Portal Berita Ekonomi Kamis, 17 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:18 WIB. Perusahaan Pembiayaan - Izin usaha perusahaan pembiayaan, PT Pracico Multi Finance resmi dicabut OJK.
  • 16:18 WIB. Dana Pinjaman - Asiaplast Industries berikan dan apinjaman Rp1,3 miliar kepada PT Tiga Berlian Electric.
  • 16:18 WIB. Pembatasan Usaha - Perusahaan pialang asuransi, PT Maju Anugerah Proteksi dijatuhi sanksi pembatasan kegiatan usaha oleh OJK.
  • 16:02 WIB. IHSG - IHSG ditutup hijau 0,16% ke level 6.432,78 jelang pelaksanaan debat capres-cawapres malam ini. 
  • 14:59 WIB. Perusahaan Pembiayaan - Ketentuan uang muka 0% dapat diterapkan bagi perusahaan pembiayaan yangsehat dan NPF di bawah 1%.
  • 14:59 WIB. Voucher - Huawei adakan voucher Rp50 ribu bagi 2.000 pembeli pertama produk Huawei Y7 pro 2019.
  • 14:59 WIB. Huawei - Produk Huawei Y7 pro 2019 mulai dipasarkan 25/01/2019 dengan harga Rp1,99 juta.
  • 14:58 WIB. Huawei - Pasarkan produk Huawei  Y7 pro 2019, Huawei Device Indonesia gandeng Lazada.
  • 14:58 WIB. Akuisisi - Sejumlah 95,79% saham Bank Agris resmi diakuisisi Industrial Bank of Korea.
  • 14:49 WIB. Rupiah - Jelang sore, rupiah makin tertekan 0,40% ke level Rp14.180 per dolar AS. 
  • 14:11 WIB. SKK - SKK Migas genjot empat proyek strategis di 2019.
  • 14:10 WIB. Bisnis - Pelaku bisnis Indonesia-Thailand gelar business matching saling memperluas jejaring.
  • 14:09 WIB. HET - Harga beras eceran Indonesia menempati urutan ke-81 dari harga beras eceran termahal di dunia.
  • 14:07 WIB. Wisman - Kunjungan wisatawan mancanegara dari kawasan ASEAN hingga November 2018 sebanyak 4,861 juta atau tumbuh 21,02%.
  • 14:05 WIB. PAP - BPD Riau membukukan realisasi pendapatan PAP periode selama 2018 sebesar Rp28,7 miliar, meningkat Rp1,3 miliar.

KNTI: Penguasaan Pesisir oleh Pengusaha Hambat Hak Nelayan

Foto Berita KNTI: Penguasaan Pesisir oleh Pengusaha Hambat Hak Nelayan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan penguasaan lahan di kawasan pesisir oleh pengusaha dan beragam perusahaan swasta berpotensi menghambat nelayan tradisional untuk melaut di sejumlah daerah.

"Pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata nyata-nyata akan mendorong perampasan," kata Ketua DPP KNTI Marthin Hadiwinata, Senin (25/9/2017).

Menurut dia penggunaan tanah di pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pengusaha dapat mencapai sekitar 70 persen di mana sisa 30 persen dikuasai negara, sedangkan nelayan dan petambak akan mengalami kesulitan.

Ia berpendapat bahwa proyek pengembangan kawasan pariwisata strategis di sejumlah daerah akan mendorong dan mempermudah perampasan lahan untuk investasi pariwisata.

"Masalah penguasaan tanah pulau kecil dengan menggunakan nama perorangan untuk usaha pariwisata, istilah umumnya penggunaan 'nominee' atau perjanjian pinjam nama oleh warga negara asing, juga luput dari perhatian," paparnya.

Untuk itu, KNTI mendesak pemerintah melakukan pengakuan dan identifikasi termasuk pencatatan atas setiap pemanfaatan sumber daya perikanan dan tanah yang telah ada dan berjalan di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kemudian, dalam perencanaan tata ruang laut dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hendaknya memberikan perlindungan kepada wilayah perikanan nelayan dan tanah yang telah dimanfaatkan oleh nelayan dan petambak selama ini.

Marthin juga menginginkan pemerintah mengimplementasikan UU No 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam dengan standar panduan FAO tentang Pedoman Tenurial Tahun 2012 dan Pedoman Perlindungan Perikanan Skala Kecil 2014.

Ia mendesak pula revisi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar sejalan dengan cita-cita UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria serta TAP MPR RI No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong seluruh pemerintah provinsi di berbagai daerah untuk dapat segera menelurkan peraturan daerah terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

"Sosialiasi terus kita lakukan dan tahun depan Insya Allah, 34 provinsi sudah selesai (Perda RZWP3K)," kata Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (8/9).

Menurut Brahmantya ada banyak hal yang perlu untuk dirapihkan, termasuk dengan menelurkan Perda RZWP3K, dalam rangka mengoptimalkan laut sebagai garda terdepan Indonesia.

KKP, menurut dia juga telah mengirimkan hingga sebanyak lima kali surat kepada berbagai pemerintahan provinsi dalam rangka mengingatkan pentingnya untuk segera membuat Perda RZWP3K.

RZWP3K di antaranya memuat berbagai aspek seperti pengalokasian ruang dalam kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu dan alur laut, hingga penetapan prioritas kawasan laut untuk tujuan konservasi sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan. (Ant)

Tag: Marthin Hadiwinata, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Nelayan

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6423.780 10.420 625
2 Agriculture 1585.056 4.391 21
3 Mining 1869.559 5.276 47
4 Basic Industry and Chemicals 893.324 6.713 71
5 Miscellanous Industry 1416.122 3.773 46
6 Consumer Goods 2620.437 -2.533 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.732 -7.343 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1142.331 -2.336 71
9 Finance 1224.233 5.952 91
10 Trade & Service 792.311 2.820 153
No Code Prev Close Change %
1 PSDN 200 270 70 35.00
2 HOME 108 145 37 34.26
3 AGRS 374 466 92 24.60
4 SQMI 246 306 60 24.39
5 CANI 210 254 44 20.95
6 ASBI 252 300 48 19.05
7 PADI 780 920 140 17.95
8 TIRT 66 75 9 13.64
9 TNCA 183 206 23 12.57
10 CNTX 478 535 57 11.92
No Code Prev Close Change %
1 ABDA 4,480 3,360 -1,120 -25.00
2 NOBU 1,000 840 -160 -16.00
3 INCF 350 296 -54 -15.43
4 TIRA 312 270 -42 -13.46
5 BGTG 110 97 -13 -11.82
6 GLOB 545 482 -63 -11.56
7 VICO 119 107 -12 -10.08
8 SAFE 208 190 -18 -8.65
9 NIPS 398 364 -34 -8.54
10 APEX 1,295 1,190 -105 -8.11
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 348 342 -6 -1.72
2 VICO 119 107 -12 -10.08
3 INDY 1,935 2,090 155 8.01
4 UNTR 26,050 26,850 800 3.07
5 KPAS 224 210 -14 -6.25
6 ERAA 2,450 2,310 -140 -5.71
7 BBRI 3,780 3,810 30 0.79
8 ADRO 1,460 1,460 0 0.00
9 TLKM 3,990 3,990 0 0.00
10 BUMI 159 164 5 3.14