Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

PBB: Kekerasan Militer Myanmar ke Etnis Rohingya Bisa Jadi Kejahatan Kemanusiaan

PBB: Kekerasan Militer Myanmar ke Etnis Rohingya Bisa Jadi Kejahatan Kemanusiaan Kredit Foto: Reuters/Danish Siddiqui
Warta Ekonomi, Jakarta -

Sejumlah pakar hak asasi manusia PBB telah memperingatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di Negara Bagian Rakhine "mungkin masuk kepada kejahatan terhadap kemanusiaan".

Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan atau Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) dan Komite Hak-hak Anak meminta otoritas Myanmar untuk "segera dan secara efektif menyelidiki dan dengan giat mengadili kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak" di Rakhine utara.

"Kami sangat khawatir tentang nasib perempuan dan anak-anak Rohingya yang tunduk pada pelanggaran serius terhadap hak asasi mereka, termasuk pembunuhan, pemerkosaan dan juga pemindahan paksa," ujar komite tersebut dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (4/10/2017).

"Pelanggaran semacam itu mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kami sangat prihatin atas kegagalan negara Myanmar untuk menghentikan pelanggaran HAM yang mengejutkan ini, yang dilakukan atas perintah militer dan juga pasukan keamanan lainnya, dimana perempuan dan anak-anak terus menanggung bebannya," ungkapnya, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera, Rabu (4/10/2017).

Lebih dari 507.000 orang Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh sejak tentara Myanmar melancarkan tindakan militer terhadap serangan tentara Rohingya di puluhan pos polisi dan sebuah pangkalan militer pada 25 Agustus.

Rohingya yang telah melarikan diri telah menceritakan kisah pemerkosaan dan pelecehan seksual lainnya, pembunuhan tanpa pandang bulu dan pembakaran oleh pasukan keamanan Myanmar.

PBB sebelumnya menyebut eksodus Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh merupakan "krisis pengungsi paling mendesak di dunia".

Sebagian besar minoritas Muslim, yang tinggal di negara bagian Rakhine, tidak diakui sebagai kelompok etnis di Myanmar, meskipun telah tinggal di sana selama beberapa generasi. Mereka telah ditolak kewarganegaraan dan tidak berkewarganegaraan.

Pada hari Senin, menteri luar negeri Bangladesh mengatakan Myanmar mengusulkan untuk mengambil kembali pengungsi Rohingya yang telah melarikan diri ke negaranya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Hafit Yudi Suprobo
Editor: Hafit Yudi Suprobo

Advertisement

Bagikan Artikel: