Tingkatkan Kinerja di Daerah, LPDB KUMKM Tingkatkan Kemitraan dengan DPD

Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) pada Kemenkop dan UKM, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) mempertimbangkan usulan dari sejumlah Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk mempermudah persyaratan untuk mengakses dana bergulir LPDB.

"Selaku manajemen baru, kami akan memperhatikan situasi dan kondisi, apalagi masukan dari DPD RI yang mengusulkan kalau memang usahanya sudah berjalan, mengapa harus menunggu sampai 2 tahun untuk bisa mengakses dana LPDB. Kan bisa 1 tahun atau 1,5 tahun, kalau memang sudah layak maka bisa diberikan dana dari LPDB. Hal itu akan kami pertimbangkan," kata Direktur Utama LPDB KUMKM Braman Setyo, kepada wartawan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pimpinan dan Anggota Komite IV DPD RI, di gedung DPD RI, Rabu (20/9/2017).

Prinsip LPDB, lanjut Bram, adalah bagaimana memberikan kemudahan, sehingga membantu percepatan para pelaku usaha yang belum bisa mengakses permodalan baik melalui lembaga formal maupun non formal.

"Kemitraan dengan DPD ini merupakan nuansa baru. Sehingga LPDB harus menjadi lembaga yang inklusif bukan eksklusif. LPDB harus terus menggandeng DPD yang mempunyai binaan koperasi dan UKM di daerah-daerah, sehingga dapat lebih mempercepat penyaluran dana bergulir ke daerah," harap Braman.

Koperasi dan UKM binaan anggota DPD ini diharapkan memiliki kualitas yang baik, mengingat hal tersebut merupakan tanggung jawab moral anggota DPD terhadap binaannya yang berharap dana bergulir LPDB.

"Koperasi yang akan mengakses dana bergulir LPDB harus baik, tidak boleh koperasi asal-asalan, karena bunganya murah, sesuai tekad Menkop dan UKM untuk mereformasi dan reorientasi koperasi," paparnya.
RDP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komite IV Ajip Patindang yang didampingi Wakil Ketua Komite IV Siska Marleni dan Ayi Hambali.