Mendagri Berikan Perhatian Khusus Pilkada Papua

Pemerintah mengantisipasi sejumlah konflik yang berpeluang terjadi menjelang Pemilihan Gubernur Papua 2018 dengan membentuk tim penuntasan persoalan Pilkada 2017 di lima daerah Papua.

"Pak Menko Polhukam meminta membentuk tim kecil mencermati Kabupaten Tolikara, Intan Jaya, Yapen, Puncak Jaya, dan Jayapura. Jangan sampai konflik di sana belum diselesaikan dan dampaknya memengaruhi Pilgub Papua," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Ia menjelaskan lima kabupaten yang berlokasi di Papua itu telah melaksanakan Pilkada Serentak pada 2017. Namun, hingga kini putusan pilkada di daerah-daerah tersebut belum diterima dan masih dipermasalahkan oleh masyarakat.

"Sekarang saja putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sifatnya mengikat tidak diterima oleh kelompok yang dinyatakan kalah oleh MK. Mereka beralasan MK tidak pernah datang ke daerah saya, kok bisa memutuskan menang atau kalah. Ini sesuatu yang sudah kami jelaskan, tapi sulit diterima masyarakat," jelas Tjahjo.

Ia mengungkapkan pertikaian terkait putusan pilkada ini di antaranya disebabkan oleh adanya dugaan kecurangan dalam proses penghitungan suara, pengabaian rekomendasi temuan Panwas oleh KPUD, tidak netralnya peran ASN, serta adanya konflik bernuansa agama dan kelompok. Menurut dia, perselisihan tersebut jika tidak segera diselesaikan secara terpadu bakal berpotensi mengganggu jalannya Pilgub Papua yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018.

"Solusi dari kami tentu daerah mengikuti putusan MK yang sudah mengikat, tapi perlu ada solusi lain untuk mendamaikan dan mendinginkan masyarakat karena yang kalah tidak mau menerima apa pun yang diputuskan oleh MK dan KPU," tutur Tjahjo.