Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Oktober 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 06:03 WIB. Careem - Careem raih tambahan pendanaan US$200 juta.
  • 05:44 WIB. Honor - Awal November, smartphone kamera ganda Honor 8X dijual di Indonesia.
  • 22:23 WIB. BNI - BNI mencatatkan pertumbuhan pengguna baru mobile banking BNI sebanyak 1,4 juta.
  • 22:22 WIB. PGN - PGN menjamin penyaluran gas di Medan, tidak terganggu akibat pelaksanaan program Integrasi Pipa Gas Nasional.
  • 22:20 WIB. WIKA - WIKA optimistis target kontrak order book sebesar Rp130 triliun dapat tercapai pada akhir 2018.
  • 22:19 WIB. Mandiri - Bank Mandiri berencana mengembangkan jaringan kantor luar negeri, khususnya di Asia Tenggara.
  • 21:35 WIB. Palestina - Israel robohkan bangunan Palestina di Tepi Barat.
  • 21:34 WIB. Politik - TKN nilai aksi Luhut-Sri Mulyani hanya spontanitas.
  • 21:34 WIB. Australia - Kemlu panggil Dubes Australia soal isu Whatsapp bocor.
  • 21:34 WIB. Politik - Nasdem tolak pemerintah tanggung dana saksi pemilu.
  • 21:34 WIB. Politik - Golkar gelar istighatsah dan peringatan Hari Santri Nasional.
  • 21:33 WIB. Politik - Fahri: Dana saksi dibiayai negara hindari persaingan tidak sehat.
  • 21:33 WIB. Daerah - Kemensos berikan layanan rehabilitasi 14.000 anak Lombok.
  • 21:33 WIB. Megapolitan - Pemprov DKI berupaya rusunawa bisa jadi hak milik.
  • 21:33 WIB. Prancis - Prancis batal hadiri konferensi investasi di Arab Saudi.

Gara-gara Regulasi Tak Sinkron Antarkementerian, Industri Sawit Jadi Korban

Foto Berita Gara-gara Regulasi Tak Sinkron Antarkementerian, Industri Sawit Jadi Korban
Warta Ekonomi.co.id, Medan -

Regulasi yang tidak sinkron antarkementrian dinilai menjadi salah satu penyebab terjadinya persaingan dagang untuk melemahkan sawit khususnya crude palm oil atau CPO Indonesia.

"Salah satunya adalah tidak diakuinya status lahan usaha perkebunan yang bersumber dari Tata Ruang Wilayah oleh UU Kehutanan," ujar Penasehat Hukum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sadino di Medan, Kamis (28/9/2017).

Dia mengatakan itu pada acara 2nd Indonesian Palm Oil Stakeholder Forum (IPOS-Forom) 2017 dengan tema Mendaulatkan Sawit Indonesia.

Menurut Sadino, selain tidak diakuinya status lahan usaha perkebunan yang bersumber dari Tata Ruang Wilayah oleh UU Kehutanan itu, banyak tuduhan negatif tentang sawit oleh kementerian itu dan lainnya yang menjadi penyebab sawit terus dikampanyekan negatif oleh asing sehingga posisinya masih lemah.

Dia memberi contoh, adanya tuduhan perkebunan sawit yang hanya seluas 11 juta hektare menjaid penyebab degradasi hutan.

"Tuduhan itu tentu saja terus dipertanyakan karena masa lalu, penujukkan kawasan hutan seluas 140 juta hektare," katanya.

Oleh karena fakta itu, kata dia, sebenarnya kerusakan hutan adalah disebabkan eksploitasi hutan yang berlebihan di masa lalu. Dia menegaskan, sudah saatnya pemerintah melalui kementerian terkait saling memberi dukungan terhadap pengemabngan sawit yang sudah terbukti menggerakan perekonomian Indonesia.

Sadino menyebutkan, berdasarkan data, sawit memberikan devisake Indonsia sekitar 20 juta dolar AS per tahun.

Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad juga mengakui kurang mendukungnya regulasi pemerintah terhadap sawit yang juga banyak dikelola oleh petani. Dari luas kelapa sawit Indonesia yang sekitar 11,9 juta hektare, seluas 4,8 juta hektare di antaranya adalah kebun kelapa sawit rakyat.

Menurut dia, dari lahan milik rakyat itu, tingkat produktivitasnya rendah atau hanya 3 ton per hektare per tahun yang merupakan dampak ketidakmampuan petani baik secara ekonomi atau pengetahuan. Asmar mengatakan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang tadinya diharapkan dapat mendukung peremajaan kelapas awit rakyat sampai saat ini belum secara maksimal berkontribusi.

"Jadi memang antarkementerian perlu duduk, bicara dan memutuskan bersama-sama untuk mengambil dan membuat kebijakan yang mendukung sawit Indonesia yang merupakan anugerah Allah yang tidak bisa disaingi negara lain," katanya. (CP/Ant)

Tag: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Sawit, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 4,068.72 4,027.56
British Pound GBP 1.00 19,989.95 19,789.37
China Yuan CNY 1.00 2,203.25 2,181.31
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 15,263.00 15,111.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,877.94 10,768.10
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,947.23 1,927.82
Dolar Singapura SGD 1.00 11,073.79 10,961.92
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,549.40 17,371.61
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,674.29 3,634.20
Yen Jepang JPY 100.00 13,565.91 13,424.84

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5845.242 -23.378 610
2 Agriculture 1577.028 54.568 20
3 Mining 1916.200 -17.317 47
4 Basic Industry and Chemicals 752.704 6.245 70
5 Miscellanous Industry 1214.126 0.053 45
6 Consumer Goods 2489.884 0.220 49
7 Cons., Property & Real Estate 408.106 -0.132 71
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1047.831 -27.064 70
9 Finance 1059.438 -5.179 91
10 Trade & Service 796.896 -3.311 147
No Code Prev Close Change %
1 SURE 1,210 1,510 300 24.79
2 ABMM 1,935 2,190 255 13.18
3 MAYA 6,200 6,950 750 12.10
4 LSIP 1,155 1,270 115 9.96
5 VINS 88 96 8 9.09
6 CTTH 113 123 10 8.85
7 MTDL 680 740 60 8.82
8 PBRX 510 555 45 8.82
9 FISH 3,300 3,590 290 8.79
10 GOOD 2,350 2,550 200 8.51
No Code Prev Close Change %
1 DNAR 336 296 -40 -11.90
2 KBLM 284 252 -32 -11.27
3 SMDM 149 133 -16 -10.74
4 AGRS 256 236 -20 -7.81
5 GMFI 308 284 -24 -7.79
6 ABBA 116 107 -9 -7.76
7 CSIS 400 370 -30 -7.50
8 MLPL 88 82 -6 -6.82
9 BAYU 2,450 2,290 -160 -6.53
10 RBMS 172 161 -11 -6.40
No Code Prev Close Change %
1 ISSP 98 96 -2 -2.04
2 TLKM 3,900 3,760 -140 -3.59
3 KPIG 135 136 1 0.74
4 PGAS 2,310 2,230 -80 -3.46
5 SRIL 320 332 12 3.75
6 SMCB 1,625 1,725 100 6.15
7 PNLF 290 294 4 1.38
8 INKP 13,525 13,675 150 1.11
9 BHIT 80 82 2 2.50
10 MNCN 775 790 15 1.94