Portal Berita Ekonomi Selasa, 19 Desember 2017

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:06 WIB. Bekraf - Bekraf mengatakan pihaknya tengah berupaya menekan pajak untuk industri kreatif.
  • 22:05 WIB. IPO - Campina Ice Cream Industry akan mencatatkan saham di BEI dengan kode saham CAMP pada Selasa (19/12/2017).
  • 22:04 WIB. Kemenaker - Kemenaker meresmikan pembangunan 300 unit rumah bagi buruh migran di Ponorogo, Jawa Timur.
  • 22:03 WIB. Wuling - Wuling Motors optimistis penjualan di pasar Indonesia akan mencapai target 5.000 unit sepanjang 2017.
  • 22:03 WIB. Wuling - Wuling Motors secara resmi mengumumkan nama produk MPV kedua untuk pasar Indonesia, yakni Cortez.
  • 22:02 WIB. Kementan - Kementerian Pertanian akan menjajaki ekspor ayam berumur satu hari ke Timor Leste.
  • 22:01 WIB. Telkom Metra - Telkom Metra mengakuisisi 60% saham Nutech Integrasi senilai Rp24 miliar.
  • 21:59 WIB. IPO - OJK akan mendorong perusahaan-perusahaan keuangan nonbank syariah untuk melantai di BEI.
  • 21:58 WIB. BCA Finance - BCA Finance menargetkan penyaluran pembiayaan Rp32,5 triliun sepanjang 2018.
  • 21:58 WIB. JMA Syariah - Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi membukukan premi Rp49 miliar sampai dengan November 2017.

Cak Imin: Kebijakan Pertanian Pemerintah Belum Berpihak Kepada Petani

Foto Berita Cak Imin: Kebijakan Pertanian Pemerintah Belum Berpihak Kepada Petani
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum DPP PKB kritisi terkait dengan kebijakan pertanian pemerintah yang dinilainya secara teknis belum berpihak kepada petani.

"Berbagai yang menyelimuti petani dan dunia pertanian adalah bukti bahwa masih ada yang salah dalam tata kelola pertanian kita," tutur Muhaimin di Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Cak Imin mengemukakan hal itu saat membuka Sarasehan Nasional "Nasib Petani di Era Jokowi. Memotret Keberpihakan Kebijakan Pemerintah di Sektor Pertanian dan Agraria" di Kantor DPP PKB.

Muhaimin mengatakan kemiskinan petani terjadi karena banyak faktor, mulai dari hulu hingga hilir. Mulai dari soal agraria seperti kepemilikan lahan yang menciut dan terampas, modal dan sarana produksi yang terbatas, hingga di tingkat hilir berupa tidak adanya jaminan harga dan pemasaran hasil pertaniannya.

"Semua itu berkelindan menjadi monster yang memiskinkan petani. Di sinilah kehadiran negara diperlukan untuk melindungi petani dan buruh tani sebagai pelaku utama sektor pertanian," ujarnya.

Muhaimin menilai visi kedaulatan pangan yang diusung Presiden Joko Widodo belum dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah. Terbukti, untuk memenuhi kebutuhan pangan, pemerintah lebih memilih melakukan impor ketimbang menyerap hasil pertanian dari petani sendiri.

"Faktanya pemerintah melakukan impor terhadap komoditas-komoditas yang sesungguhnya bisa dipenuhi oleh pertanian dalam negeri," ungkapnya.

Menurut Muhaimin harus ada tindakan cepat dan terobosan yang harus dilakukan pemerintah untuk melakukan reformasi pembangunan pertanian secara mendasar dan menyeluruh.

"Pemerintahan Jokowi harus dikawal dan dipastikan mampu mendokrak secara efektif kesejahteraan petani sebagai pahlawan pangan dan penyokong utama kedaulatan pangan Indonesia," pungkasnya. (HYS/Ant)

Tag: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Pertanian, Petani, Muhaimin Iskandar

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Hafit Yudi Suprobo

Foto: Antara/Reno Esnir

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,640.34 3,603.98
British Pound GBP 1.00 18,203.58 18,018.18
China Yuan CNY 1.00 2,063.42 2,042.86
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,652.00 13,516.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,449.24 10,342.44
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,747.39 1,729.96
Dolar Singapura SGD 1.00 10,120.09 10,017.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,053.39 15,892.11
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,341.16 3,305.45
Yen Jepang JPY 100.00 12,120.03 11,997.16

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6133.963 14.544 568
2 Agriculture 1618.499 2.940 19
3 Mining 1560.514 -3.887 43
4 Basic Industry and Chemicals 669.716 -2.993 69
5 Miscellanous Industry 1365.910 -16.662 43
6 Consumer Goods 2743.351 37.986 45
7 Cons., Property & Real Estate 484.954 -1.060 66
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1142.958 -2.649 60
9 Finance 1084.441 3.325 90
10 Trade & Service 905.482 -0.851 133
No Code Prev Close Change %
1 JMAS 140 238 98 70.00
2 DWGL 394 492 98 24.87
3 MABA 885 1,105 220 24.86
4 KPIG 1,195 1,360 165 13.81
5 INTD 400 450 50 12.50
6 ASJT 515 570 55 10.68
7 HOME 79 87 8 10.13
8 PSAB 154 167 13 8.44
9 MAYA 4,150 4,500 350 8.43
10 SKBM 540 580 40 7.41
No Code Prev Close Change %
1 BMSR 195 147 -48 -24.62
2 HOTL 104 86 -18 -17.31
3 PEGE 310 260 -50 -16.13
4 MDLN 370 312 -58 -15.68
5 FORU 180 157 -23 -12.78
6 BSIM 880 770 -110 -12.50
7 AMRT 750 675 -75 -10.00
8 MYOR 2,500 2,260 -240 -9.60
9 LION 720 660 -60 -8.33
10 DNAR 296 272 -24 -8.11
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 374 384 10 2.67
2 BUMI 258 268 10 3.88
3 BBRI 3,390 3,390 0 0.00
4 BMTR 580 565 -15 -2.59
5 PBRX 520 515 -5 -0.96
6 TLKM 4,230 4,240 10 0.24
7 KREN 500 500 0 0.00
8 AISA 492 480 -12 -2.44
9 ASII 8,300 8,175 -125 -1.51
10 BBCA 21,100 21,100 0 0.00