Portal Berita Ekonomi Senin, 25 Juni 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:07 WIB. Piala Dunia - Pelatih Swedia geram dengan selebrasi kemenangan Jerman.
  • 21:06 WIB. Piala Dunia - Argentina terpuruk, Maradona bela Lionel Messi dan salahkan federasi bola Argentina.
  • 21:05 WIB. Piala Dunia - Bicara kasar ke rekan satu tim, Neymar dikritik.
  • 21:03 WIB. Makedonia - Ribuan rakyat Makedonia protes perubahan nama negara.
  • 21:01 WIB. Migran - AS berupaya kembalikan 2.053 anak imigran kepada keluarganya.
  • 21:00 WIB. Piala Dunia - VAR jadi penyebab banyaknya penalti di Piala Dunia 2018.
  • 20:59 WIB. Piala Dunia - 11 warga Meksiko ditembak mati saat menonton Piala Dunia.
  • 20:57 WIB. Turki - Menteri Kehakiman Turki: Pemungutan suara berlangsung lancar.
  • 20:57 WIB. Afrika - Indonesia incar pasar Afrika Utara.
  • 20:56 WIB. Jurnalis - Lebih dari 600 jurnalis internasional liput Pemilu di Turki.
  • 20:01 WIB. Askrindo - Askrindo siap jamin pembiayaan kredit tiga perusahaan fintech.
  • 20:00 WIB. BRI - BRI sebut relaksasi LTV baik untuk debitur rumah pertama.
  • 19:55 WIB. BTN - BTN sebut undisburshed loan lebih disebabkan oleh industri properti yang masih lesu. 
  • 19:51 WIB. BTN - BTN catat undisburshed loan sebesar Rp18,54 triliun.
  • 19:50 WIB. BNI - Merespons kebijakan relaksasi LTV, BNI akan kaji revisi target KPR.

Dukung Peternak Sapi, Kementan Terbitkan Regulasi Penyediaan dan Peredaran Susu

Foto Berita Dukung Peternak Sapi, Kementan Terbitkan Regulasi Penyediaan dan Peredaran Susu
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian menerbitkan Permentan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu yang akan menciptakan kepastian usaha bagi peternak sapi perah.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita menjelaskan setelah sejak 1998 tidak ada regulasi baru di bidang persusuan, Permentan Nomor 26 Tahun 2017 ini diharapkan dapat memenuhi penyediaan kebutuhan protein hewani serta mewujudkan kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan peternak.

"Kita berharap ke depannya akan dapat mendorong peternak agar usahanya dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih profesional, sehingga dapat meningkatkan produksi susu segar yang berkualitas," kata Ketut Diarmita melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (29/9/2017).

Ia menjelaskan penyusunan Permentan 26/2017 dilatarbelakangi karena produksi susu nasional semakin menurun dan tidak adanya kebijakan tentang persusuan semenjak diberlakukan Inpres Nomor 4/1998. Melalui regulasi yang baru, produksi susu segar dapat ditingkatkan sekaligus memberikan kepastian pasokan bahan baku yang memenuhi kualitas bagi pelaku usaha industri pengolahan susu.

Adapun inti dari Permentan 26/2017 yakni mengatur tentang upaya peningkatan produksi susu segar dalam negeri (SSDN) melalui peningkatan produktibitas, peningkatan populasi sapi perah dan peningkatan kualitas susu. Khusus untuk penyediaan susu dari luar negeri, akan diatur dalam permentan tersendiri.

Selanjutnya mengatur peredaran SSDN meliputi pelaku usaha yang mengedarkan SSDN, mutu SSDN sesuai SNI (minimal uji organoleptik normal, uji alkohol negatif dan residu antibiotik negatif), serta klasifikasi mutu SSDN yang dikaitkan dengan komponen harga produksi (biaya pokok, handling cost dan profit peternak).

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Fini Murfiani menyampaikan kelebihan dari regulasi ini, yaitu pelaku usaha yang telah memiliki unit pengolahan atau Industri Pengolahan Susu (IPS) didorong untuk memanfaatkan susu produksi peternak dan atau koperasi dalam melakukan peredaran susu.

Sementara bagi pelaku usaha yang memproduksi susu olahan (IPS) namun belum memiliki unit pengolahan, dalam jangka waktu tiga tahun harus memiliki unit pengolahan. Sedangkan bagi pelaku usaha yang tidak memproduksi susu olahan (importir), diwajibkan melakukan kemitraan dalam bentuk promosi. Selain itu, pelaku usaha (IPS dan importir) wajib melakukan kemitraan berupa penyediaan sarana produksi, produksi dan atau permodalan atau pembiayaan.

Kegiatan promosi yang dimaksud adalah promosi susu yang berasal dari SSDN melalui kegiatan public awareness yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih mengkonsumsi SSDN guna meningkatkan kualitas generasi mendatang.

Berdasarkan data Outlook Susu 2016 Kementerian Pertanian, kebutuhan susu nasional tercatat 3,8 juta ton (setara susu segar) dengan pasokan susu dalam negeri sebanyak 852 ribu ton (22,45 persen) dan importasi 2,95 juta ton (77,55 persen) dalam bentuk susu bubuk skim, susu murni bubuk, minyak susu sapi murni, dan buttermilk bubuk.

Pada sisi lain, populasi sapi perah laktasi tahun 2016 tercatat sebanyak 267 ribu ekor dari total populasi sapi perah sebanyak 533 ribu ekor dan mayoritas 98,96 persen berada di Pulau Jawa dengan tren pertumbuhan menurun.

Produktivitas susu rata-rata 12 liter per ekor per hari. Namun angka konsumsi susu penduduk Indonesia baru mencapai 12,10 liter/kapita/tahun dengan jenis terbesar berupa susu kental manis sebesar 43 persen. (CP/Ant)

Tag: Kementerian Pertanian (Kementan), Sapi, Peternakan Sapi

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,696.31 3,659.41
British Pound GBP 1.00 19,128.17 18,933.64
China Yuan CNY 1.00 2,184.84 2,163.09
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,863.00 13,725.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,792.35 10,678.05
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,768.01 1,750.35
Dolar Singapura SGD 1.00 10,519.01 10,406.40
EURO Spot Rate EUR 1.00 17,058.42 16,887.24
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,539.19 3,501.28
Yen Jepang JPY 100.00 12,991.28 12,855.94

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 5821.812 -0.521 587
2 Agriculture 1482.909 -8.990 19
3 Mining 1961.047 9.274 44
4 Basic Industry and Chemicals 792.719 -10.247 70
5 Miscellanous Industry 1192.511 -9.581 45
6 Consumer Goods 2334.240 -6.620 45
7 Cons., Property & Real Estate 448.980 -1.710 65
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1024.955 -10.483 65
9 Finance 1028.501 16.045 93
10 Trade & Service 878.674 -10.182 141
No Code Prev Close Change %
1 JKSW 89 120 31 34.83
2 SWAT 424 530 106 25.00
3 KPAL 326 406 80 24.54
4 BTON 254 316 62 24.41
5 SONA 2,710 3,290 580 21.40
6 CSIS 1,150 1,390 240 20.87
7 DSSA 21,000 25,200 4,200 20.00
8 PTIS 316 376 60 18.99
9 CITA 1,150 1,350 200 17.39
10 TGRA 426 498 72 16.90
No Code Prev Close Change %
1 SDMU 167 116 -51 -30.54
2 BBRM 63 52 -11 -17.46
3 MFMI 775 640 -135 -17.42
4 DNAR 310 260 -50 -16.13
5 KPIG 1,405 1,200 -205 -14.59
6 JKON 540 472 -68 -12.59
7 LEAD 107 94 -13 -12.15
8 CMPP 338 300 -38 -11.24
9 NELY 132 118 -14 -10.61
10 GLOB 278 250 -28 -10.07
No Code Prev Close Change %
1 SWAT 424 530 106 25.00
2 ERAA 2,660 2,980 320 12.03
3 BBRI 2,910 2,980 70 2.41
4 KREN 760 750 -10 -1.32
5 BMTR 570 540 -30 -5.26
6 INKP 20,025 19,250 -775 -3.87
7 BBCA 21,150 21,925 775 3.66
8 ADRO 2,010 1,930 -80 -3.98
9 BBTN 2,800 2,690 -110 -3.93
10 TLKM 3,610 3,580 -30 -0.83