Portal Berita Ekonomi Rabu, 17 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:18 WIB. BEI - Usai disuspensi, perdagangan saham SURE kembali dibuka pada 17/10/2018. 
  • 11:16 WIB. BTPN - Bunga obligasi keempat BTPN sebesar Rp16,8 miliar dibayarkan hari ini. 
  • 11:13 WIB. Anies - Usulan pemindahan lapangan tembak penting, terkait nyawa.
  • 11:12 WIB. Anies - Usulan pemindahan lapangan tembak dekat gedung DPR RI dimasukkan tahun 2019.
  • 11:10 WIB. Bawaslu DKI - Hari ini kembali digelar sidang kampanye videotron Jokowi-Ma'ruf.
  • 11:08 WIB. Jubir Sandiaga - Pemilih di HIPMI tentu bisa menggerakkan masyarakat di level bawah.
  • 11:08 WIB. Jubir Sandiaga - Dukungan HIPMI sangat penting, karena perubahan sosial diawali oleh masyarakat kelas menengah.
  • 11:07 WIB. Jubir Sandiaga - Pemerintahan Jokowi tidak mampu mengelola perekonomian negara.
  • 11:07 WIB. Jubir Sandiaga - HIPMI merupakan pemilih rasional.
  • 11:07 WIB. Jubir Sandiaga - Jokowi 'sikat' semua kaki-kaki Sandiaga Uno terutama HIPMI dan KADIN.
  • 11:07 WIB. Jubir Sandiaga - Jokowi sudah takut dengan tren positif dari Sandiaga Uno.
  • 10:58 WIB. Saham - Hari ini, 14,8 juta saham CASA hasil konversi waran I mulai diperdagangkan di BEI. 
  • 10:36 WIB. BEI - Sebelas SKS GJTL senilai 1.188 saham diumumkan hilang.
  • 10:04 WIB. Bursa - EXCL catat obligasi dan sukuk sebesar Rp1 triliun ke BEI hari ini. 
  • 09:56 WIB. SUGI - Petronusa Bumibakti ajukan gugatan hukum terhadap SKKP kegiatan hulu minyak dan gas bumi. 

KNTI: Penguasaan Pesisir oleh Pengusaha Hambat Hak Nelayan

Foto Berita KNTI: Penguasaan Pesisir oleh Pengusaha Hambat Hak Nelayan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan penguasaan lahan di kawasan pesisir oleh pengusaha dan beragam perusahaan swasta berpotensi menghambat nelayan tradisional untuk melaut di sejumlah daerah.

"Pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata nyata-nyata akan mendorong perampasan," kata Ketua DPP KNTI Marthin Hadiwinata, Senin (25/9/2017).

Menurut dia penggunaan tanah di pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pengusaha dapat mencapai sekitar 70 persen di mana sisa 30 persen dikuasai negara, sedangkan nelayan dan petambak akan mengalami kesulitan.

Ia berpendapat bahwa proyek pengembangan kawasan pariwisata strategis di sejumlah daerah akan mendorong dan mempermudah perampasan lahan untuk investasi pariwisata.

"Masalah penguasaan tanah pulau kecil dengan menggunakan nama perorangan untuk usaha pariwisata, istilah umumnya penggunaan 'nominee' atau perjanjian pinjam nama oleh warga negara asing, juga luput dari perhatian," paparnya.

Untuk itu, KNTI mendesak pemerintah melakukan pengakuan dan identifikasi termasuk pencatatan atas setiap pemanfaatan sumber daya perikanan dan tanah yang telah ada dan berjalan di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kemudian, dalam perencanaan tata ruang laut dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hendaknya memberikan perlindungan kepada wilayah perikanan nelayan dan tanah yang telah dimanfaatkan oleh nelayan dan petambak selama ini.

Marthin juga menginginkan pemerintah mengimplementasikan UU No 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dengan standar panduan FAO tentang Pedoman Tenurial Tahun 2012 dan Pedoman Perlindungan Perikanan Skala Kecil 2014.

Ia mendesak pula revisi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar sejalan dengan cita-cita UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria serta TAP MPR RI No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong seluruh pemerintah provinsi di berbagai daerah untuk dapat segera menelurkan peraturan daerah terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

"Sosialiasi terus kita lakukan dan tahun depan Insya Allah, 34 provinsi sudah selesai (Perda RZWP3K)," kata Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (8/9).

Menurut Brahmantya ada banyak hal yang perlu untuk dirapihkan, termasuk dengan menelurkan Perda RZWP3K, dalam rangka mengoptimalkan laut sebagai garda terdepan Indonesia.

KKP, menurut dia juga telah mengirimkan hingga sebanyak lima kali surat kepada berbagai pemerintahan provinsi dalam rangka mengingatkan pentingnya untuk segera membuat Perda RZWP3K.

RZWP3K di antaranya memuat berbagai aspek seperti pengalokasian ruang dalam kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu dan alur laut, hingga penetapan prioritas kawasan laut untuk tujuan konservasi sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan. (Ant)

Tag: Marthin Hadiwinata, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Nelayan

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,066.22 4,025.16
British Pound GBP 1.00 20,110.87 19,901.42
China Yuan CNY 1.00 2,207.43 2,185.43
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,254.00 15,102.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,883.73 10,773.77
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,946.31 1,926.89
Dolar Singapura SGD 1.00 11,097.05 10,982.47
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,644.30 17,466.97
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.78 3,634.66
Yen Jepang JPY 100.00 13,573.59 13,434.75

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5800.817 73.561 610
2 Agriculture 1499.514 -10.316 20
3 Mining 1908.385 14.778 47
4 Basic Industry and Chemicals 734.213 11.492 70
5 Miscellanous Industry 1207.433 19.109 45
6 Consumer Goods 2472.151 56.797 49
7 Cons., Property & Real Estate 404.376 3.894 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1046.496 21.972 70
9 Finance 1055.585 7.521 91
10 Trade & Service 790.225 1.656 147
No Code Prev Close Change %
1 CITY 436 545 109 25.00
2 DIGI 805 1,005 200 24.84
3 AKPI 825 970 145 17.58
4 RMBA 330 376 46 13.94
5 BACA 268 304 36 13.43
6 LMAS 69 78 9 13.04
7 POLL 1,500 1,695 195 13.00
8 LAND 1,050 1,185 135 12.86
9 PJAA 1,120 1,260 140 12.50
10 GHON 1,150 1,275 125 10.87
No Code Prev Close Change %
1 IBST 7,200 5,775 -1,425 -19.79
2 VRNA 127 110 -17 -13.39
3 LPCK 1,385 1,200 -185 -13.36
4 GOOD 2,510 2,210 -300 -11.95
5 MYTX 140 124 -16 -11.43
6 KARW 92 82 -10 -10.87
7 VINS 98 88 -10 -10.20
8 TELE 730 660 -70 -9.59
9 TRAM 220 199 -21 -9.55
10 APEX 1,760 1,600 -160 -9.09
No Code Prev Close Change %
1 TRAM 220 199 -21 -9.55
2 PNLF 280 288 8 2.86
3 CPRO 50 50 0 0.00
4 INKP 11,700 12,250 550 4.70
5 TKIM 10,050 10,300 250 2.49
6 PGAS 2,040 2,200 160 7.84
7 SKRN 1,185 1,170 -15 -1.27
8 TLKM 3,660 3,780 120 3.28
9 ERAA 1,960 2,040 80 4.08
10 PTBA 4,440 4,390 -50 -1.13