Walikota Cilegon Dicokok KPK, Gubernur Bakal Kumpulkan Kepala Daerah

Warta Ekonomi, Serang -

Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono mengatakan, tugas Plt Walikota ini adalah melaksanakan semua kewenangan walikota penuh dengan catatan, dalam hal melaksanakan kebijakan strategis dalam bidang personel dan keuangan harus mendapatkan izin tertulis kemendagri melalui gubernur. Misalnya, dalam melakukan perombakan srtuktur personel harus mendapat izin mendagri. Hal itu ditegaskan saat melantik Edi Ariyadi sebagai Plt Walikota Cilegon, menggantikan Tubagus Iman Ariyadi yang di cokok dalam Operasi tangkap tangan KPK.

"Jangan mentang-mentang sudah menjadi Plt walikota, lalu main bongkat-bongkar saja. Ini harus izin tertulis dulu ke Kemendagri," kata Sumarsono di Serang, Banten, Senin (25/9/2017).

Kemudian, kata dia, dalam kaitannya keuangan misalnya melakukan pinjaman untuk keuangan daerah atau menandatangani kerja sama yang akan membebani keuangan negara itu yang harus mendapat izin Kemendagri melalui gubernur.

"Gubernur nanti akan melakuan penelitian, ini strategis atau tidak strategis. Kalau tidak strategis umpamanya, silakan diselesaikan di daerah," kata Sumarsono.

Ia juga meminta kepada Plt Walikota Cilegon untuk segera melakukan langkah-langkah dalam penataan dan pembinaan aparatur di Kota Cilegon untuk membangun budaya anti korupsi serta menjaga integritas sebagai penyelenggara negara.

Sementara ditempat yang sama, Gubernur Banten Wahidin Halim meminta kepala daerah di Banten untuk berhati-hati dalam menjalankan roda pemerintahan, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum di tengah upaya Pemprov Banten melakukan pencegahan korupsi dengan bimbingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ini harus jadi pelajaran. Di Banten ini kan sedang disorot, jangan sampai terjadi lagi. Makanya kepala daerah harus hati-hati dan selalu menjaga integritas," kata Wahidin Halim.

Dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang semua kepala daerah di Banten untuk diberikan arahan terutama kaitannya dalam pencegahan korupsi sesuai dengan arahan dan bimbingan KPK yang sudah beberapa tahun ada di Banten.

"Besok saya akan kumpulkan semua kepala daerah. Akan diberi arahan," katanya. (Ant)