BI Taksir Inflasi di Jambi 3,16 Sampai 3,56 Persen

Bank Indonesia memproyeksikan inflasi di Provinsi Jambi pada tahun ini secara keseluruhan berada pada kisaran 3,16 sampai 3,56 persen (yoy), atau lebih rendah daripada realisasi inflasi pada tahun 2016 yang mencapai 4,39 persen.

Carlusa selaku Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jambi V di Jambi, Minggu (24/9/2017), memprediksi inflasi Kota Jambi pada Triwulan III 2017 sekitar 2,97 s.d. 3,37 persen (yoy), sedangkan inflasi Kabupaten Bungo berada pada 4,84 s.d. 5,34 persen (yoy).

Inflasi tahun 2017 utamanya didorong kenaikan harga beberapa komoditas administered price, seperti tarif listrik, rokok, dan tarif angkutan udara, serta kenaikan harga komoditas inti, seperti barang-barang kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan.

Berdasarkan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Jambi pada bulan Agustus 2017 pada Triwulan III, ada beberapa potensi risiko yang dapat menyebabkan tekanan inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan.

Carlusa lantas menyebukan sejumlah faktor, antara lain, berasal dari menurunnya pasokan bahan pangan dan hortikultura serta beberapa komoditas yang harus dipenuhi dari luar daerah/luar negeri. Selan itu, anomali cuaca yang dapat mengganggu hasil panen, terutama sayuran.

Sementara itu, melemahnya ekspektasi konsumen yang tercermin dalam survei konsumen terkini, lajut dia, juga berpotensi menahan laju inflasi. Menyikapi kondisi ekonomi dan inflasi terkini, menurutnya, salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat dan daerah adalah percepatan pembangunan ekonomi daerah dalam jangka pendek.

Dalam menyikapi pengendalian inflasi, pemerintah perlu memperhatikan proyeksi kenaikan inflasi selama triwulan mendatang serta potensi risiko yang perlu diwaspadai, yakni pengamanan stok bahan pokok melalui sidak dan pemantauan rutin.

Adapun, mendorong pelaku usaha untuk bekerja sama dengan daerah pemasok kebutuhan, pengamanan produksi di sektor hulu, mengantisipasi potensi La Nina, dan penguatan TPID sebagai forum untuk mematangkan konsep dan koordinasi pelaksanaan program kerja pengendalian inflasi antar-SKPD.

Selanjutnya, pengembangan database TPID mencakup kondisi surplus defisit komoditas pangan daerah, pengawasan arus keluar masuk barang, perkembangan stok, dan pemantauan harga.

"Perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program kerja TPID dan imbauan-imbauan menyangkut pengendalian inflasi di Jambi," pungkas Carlusa. (HYS/Ant)