Portal Berita Ekonomi Jum'at, 17 Agustus 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 11:57 WIB. GIIAS - Isuzu berhasil jual 451 mobil selama GIIAS.
  • 11:54 WIB. HUT RI - KJRI-WNI rayakan HUT RI dengan menggelar bazaar.
  • 11:54 WIB. Asian Games - asian games juga jadi ajang promosikan budaya.
  • 11:46 WIB. Novel - Novel Baswedan ingin presiden memperhatikan kasusnya lagi.
  • 11:41 WIB. Pajak - Pengamat: Target penerimaan pajak 2019 lebih realistis.
  • 11:37 WIB. SPBU - Dukung kebijakan "BBM Satu Harga" SPBU harus diperbanyak.
  • 11:37 WIB. Asian Games - Pasokan gas untuk listrik aman sambut asian games.
  • 11:36 WIB. HUT RI - Menteri Susi: laut tetap dijaga.
  • 11:33 WIB. Prabowo - Prabowo dan Titiek upacara di UBK.
  • 10:06 WIB. Olahraga - Pendaki gunung RMOL daki puncak Elbrus.
  • 09:18 WIB. PUBG - Game mobile PUBG capai 100 Juta download.
  • 09:16 WIB. Kurs Dolar - Kurs Dolar AS Melemah.
  • 09:00 WIB. HUT RI - Tamu undangan ramaikan halaman istana dengan baju adat.
  • 08:59 WIB. Defisit - Pemerintah diminta atasi defisit transaksi berjalan.
  • 08:58 WIB. Infrastruktur - PUPR: Perempuan harus terlibat pembangunan infrastruktur.

KNTI: Penguasaan Pesisir oleh Pengusaha Hambat Hak Nelayan

Foto Berita KNTI: Penguasaan Pesisir oleh Pengusaha Hambat Hak Nelayan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan penguasaan lahan di kawasan pesisir oleh pengusaha dan beragam perusahaan swasta berpotensi menghambat nelayan tradisional untuk melaut di sejumlah daerah.

"Pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata nyata-nyata akan mendorong perampasan," kata Ketua DPP KNTI Marthin Hadiwinata, Senin (25/9/2017).

Menurut dia penggunaan tanah di pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pengusaha dapat mencapai sekitar 70 persen di mana sisa 30 persen dikuasai negara, sedangkan nelayan dan petambak akan mengalami kesulitan.

Ia berpendapat bahwa proyek pengembangan kawasan pariwisata strategis di sejumlah daerah akan mendorong dan mempermudah perampasan lahan untuk investasi pariwisata.

"Masalah penguasaan tanah pulau kecil dengan menggunakan nama perorangan untuk usaha pariwisata, istilah umumnya penggunaan 'nominee' atau perjanjian pinjam nama oleh warga negara asing, juga luput dari perhatian," paparnya.

Untuk itu, KNTI mendesak pemerintah melakukan pengakuan dan identifikasi termasuk pencatatan atas setiap pemanfaatan sumber daya perikanan dan tanah yang telah ada dan berjalan di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kemudian, dalam perencanaan tata ruang laut dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hendaknya memberikan perlindungan kepada wilayah perikanan nelayan dan tanah yang telah dimanfaatkan oleh nelayan dan petambak selama ini.

Marthin juga menginginkan pemerintah mengimplementasikan UU No 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dengan standar panduan FAO tentang Pedoman Tenurial Tahun 2012 dan Pedoman Perlindungan Perikanan Skala Kecil 2014.

Ia mendesak pula revisi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar sejalan dengan cita-cita UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria serta TAP MPR RI No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong seluruh pemerintah provinsi di berbagai daerah untuk dapat segera menelurkan peraturan daerah terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

"Sosialiasi terus kita lakukan dan tahun depan Insya Allah, 34 provinsi sudah selesai (Perda RZWP3K)," kata Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (8/9).

Menurut Brahmantya ada banyak hal yang perlu untuk dirapihkan, termasuk dengan menelurkan Perda RZWP3K, dalam rangka mengoptimalkan laut sebagai garda terdepan Indonesia.

KKP, menurut dia juga telah mengirimkan hingga sebanyak lima kali surat kepada berbagai pemerintahan provinsi dalam rangka mengingatkan pentingnya untuk segera membuat Perda RZWP3K.

RZWP3K di antaranya memuat berbagai aspek seperti pengalokasian ruang dalam kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu dan alur laut, hingga penetapan prioritas kawasan laut untuk tujuan konservasi sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan. (Ant)

Tag: Marthin Hadiwinata, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Nelayan

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5783.798 -32.792 599
2 Agriculture 1584.193 -7.884 20
3 Mining 1965.865 -31.513 46
4 Basic Industry and Chemicals 782.004 7.938 70
5 Miscellanous Industry 1220.194 17.296 45
6 Consumer Goods 2331.314 16.429 46
7 Cons., Property & Real Estate 433.212 -4.440 67
8 Infrastruc., Utility & Trans. 998.106 -18.088 70
9 Finance 1041.203 -17.449 91
10 Trade & Service 831.450 -1.637 144
No Code Prev Close Change %
1 ANDI 200 340 140 70.00
2 MDIA 157 210 53 33.76
3 CANI 154 197 43 27.92
4 BGTG 77 93 16 20.78
5 FILM 935 1,100 165 17.65
6 TIRA 127 149 22 17.32
7 BBHI 155 180 25 16.13
8 GLOB 172 198 26 15.12
9 AGRS 228 260 32 14.04
10 PALM 302 344 42 13.91
No Code Prev Close Change %
1 PNSE 1,275 960 -315 -24.71
2 ABMM 2,170 1,820 -350 -16.13
3 JPRS 248 214 -34 -13.71
4 ERTX 138 121 -17 -12.32
5 SKYB 372 330 -42 -11.29
6 CNTX 670 600 -70 -10.45
7 TALF 320 292 -28 -8.75
8 MAPA 3,670 3,350 -320 -8.72
9 AMIN 348 318 -30 -8.62
10 PSDN 280 256 -24 -8.57
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 3,210 3,050 -160 -4.98
2 PTBA 4,030 4,120 90 2.23
3 FILM 935 1,100 165 17.65
4 TLKM 3,430 3,350 -80 -2.33
5 BGTG 77 93 16 20.78
6 ADRO 1,855 1,780 -75 -4.04
7 UNTR 34,000 33,400 -600 -1.76
8 BBNI 7,375 7,075 -300 -4.07
9 LSIP 1,325 1,320 -5 -0.38
10 BBCA 23,450 23,375 -75 -0.32

Recommended Reading

Kamis, 16/08/2018 17:17 WIB

Pemerintah Targetkan Defisit APBN 2019 1,8%

Kamis, 16/08/2018 11:00 WIB

"Startup Ramping" Versi Eric Ries

Rabu, 15/08/2018 18:33 WIB

Triwulan II-2018, Rupiah Melemah 3,94%

Rabu, 15/08/2018 18:16 WIB

IHSG Diramal Bakal Menguat Lagi, Kenapa?