DPD Keluhkan Sulitnya Akses KUR bagi UMKM di Daerah

Sejumlah anggota DPD mengajukan pertanyaan dan mengemukakan sejumlah fakta di lapangan terkait penyaluran kredit usaha mikro (KUR).

Hal ini diutarakan pada acara Raker Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan Menteri Koperasi dan UKM membahas pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian, di Jakarta, Senin (18/9/2017). Anggota DPD dalam acara tersebut, di antaranya anggota DPD Kepulauan Riau Haripinto Tanuwidjaja yang mengungkapkan bahwa masih banyak usaha mikro dan kecil di wilayahnya yang kesulitan mengakses KUR.

"Saya berharap penyaluran KUR di luar Pulau Jawa agar lebih diperhatikan. Begitu juga dengan dana bergulir, di mana saya melihat LPDB masih kesulitan menyalurkannya di Kepri. Saya pikir langkah kredit UMI sangat tepat untuk kondisi sekarang, hanya saja harus diperhatikan agar usaha kecil efektif bisa mendapatkannya," kata Haripinto.

Anggota DPD dari Maluku Prof. Dr. John Pieris berharap agar penyaluran KUR dan dana bergulir bisa merata di seluruh Indonesia. Bahkan dirinya menekankan agar penyaluran KUR lebih diutamakan di wilayah yang pertumbuhan ekonominya lemah agar bisa meningkat.

"Selain itu, saya juga meminta agar KUR lebih didorong dan memperhatikan sektor perikanan di daerah," jelas John.

Sementara itu, anggota DPD dari Papua Barat Chaidir Djafar menyorot alokasi APBN ke Kemenkop dan UKM yang jumlahnya hanya segitu-gitu saja.

"Dengan nilai anggaran sekecil itu, saya pun mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam membangun koperasi dan UKM Di Indonesia. Selain itu, saya meminta BUMDes agar dikelola oleh koperasi, bukan PT swasta. Kalau BUMDes dikelola swasta, maka akan kental aroma liberalisme masuk ke desa-desa," pungkas Chaidir.