Portal Berita Ekonomi Jum'at, 14 Desember 2018

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 07:15 WIB. Google - Google prediksi pemilu dan tokoh politik bakal jadi trending di 2019.
  • 07:02 WIB. California - California berencana kenakan pajak untuk SMS. 
  • 07:00 WIB. Fintech - Kemenkominfo telah blokir 400 Fintech ilegal dari OJK. 
  • 06:58 WIB. YLKI - YLKI sebut perlindungan konsumen belanja online rendah. 
  • 06:54 WIB. Apple - Apple investasikan Rp14,5 triliun untuk kampus di Texas. 
  • 21:44 WIB. Telkom - Telkom menggelar Spirit of Millennial Games Day 2018 dalam rangka mengembangkan inovasi games digital.
  • 20:58 WIB. Jamkrindo - Sampai November 2018, Jamkrindo Kupang telah mencatatkan volume penjaminan sebesar Rp2,5 triliun.
  • 20:55 WIB. Wika Realty - Wika Realty menargetkan marketing sales Rp4,5 triliun tahun depan.
  • 20:54 WIB. Mandiri - Secara nominal Mandiri mencapai kenaikan sebesar Rp350 miliar pada Harbolnas 2018.
  • 20:53 WIB. Mandiri - Mandiri mencatat transaksi di Harbolnas 2018 meningkat sekitar 170% dibandingkan tahun lalu.
  • 20:51 WIB. BNI - Secara nominal transaksi BNI di Harbolnas 12.12 di 2018 sebesar Rp210,28 miliar.
  • 20:50 WIB. BNI - Harbolnas, pembayaran virtual account BNI tumbuh 267,94% yoy menjadi 389.000 kali transaksi.
  • 20:43 WIB. BRI - Hingga penghujung tahun, kredit agribisnis BRI bisa bertambah Rp2 triliun.

Dukung Peternak Sapi, Kementan Terbitkan Regulasi Penyediaan dan Peredaran Susu

Foto Berita Dukung Peternak Sapi, Kementan Terbitkan Regulasi Penyediaan dan Peredaran Susu
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian menerbitkan Permentan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu yang akan menciptakan kepastian usaha bagi peternak sapi perah.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan I Ketut Diarmita menjelaskan setelah sejak 1998 tidak ada regulasi baru di bidang persusuan, Permentan Nomor 26 Tahun 2017 ini diharapkan dapat memenuhi penyediaan kebutuhan protein hewani serta mewujudkan kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan peternak.

"Kita berharap ke depannya akan dapat mendorong peternak agar usahanya dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih profesional, sehingga dapat meningkatkan produksi susu segar yang berkualitas," kata Ketut Diarmita melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (29/9/2017).

Ia menjelaskan penyusunan Permentan 26/2017 dilatarbelakangi karena produksi susu nasional semakin menurun dan tidak adanya kebijakan tentang persusuan semenjak diberlakukan Inpres Nomor 4/1998. Melalui regulasi yang baru, produksi susu segar dapat ditingkatkan sekaligus memberikan kepastian pasokan bahan baku yang memenuhi kualitas bagi pelaku usaha industri pengolahan susu.

Adapun inti dari Permentan 26/2017 yakni mengatur tentang upaya peningkatan produksi susu segar dalam negeri (SSDN) melalui peningkatan produktibitas, peningkatan populasi sapi perah dan peningkatan kualitas susu. Khusus untuk penyediaan susu dari luar negeri, akan diatur dalam permentan tersendiri.

Selanjutnya mengatur peredaran SSDN meliputi pelaku usaha yang mengedarkan SSDN, mutu SSDN sesuai SNI (minimal uji organoleptik normal, uji alkohol negatif dan residu antibiotik negatif), serta klasifikasi mutu SSDN yang dikaitkan dengan komponen harga produksi (biaya pokok, handling cost dan profit peternak).

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Fini Murfiani menyampaikan kelebihan dari regulasi ini, yaitu pelaku usaha yang telah memiliki unit pengolahan atau Industri Pengolahan Susu (IPS) didorong untuk memanfaatkan susu produksi peternak dan atau koperasi dalam melakukan peredaran susu.

Sementara bagi pelaku usaha yang memproduksi susu olahan (IPS) namun belum memiliki unit pengolahan, dalam jangka waktu tiga tahun harus memiliki unit pengolahan. Sedangkan bagi pelaku usaha yang tidak memproduksi susu olahan (importir), diwajibkan melakukan kemitraan dalam bentuk promosi. Selain itu, pelaku usaha (IPS dan importir) wajib melakukan kemitraan berupa penyediaan sarana produksi, produksi dan atau permodalan atau pembiayaan.

Kegiatan promosi yang dimaksud adalah promosi susu yang berasal dari SSDN melalui kegiatan public awareness yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih mengkonsumsi SSDN guna meningkatkan kualitas generasi mendatang.

Berdasarkan data Outlook Susu 2016 Kementerian Pertanian, kebutuhan susu nasional tercatat 3,8 juta ton (setara susu segar) dengan pasokan susu dalam negeri sebanyak 852 ribu ton (22,45 persen) dan importasi 2,95 juta ton (77,55 persen) dalam bentuk susu bubuk skim, susu murni bubuk, minyak susu sapi murni, dan buttermilk bubuk.

Pada sisi lain, populasi sapi perah laktasi tahun 2016 tercatat sebanyak 267 ribu ekor dari total populasi sapi perah sebanyak 533 ribu ekor dan mayoritas 98,96 persen berada di Pulau Jawa dengan tren pertumbuhan menurun.

Produktivitas susu rata-rata 12 liter per ekor per hari. Namun angka konsumsi susu penduduk Indonesia baru mencapai 12,10 liter/kapita/tahun dengan jenis terbesar berupa susu kental manis sebesar 43 persen. (CP/Ant)

Tag: Kementerian Pertanian (Kementan), Sapi, Peternakan Sapi

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Cahyo Prayogo

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6177.720 62.143 621
2 Agriculture 1516.070 10.982 20
3 Mining 1776.514 21.113 47
4 Basic Industry and Chemicals 846.848 12.353 71
5 Miscellanous Industry 1420.317 27.074 46
6 Consumer Goods 2515.883 16.594 49
7 Cons., Property & Real Estate 455.102 3.544 73
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1062.130 21.053 71
9 Finance 1176.328 11.338 91
10 Trade & Service 791.531 -0.850 153
No Code Prev Close Change %
1 AKSI 344 430 86 25.00
2 SOTS 436 545 109 25.00
3 PNSE 750 935 185 24.67
4 ZONE 446 555 109 24.44
5 KICI 212 260 48 22.64
6 SAFE 171 206 35 20.47
7 JKSW 60 68 8 13.33
8 KAEF 2,550 2,850 300 11.76
9 TRAM 163 180 17 10.43
10 OASA 318 350 32 10.06
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 555 418 -137 -24.68
2 INPP 605 480 -125 -20.66
3 GMTD 14,900 13,425 -1,475 -9.90
4 BTEK 137 125 -12 -8.76
5 SMDM 152 139 -13 -8.55
6 DSSA 14,725 13,500 -1,225 -8.32
7 BBLD 492 454 -38 -7.72
8 AKPI 780 720 -60 -7.69
9 ETWA 78 72 -6 -7.69
10 OCAP 244 226 -18 -7.38
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 372 360 -12 -3.23
2 KPAS 710 705 -5 -0.70
3 RIMO 142 151 9 6.34
4 TLKM 3,650 3,750 100 2.74
5 TRAM 163 180 17 10.43
6 PGAS 2,130 2,150 20 0.94
7 PTBA 4,310 4,500 190 4.41
8 BBRI 3,620 3,680 60 1.66
9 CPIN 6,500 6,950 450 6.92
10 UNTR 29,300 29,300 0 0.00