Portal Berita Ekonomi Rabu, 26 September 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:30 WIB. PAN - Visi misi Prabowo-Sandiaga lebih membumi ketimbang 'Revolusi Mental'.
  • 12:51 WIB. Politik - Sore nanti, Yenny Wahid dan konsorsium kader Gus Dur umumkan dukungannya.
  • 12:31 WIB. Hukum - Anggota DPRD Sumba Barat Daya, NTT ditangkap Polres Jakbar soal narkoba.
  • 12:29 WIB. PSI - Tidak mungkin materi negatif diproduksi TKN Jokowi-Ma'ruf.
  • 12:29 WIB. PSI - Kampanye hitam tidak boleh berkembang dalam demokrasi.
  • 12:28 WIB. PSI - Kampanye hitam bertentangan dengan nilai-nilai yang dikembangkan Jokowi.
  • 12:28 WIB. PSI - Pendukung Jokowi-Ma'ruf, wajib mengutuk kampanye hitam.
  • 12:26 WIB. PSI - Meminta kepolisian segera mengusut tuntas kasus fitnah Sandiaga.
  • 12:25 WIB. PSI - Bisa saja situs fitnah Sandiaga dibuat pendukung Prabowo-Sandi.
  • 12:23 WIB. KBRI - Jika ada WNI mendapatkan persoalan hukum, KBRI pasti diberitahu.
  • 12:22 WIB. KBRI - KBRI belum menerima pemberitahuan dari Kerajaan Arab Saudi soal pencekalan Habib Rizieq.
  • 11:15 WIB. BTN - BTN mengkaji kemungkinan rights issue pada 2020.
  • 11:12 WIB. UUS BTN - UUS BTN mengkaji kemungkinan untuk memisahkan usaha dari induk.
  • 11:11 WIB. Pertamina - Pertamina membutuhkan blok migas baru.
  • 11:10 WIB. Pertamina - Pertamina membutuhkan US$100 miliar untuk bisa meningkatkan produksi minyak.

DPR Maklumi Kepala Daerah Butuh Modal Besar

Foto Berita DPR Maklumi Kepala Daerah Butuh Modal Besar
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Yandri Susanto mengatakan, partai politik memiliki alasan menjadikan mahar dari calon kepala daerah kepada partai politik biaya kampanye.

"Dalam UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada belum mengatur soal mahar secara tegas. Definisi mahar itu masih abu-abu. Partai politik sering beralasan mahar itu adalah biaya kampanye," kata Yandri Susanto pada diskusi "Maraknya Kepala Daerah di OTT dan Penerapan UU Pilkada" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Menurut Yandri Susanto, biaya kampanye itu meliputi biaya saksi, atribut, transportasi, dan konsumsi. Dalam kalkulasi Yandri, untuk biaya saksi saja, jika seorang calon kepala daerah memberikan honor Rp200.000 per orang per tempat pemungutan suara (TPS), maka sudah mengeluarkan biaya sekitar Rp75 miliar.

"Belum lagi, biaya atribut yakni kaos, bendera, umbul-umbul, dan baliho, biaya iklan, dan konsolidasi," katanya.

Menurut Yandri, dengan kalkulasi tersebut, seorang calon kepala daerah memerlukan biaya kampanye minimal Rp285 miliar. Anggota DPR dari daerah pemilihan Banten II ini menjelaskan, calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif jika tidak mau biaya mahal juga bisa.

"Pertanyaannya, rakyat yang menjadi konstituen apakah mau hadir di lokasi kampanye, tapi tidak ada pembagian kaos, tidak ada konsumsi, tidak ada musik hiburan. Apakah konstituen mau hadir? Ini menjadi tantangan kita," katanya.

Yandri menambahkan, bisa saja partai politik mencari calon kepala daerah yang benar-benar bersih, tidak menggunakan biaya kampanye. Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menegaskan, perangkat aturan perundang-undangan sudah sangat lengkap, tinggal bagaimana mengimplementasikannya secara baik dan efisien, itu yang sulit dilakukan.

Menurut dia, kalau saat ini KPK banyak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi terhadap kepala daerah, tidak ada hubungan langsung dengan UU Pilkada. Yandri mengakui, penyelenggaraan pilkada dan pemilu secara langsung biayanya sangat mahal.

"Dengan biaya yang sangat mahal, jika kepala daerah terpilih berusaha mengembalikan modal, itu manusiawi. Ini yang menjadi PR partai politik dan kepala daerah," katanya. (ant)

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Yandri Susanto, Operasi Tangkap Tangan (OTT)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Reno Esnir

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,003.04 3,962.94
British Pound GBP 1.00 19,785.63 19,586.46
China Yuan CNY 1.00 2,189.41 2,167.53
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,013.00 14,863.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,929.46 10,818.78
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,921.15 1,901.93
Dolar Singapura SGD 1.00 10,996.92 10,886.25
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,662.79 17,480.37
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,628.96 3,588.36
Yen Jepang JPY 100.00 13,297.61 13,161.25

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5874.299 -7.921 602
2 Agriculture 1559.439 -8.071 20
3 Mining 1942.424 18.950 46
4 Basic Industry and Chemicals 799.490 -12.818 71
5 Miscellanous Industry 1231.155 10.426 45
6 Consumer Goods 2453.180 1.457 47
7 Cons., Property & Real Estate 417.837 -2.637 68
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1015.005 3.459 69
9 Finance 1061.250 -2.002 91
10 Trade & Service 817.631 -3.451 145
No Code Prev Close Change %
1 PANI 476 595 119 25.00
2 PKPK 140 175 35 25.00
3 DIGI 825 1,030 205 24.85
4 INAF 4,020 4,970 950 23.63
5 NIKL 2,830 3,480 650 22.97
6 SIMA 119 144 25 21.01
7 SHID 2,800 3,300 500 17.86
8 PNSE 665 770 105 15.79
9 LPLI 151 174 23 15.23
10 JPRS 206 234 28 13.59
No Code Prev Close Change %
1 ABMM 2,100 1,680 -420 -20.00
2 LPIN 1,205 1,015 -190 -15.77
3 ERTX 137 120 -17 -12.41
4 KPAL 496 436 -60 -12.10
5 SONA 5,950 5,500 -450 -7.56
6 VRNA 107 99 -8 -7.48
7 MTDL 775 720 -55 -7.10
8 PTSN 318 296 -22 -6.92
9 LMSH 690 645 -45 -6.52
10 ICON 93 87 -6 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 210 214 4 1.90
2 BMTR 420 418 -2 -0.48
3 KPIG 690 680 -10 -1.45
4 PKPK 140 175 35 25.00
5 NUSA 182 171 -11 -6.04
6 TKIM 14,000 13,500 -500 -3.57
7 BBRI 3,010 3,030 20 0.66
8 BHIT 90 89 -1 -1.11
9 BCAP 300 296 -4 -1.33
10 MEDC 815 890 75 9.20