Utang Pemerintah Pusat Kini Sentuh Rp3.825,79 Triliun

Utang pemerintah pusat hingga Agustus 2017 mencapai Rp3.825,79 triliun. Jumlah tersebut bertambah Rp45,81 triliun dibandingkan catatan pada bulan sebelumnya. Utang pemerintah tersebut terdiri atas penerbitan Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp2.563,24 triliun rupiah atau 67%, pinjaman sebesar Rp737,85 triliun rupiah atau 19,3% dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp524,71 triliun rupiah atau 13,7%.

?Porsi utang tersebut didominasi oleh utang dalam mata uang Rupiah sebanyak 59%, Dolar AS 29%, yen Jepang 7%, Euro 4%, special drawing right (SDR) 1% dan beberapa valuta asing lain 1%,? seperti dikutip Warta Ekonomi di laman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Rabu (27/9/2017)

Berdasarkan kreditur, utang pemerintah pusat masih didominasi oleh investor dari SBN sebanyak 80%, pinjaman dari Bank Dunia 6%, pemerintah Jepang 5%, ADB 3% dan lembaga lainnya 6%. Sementara itu, penambahan utang netto selama Agustus 2017 tercatat Rp2,87 triliun rupiah berasal dari penarikan pinjaman, sedangkan Rp42,94 triliun rupiah dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Tambahan pembiayaan utang tersebut memungkinkan adanya kenaikan belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial. Indikator risiko utang pada Agustus 2017 juga masih terkendali, dengan rasio variable rate berada pada tingkat 10,9% dan refixing rate pada tingkat 19%.

Selain itu, porsi utang dalam mata uang asing berada pada level 41,2%, sedangkan average time to maturity (AT M) berada pada tingkat 8,8 tahun. Di sisi lain, indikator jatuh tempo utang dengan tenor hingga lima tahun naik dari 38,9% menjadi 39,2% dari total outstanding utang.

Sementara itu rata-rata perdagangan harian SBN di bulan Agustus 2017 cenderung meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Porsi kepemilikan oleh asing atas SBN yang tradable di bulan ini mencapai 39,01%. Adapun sebagian besar investor asing masih memegang SBN yang ber-tenor menengah-panjang (di atas 5 tahun). Hal ini mendorong Pemerintah untuk terus berkomitmen dalam upaya pendalaman pasar SBN domestik.