Portal Berita Ekonomi Minggu, 19 November 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:59 WIB. Liga Inggris - WBA 0 - 4 Chelsea
  • 23:58 WIB. Liga Inggris - Liverpool 3 - 0 Southampton
  • 23:56 WIB. Liga Inggris - Leicester City 0 - 2 Manchester City
  • 23:23 WIB. Jerman - Otoritas Arab Saudi panggil Duta Besarnya yang berada di Jerman.
  • 23:21 WIB. Sri Mulyani - Sri Mulyani: pertumbuhan ekonomi harus tekan kemiskinan.
  • 23:21 WIB. Tesla - Tesla kenalkan truk bertenaga listrik pertamanya di Los Angeles, AS.
  • 23:20 WIB. Turki - Ekspor serial televisi Turki tertinggi kedua setelah AS.
  • 23:15 WIB. Amerika Serikat - Otoritas AS kembangkan sistem pertahanan berbasis luar angkasa.
  • 23:14 WIB. Palestina - Otoritas AS ancam akan tutup kantor perwakilannya di Palestina.
  • 23:13 WIB. Lebanon - Otoritas Arab Saudi minta warganya segara tinggalkan Lebanon.
  • 23:12 WIB. Lebanon - Bahas krisis Politik, PM Lebanon melawat ke Prancis.
  • 23:10 WIB. Israel - Menlu Berut: perang melawan Beirut, Israel akan kalah.
  • 22:01 WIB. Bawang Merah - Harga bawang merah di Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan.
  • 22:00 WIB. Cabai - Harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional di Kepulauan Bangka Beltung turun.
  • 22:00 WIB. Toyota - Toyota wilayah Riau memberikan penghargaan ke 23 karyawan berupa emas.

DPR Maklumi Kepala Daerah Butuh Modal Besar

Foto Berita DPR Maklumi Kepala Daerah Butuh Modal Besar
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Yandri Susanto mengatakan, partai politik memiliki alasan menjadikan mahar dari calon kepala daerah kepada partai politik biaya kampanye.

"Dalam UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada belum mengatur soal mahar secara tegas. Definisi mahar itu masih abu-abu. Partai politik sering beralasan mahar itu adalah biaya kampanye," kata Yandri Susanto pada diskusi "Maraknya Kepala Daerah di OTT dan Penerapan UU Pilkada" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Menurut Yandri Susanto, biaya kampanye itu meliputi biaya saksi, atribut, transportasi, dan konsumsi. Dalam kalkulasi Yandri, untuk biaya saksi saja, jika seorang calon kepala daerah memberikan honor Rp200.000 per orang per tempat pemungutan suara (TPS), maka sudah mengeluarkan biaya sekitar Rp75 miliar.

"Belum lagi, biaya atribut yakni kaos, bendera, umbul-umbul, dan baliho, biaya iklan, dan konsolidasi," katanya.

Menurut Yandri, dengan kalkulasi tersebut, seorang calon kepala daerah memerlukan biaya kampanye minimal Rp285 miliar. Anggota DPR dari daerah pemilihan Banten II ini menjelaskan, calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif jika tidak mau biaya mahal juga bisa.

"Pertanyaannya, rakyat yang menjadi konstituen apakah mau hadir di lokasi kampanye, tapi tidak ada pembagian kaos, tidak ada konsumsi, tidak ada musik hiburan. Apakah konstituen mau hadir? Ini menjadi tantangan kita," katanya.

Yandri menambahkan, bisa saja partai politik mencari calon kepala daerah yang benar-benar bersih, tidak menggunakan biaya kampanye. Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menegaskan, perangkat aturan perundang-undangan sudah sangat lengkap, tinggal bagaimana mengimplementasikannya secara baik dan efisien, itu yang sulit dilakukan.

Menurut dia, kalau saat ini KPK banyak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi terhadap kepala daerah, tidak ada hubungan langsung dengan UU Pilkada. Yandri mengakui, penyelenggaraan pilkada dan pemilu secara langsung biayanya sangat mahal.

"Dengan biaya yang sangat mahal, jika kepala daerah terpilih berusaha mengembalikan modal, itu manusiawi. Ini yang menjadi PR partai politik dan kepala daerah," katanya. (ant)

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Yandri Susanto, Operasi Tangkap Tangan (OTT)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Reno Esnir

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,622.47 3,586.11
British Pound GBP 1.00 17,989.26 17,803.79
China Yuan CNY 1.00 2,049.73 2,029.21
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,585.00 13,449.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,330.03 10,223.93
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,739.79 1,722.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,036.94 9,934.26
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,058.83 15,892.68
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,263.66 3,228.66
Yen Jepang JPY 100.00 12,086.30 11,963.17

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6051.732 13.825 562
2 Agriculture 1744.479 -5.651 18
3 Mining 1583.409 -1.889 43
4 Basic Industry and Chemicals 661.247 4.339 68
5 Miscellanous Industry 1375.383 -5.666 43
6 Consumer Goods 2594.790 -30.613 45
7 Cons., Property & Real Estate 500.839 1.989 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1157.617 -1.198 58
9 Finance 1064.875 15.680 90
10 Trade & Service 900.127 2.538 132
No Code Prev Close Change %
1 ESSA 159 180 21 13.21
2 CANI 280 312 32 11.43
3 RIMO 202 224 22 10.89
4 WINS 350 378 28 8.00
5 IIKP 252 272 20 7.94
6 MYTX 127 137 10 7.87
7 MAMI 98 105 7 7.14
8 ADMG 204 218 14 6.86
9 MARK 1,395 1,490 95 6.81
10 SCMA 2,000 2,130 130 6.50
No Code Prev Close Change %
1 INCF 210 173 -37 -17.62
2 PTSN 242 210 -32 -13.22
3 ARII 950 850 -100 -10.53
4 FORU 208 187 -21 -10.10
5 AIMS 152 137 -15 -9.87
6 RMBA 378 346 -32 -8.47
7 TIRA 262 240 -22 -8.40
8 BULL 184 169 -15 -8.15
9 HDFA 191 176 -15 -7.85
10 CMPP 376 350 -26 -6.91
No Code Prev Close Change %
1 PBRX 488 494 6 1.23
2 MNCN 1,460 1,475 15 1.03
3 SIMA 408 402 -6 -1.47
4 BMTR 590 580 -10 -1.69
5 BTEK 132 130 -2 -1.52
6 BBRI 3,210 3,290 80 2.49
7 RIMO 202 224 22 10.89
8 ESSA 159 180 21 13.21
9 BBCA 21,025 21,175 150 0.71
10 TLKM 4,200 4,200 0 0.00