Portal Berita Ekonomi Senin, 23 Juli 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:52 WIB. HMD Global - Nokia X5 meluncur dengan Android 8.1 Oreo.
  • 19:50 WIB. Spotify - Spotify belum mau luncurkan fitur blokir.
  • 19:49 WIB. Honor - Honor bakal umumkan smartphone baru, Honor Note 10, di tanah kelahirannya, Tiongkok, pada 31 Juli 2018.
  • 19:46 WIB. Startup - Platform kuis digital asli Indonesia, Kuismilioner.com, kantongi 20 ribu member baru per bulan.
  • 19:44 WIB. HMD Global - Situs web Mobile Magazine Hong Kong sebut Nokia 6.1 Plus akan dijual seharga HKD2288 atau sekitar Rp4,2 juta.
  • 19:43 WIB. Aqua Japan - Aqua Japan optimistis capai target market 32% tahun ini.
  • 19:41 WIB. HMD Global - Nokia 6.1 Plus dijual di China dengan nama Nokia X6.
  • 19:39 WIB. Instagram - Terungkap, 95 juta dari satu miliar akun Instagram ternyata adalah bot alias program komputer.
  • 19:05 WIB. China - Presiden China Xi Jinping menawarkan hibah dana kepada Sri Lanka sebesar US$295 juta.
  • 19:05 WIB. Asoka Mas - Asuransi Asoka Mas menargetkan asuransi pengakutan tumbuh hingga 20% pada tahun ini.
  • 19:04 WIB. Asoka Mas - Asuransi Asoka Mas mencatat premi naik 6% menjadi Rp457 miliar per Juni 2018.
  • 18:50 WIB. Xiaomi - Di Eropa, Mi A2 Lite dibanderol mulai sekitar Rp3,4 juta hingga sekitar Rp4,1 juta.
  • 18:49 WIB. Xiaomi - Di Eropa, Xiaomi membanderol Mi A2 mulai dari sekitar Rp4,6 juta hingga sekitar Rp5,1 juta.
  • 18:46 WIB. Microsoft - Pendapatan Microsoft untuk bisnis gaming-nya di tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni lalu mencapai US$10,35 miliar.
  • 18:43 WIB. HMD Global - Hong Kong dipilih HMD Global jadi tempat diperkenalkannya Nokia 6.1 Plus.

Sidang Suap Kemendes ke BPK, Jaksa Cecar Menteri Eko

Foto Berita Sidang Suap Kemendes ke BPK, Jaksa Cecar Menteri Eko
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo terkait pendamping dana desa. Mendes PDTT dihadirkan sebagai saksi pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, dengan terdakwa Irjen Kemendes PDTT Sugito dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Itjen Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo terkait perkara pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kemendes PDTT.

"Selain audit laporan keuangan secara umum tahun 2016, apakah saudara juga mengetahui adanya audit-audit sebelumnya. Sebut saja berdasarkan fakta di persidangan ada istilah pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pernah tahu itu?," tanya Jaksa KPK Jaksa KPK Kresno Antowibowo di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Saya tidak ingat," jawab Eko.

Lebih lanjut, Jaksa Kresno pun menanyakan kembali kepada Eko apakah ada laporan dari misalnya eselon I adanya audit dengan pemeriksaan tertentu.

"Tujuan tertentu berdasarkan fakta di persidangan, ada akun tertentu?," tanya Jaksa Kresno.

Namun Eko sempat mempertanyakan kembali kepada Jaksa KPK apa maksud dari "tujuan tertentu" itu.

"Terkait dengan hal ini adalah mengenai honor-honor pendamping dana desa," kata Jaksa Kresno.

"Yang mengenai honor pendamping dana desa, saya tahu setelah ada kasus ini. Saya dijelaskan bahwa itu ada perbedaan persepsi antara pegawai saya dengan BPK karena pendamping desa dari laporan yang saya dapatkan dari Dirjen saya itu ada 30 ribu dan menurut surat dari Kementerian Keuangan itu "lumpsum" tetapi BPK mengatakan itu "at cost"," tuturnya.

Lebih lanjut, Menteri Eko menyatakan uang pendamping dana desa itu tidak diberikan Kemendes PDTT tetapi uang itu diberikan langsung dari rekening keuangan negara ke rekening keuangan provinsi. Selanjutnya, dari rekening keuangan provinsi langsung ke pendamping desa.

"Dan didekonkan ke satuan-satuan kerja provinsi, jadi bukan dilakukan Kemendes. Itu yang saya terima laporannya," kata Eko.

"Kemudian ada juga fakta, ada dana desa yang tidak melalui Kemendes, lalu ada pendampingan honor-honor yang itu melalui Kemendes dalam hali ini adalah unit kerja eselon I Pemberdayaan Masyarakat Desa?," tanja Jaksa Kresno lagi.

Eko pun menyatakan bahwa harus dipisahkan antara dana pendamping desa dengan dana desa karena keduanya tidak ada hubungannya sama sekali. "Dana desa lain lagi itu, dari tahun ini diubah dari rekening kas negara ke rekening kas daerah. Dari rekening kas daerah diberikan ke desa jika desa itu pertama telah memberikan laporan pertanggungjawaban dari dana desa yang sebelumnya dan bisa diterima oleh inspektorat kabupaten. Kedua, telah menyampaikan rencana penggunaan dana desa berikutnya bisa telah diterima oleh Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan inspektorat kabupaten," kata Eko.(ant)

Tag: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Dana Desa, Eko Putro Sandjojo

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 href="Download_Data/" />Download_Data/ - Mar
2 href="Market_Summary/" />Market_Summary/ - Dec
3 href="MockTestReportingDRC/" />MockTestReportingDRC/ - Jun
4 href="PSPNDC/" />PSPNDC/ - Mar
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10
No Code Prev Close Change %
1
2 f(n)
3 =
4
5
6
7
8
9 id="container">
10