.327 -0.607 18
3 Mining 1475.072 19.006 44
4 Basic Industry and Chemicals 607.623 -2.002 67
5 Miscellanous Industry 1335.079 9.143 41
6 Consumer Goods 2548.786 -5.073 45
7 Cons., Property & Real Estate 507.574 5.183 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1227.754 -0.972 60
9 Finance 990.156 3.005 89
10 Trade & Service 920.632 9.128 130
No Code Prev Close Change %
1 DGIK 67 79 12 17.91
2 MEDC 740 845 105 14.19
3 SONA 1,850 2,100 250 13.51
4 BSWD 1,540 1,745 205 13.31
5 INCF 190 214 24 12.63
6 BUMI 202 224 22 10.89
7 MCOR 204 226 22 10.78
8 APII 234 258 24 10.26
9 BMTR 496 545 49 9.88
10 LPLI 175 192 17 9.71
No Code Prev Close Change %
1 HDTX 420 318 -102 -24.29
2 AHAP 195 160 -35 -17.95
3 VINS 167 146 -21 -12.57
4 BBMD 1,400 1,225 -175 -12.50
5 RMBA 428 380 -48 -11.21
6 MICE 400 368 -32 -8.00
7 ALKA 450 418 -32 -7.11
8 ASMI 980 915 -65 -6.63
9 PKPK 86 81 -5 -5.81
10 IGAR 418 394 -24 -5.74
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 342 356 14 4.09
2 WAPO 126 123 -3 -2.38
3 PGAS 1,715 1,620 -95 -5.54
4 SSMS 1,450 1,490 40 2.76
5 LEAD 102 112 10 9.80
6 ASRI 364 402 38 10.44
7 PBRX 462 464 2 0.43
8 TRAM 160 168 8 5.00
9 VRNA 102 100 -2 -1.96
10 WSKT 1,815 1,905 90 4.96