Portal Berita Ekonomi Rabu, 18 Oktober 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

Executive Brief
  • 21:19 WIB. ISIS - ISIS kalah telak oleh koalisi Arab-Kurdi di Raqqa.
  • 21:16 WIB. Rohingya - 15.000 pengungsi Rohingya terjebak di perbatasan Bangladesh.
  • 21:14 WIB. Putin - Presiden Rusia, Vladimir Putin, legalkan penggunaan mata uang 'digital'.
  • 21:13 WIB. Madrid - Jet tempur F-18 Spanyol jatuh di Madrid, pilot tewas seketika.
  • 21:12 WIB. Florida - Gubernur Florida tetapkan status situasi darurat jelang aksi para nasionalis kulit putih.
  • 21:11 WIB. Rohingya - Militer Myanmar lakukan pemusnahan terhadap 288 desa warga Rohingya.
  • 21:10 WIB. Rusia - Palestina: upaya pembicaraan damai dengan Israel butuh dukungan Rusia.
  • 21:09 WIB. Vietnam - Pasca dilanda banjir, giliran Badai Khanun hampiri Vietnam.
  • 21:09 WIB. Israel - Otoritas Palestina tuding Israel enggan lakukan dialog damai.
  • 21:08 WIB. Kurdi - Trump: AS akan netral dalam konflik antara Irak dan Kurdi.
  • 20:19 WIB. DKI Jakarta -¬†Gubernur Anies Baswedan mengklaim telah menyusun regulasi untuk menghentikan proyek reklamasi.

Revisi UU Terkait E-Money Tidak Diperlukan

Foto Berita Revisi UU Terkait E-Money Tidak Diperlukan
Warta Ekonomi.co.id, Semarang -

Anggota DPR RI, Eva Kusuma Sundari menyatakan tidak perlu merevisi UU Mata Uang terkait dengan pemberlakuan pembayaran secara nontunai dengan kartu uang elektronik (e-money) di semua gardu tol otomatis (GTO) per 1 Oktober 2017.

"Enggak perlu merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang karena permasalahan di level peraturan," kata Eva K. Sundari, anggota Komisi XI (Bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan, dan Perbankan) DPR RI, menjawab pertanyaan Antara di Semarang, Kamis (21/9/2017).

Terkait dengan rencana pemberlakuan electronic money (e-money) di GTO pada semua tol di Indonesia itu, Pemerintah tengah menyiapkan aturannya berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat melalui siaran persnya kepada Antara di Makassar, Jumat (15/9/2017), menilai peraturan itu melanggar undang-undang.

Mirah Sumirat mengatakan bahwa peraturan itu telah membuat rupiah sebagai alat pembayaran yang sah menjadi tidak berlaku sehingga aturan ini bertentangan dengan UU Mata Uang.

Menurut Eva K. Sundari, mata uang rupiah tidak terganggu, value of money (nilai uang) tidak terganggu, terutama ketika tidak ada biaya pengisian ulang (top up) e-money.

"Value of money tetap. Hal ini soal teknik pembayaran, bukan nilai tukar. Dampaknya justru pada labour (buruh) karena ini capital intensive (padat modal)," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR itu.

Ia lantas mengingatkan bahwa penggunaan e-money merupakan tren dunia. Oleh karena itu, regulator harus mewaspadai, terutama sektor perbankan.

"Walau BI sudah menggalakkan kampanye nontunai (cash campaign), respons industri lambat sehingga masyarakat yang seharusnya melek teknologi juga ikut lambat," katanya.

Di sisi lain, kata Eva yang pernah sebagai anggota Komisi III (Bidang Hukum, Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan) DPR RI, e-money terbukti ampuh mengurangi korupsi yang basisnya cash transactions (transaksi tunai).

Pembayaran pajak motor dan mobil, misalnya, menurut wakil rakyat yang membidangi keuangan dan perbankan itu, seharusnya sudah bisa secara nontunai. (RKA/Ant)

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), e-money, Eva Kusuma Sundari

Penulis: ***

Editor: Rizka Kasila Ariyanthi

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,614.91 3,578.89
British Pound GBP 1.00 17,963.03 17,781.45
China Yuan CNY 1.00 2,057.74 2,037.40
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,557.00 13,423.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,636.82 10,527.66
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,736.03 1,718.83
Dolar Singapura SGD 1.00 10,008.12 9,907.74
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,968.79 15,806.92
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,210.66 3,177.42
Yen Jepang JPY 100.00 12,095.82 11,974.13

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5947.330 -2.371 565
2 Agriculture 1746.032 -6.706 18
3 Mining 1497.321 14.162 45
4 Basic Industry and Chemicals 631.109 -2.373 68
5 Miscellanous Industry 1389.217 -17.418 43
6 Consumer Goods 2528.206 20.530 45
7 Cons., Property & Real Estate 499.107 -1.781 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1182.386 -5.389 60
9 Finance 1026.190 -0.227 90
10 Trade & Service 918.058 -5.549 131
No Code Prev Close Change %
1 NAGA 179 240 61 34.08
2 MTWI 354 442 88 24.86
3 MBSS 422 525 103 24.41
4 ZINC 238 296 58 24.37
5 WICO 384 452 68 17.71
6 HDTX 408 468 60 14.71
7 ERTX 142 156 14 9.86
8 WINS 248 272 24 9.68
9 ARTA 580 635 55 9.48
10 PKPK 74 81 7 9.46
No Code Prev Close Change %
1 JIHD 605 500 -105 -17.36
2 PADI 1,410 1,250 -160 -11.35
3 SIPD 860 780 -80 -9.30
4 MDKI 328 300 -28 -8.54
5 SQMI 380 350 -30 -7.89
6 SRAJ 195 180 -15 -7.69
7 PUDP 545 505 -40 -7.34
8 VICO 296 276 -20 -6.76
9 AMAG 396 370 -26 -6.57
10 SPMA 248 232 -16 -6.45
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 394 402 8 2.03
2 BUDI 99 97 -2 -2.02
3 TLKM 4,450 4,400 -50 -1.12
4 BMTR 565 610 45 7.96
5 BBCA 20,725 20,500 -225 -1.09
6 WSBP 392 386 -6 -1.53
7 PBRX 500 500 0 0.00
8 ASII 8,375 8,250 -125 -1.49
9 PGAS 1,625 1,610 -15 -0.92
10 WSKT 2,040 2,010 -30 -1.47