Ini Kata PKS Soal Finansial PLN

Partai Keadilan Sejahtera menyoroti kinerja keuangan PT PLN setelah ada surat dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian ESDM dan BUMN terkait besaran kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman PT PLN.

"Dalam suratnya, menteri keuangan menjelaskan kondisi keuangan PT PLN terus mengkhawatirkan akibat besarnya kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung pertumbuhan kas bersih operasi. Ada potensi gagal bayar," kata Ketua Bidang Ekonomi Keuangan, Teknik, dan Lingkungan Hidup DPP PKS, Memed Sosiawan, di Jakarta, Senin (9/20/2017).

Di sisi lain, ujar dia, target penerimaan negara sampai dengan awal September 2017 baru mencapai Rp 972,9 triliun atau 56,1 persen dari target dalam APBN-P 2017 sebesar Rp1.736,1 triliun.?

Dengan demikian, lanjutnya, selama empat bulan sisa tahun anggaran 2017, pemerintah masih harus mengejar penerimaan sebesar Rp763,2 triliun.?

Ia mengingatkan bahwa dalam APBN-P 2017, pemerintah dan DPR telah mengalokasikan anggaran subsidi listrik hingga sebesar Rp52 triliun.?

"Selain digunakan untuk memberi subsidi listrik kepada kelompok sasaran masyarakat yang membutuhkan, besarnya subsidi yang dialokasikan negara kepada PLN diharapkan dapat mendongkrak kinerja keuangan PLN karena dimasukkan ke dalam?operating income?atau?operating revenue, yang diharapkan memberikan jaminan kesehatan keuangan PT PLN," paparnya.

Memed berpendapat surat menteri keuangan yang mengkhawatirkan kondisi keuangan PT PLN sehingga PT PLN harus lebih effisien dapat dipahami dalam kondisi penerimaan keuangan negara yang masih di bawah target.?

Sebelumnya, PT PLN menargetkan efisiensi hingga Rp25 triliun per tahun dari negosiasi penurunan harga jual listrik pada tiap proyek target 35.000 MW. (Ant)