Portal Berita Ekonomi Kamis, 21 September 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 21:54 WIB. Startup - iQueue menawarkan paket antrean untuk satu jam sekitar 20 dolar singapura atau sekitar Rp193 ribu.
  • 21:53 WIB. Startup - iQueue mengaku telah memiliki 10 pengantre profesional yang bergabung di dalam timnya.
  • 21:52 WIB. Startup - iQueue menawarkan layanan untuk mengantre bagi para pelanggannya.
  • 21:46 WIB. Startup - Universitas Teknik Sepuluh November bangun ITS Worklink Space untuk dukung program pemerintah mengembangkan 1.000 start up.
  • 21:23 WIB. BBM - Komik online BBM tembus 30 juta pembaca tiap bulan.
  • 21:22 WIB. ALFI - ALFI Sulselbar memperkirakan volume pengiriman barang melalui moda laut bakal mengalami penurunan.
  • 21:21 WIB. Ride Sharing - Uber diperiksa pemerintah AS terkait dugaan penyuapan di Asia.
  • 21:19 WIB. OS - Pengguna iOS 11 dapat mengunduh aplikasi dengan kapasitas yang lebih besar hingga 150MB melalui jaringan seluler.
  • 21:19 WIB. Gadget - HTC masih ingin merilis smartphone premium setelah diakuisisi Google.
  • 21:18 WIB. Wearable - Amazon dilaporkan tengah mengembangkan kacamata pintar (smart glasses) yang dibekali asisten virtual Alexa.
  • 21:18 WIB. Lion Air - Lion Air Group memperluas jaringan dengan membuka rute Balikpapan-Medan.
  • 21:17 WIB. Gadget - Bos Xiaomi: Pihaknya belum ada rencana memboyong smartphone tanpa bezel Mi MIX 2 ke Indonesia.
  • 21:17 WIB. ACST - Acset Indonusa optimis mencapai target kontrak baru yang telah direvisi menjadi Rp7,5 triliun sepanjang 2017.
  • 21:15 WIB. Great Eastern - Singapore Great Eastern mengeksplorasi penjualan saham di operasi Malaysia sebanyak US$1 miliar.
  • 21:15 WIB. GMF - Garuda Maintenance Facility AeroAsia membidik lima investor strategis untuk pelepasan 10% saham.

Komisi XI Minta Bappenas Lakukan Kajian Utang

Foto Berita Komisi XI Minta Bappenas Lakukan Kajian Utang
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membuat kajian terkait dengan pengelolaan utang yang terdapat dalam RAPBN 2018.

"Kami ingin mendapat kajian dari Bappenas mengenai pembiayaan dari utang," kata Hendrawan Supratikno di Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Menurut dia, hal tersebut antara lain karena pada saat ini dinilai sulit membedakan antara pengeluaran rutin dengan pengeluaran untuk aktivitas pembangunan. Politikus PDIP itu berpendapat, dengan UU Keuangan Negara baru perbedaan itu menjadi samar seperti antara belanja barang dan modal kerap saling bersinggungan. Hendrawan juga menyoroti sejumlah kementerian yang sebagian besar anggarannya hanya habis untuk pengeluaran rutin sehingga hal tersebut seharusnya bisa dievaluasi.

Sebagaimana diwartakan, pemerintah mengelola utang dengan sangat berhati-hati serta menggunakan standar pengelolaan internasional sehingga utang benar-benar dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional.

"Untuk membiayai defisit anggaran dalam tahun 2018, pemerintah akan memanfaatkan sumber pembiayaan dalam negeri maupun dari luar negeri, dalam bentuk pinjaman atau utang, yang akan dikelola dengan berhati-hati dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pengelolaan internasional," kata Presiden Joko Widodo pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang RAPBN Tahun Anggaran 2018 Beserta Nota Keuangannya kepada DPR di Jakarta, Rabu (16/8).

Menurut Presiden Jokowi, pinjaman tersebut akan digunakan untuk kegiatan yang produktif untuk mendukung program pembangunan nasional, di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, serta pertahanan dan keamanan. Selain itu, ujar dia, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan dijaga di bawah tingkat yang diatur dalam keuangan negara, dikelola secara transparan dan akuntabel, serta meminimalkan risikonya pada stabilitas perekonomian di masa sekarang dan akan datang.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa penambahan utang pemerintah digunakan untuk sumber pembiayaan pembangunan di berbagai bidang yang dapat meningkatkan produktivitas nasional. Sri Mulyani mengatakan penambahan utang pada periode 2015-2017 digunakan untuk belanja pemerintah yang lebih agresif terutama untuk infrastruktur, perlindungan sosial, dana alokasi khusus fisik, dan dana desa. (ant)

Tag: Hendrawan Supratikno, Komisi XI DPR, pengelolaan utang

Penulis: ***

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Boyke P. Siregar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,556.17 3,520.79
British Pound GBP 1.00 18,038.27 17,858.41
China Yuan CNY 1.00 2,030.76 2,010.66
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,336.00 13,204.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,694.14 10,585.65
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,708.91 1,691.93
Dolar Singapura SGD 1.00 9,910.82 9,806.89
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,024.54 15,860.64
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,182.06 3,148.31
Yen Jepang JPY 100.00 11,962.68 11,841.09

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Mar
3 href="MockTestReporting/" />MockTestReporting/ - Feb
4 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
5 href="mock_isuite/" />mock_isuite/ - Dec
6 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10