KPK Diminta Bongkar Korupsi di Dirjen Perkeretaapian

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur eksekutif GAMITRA Sabam Pakpahan mengungkap proyek dan sterilisasi jalur kereta api (KA) selama tujuh tahun terakhir sarat dengan Korupsi. Pelelangan pekerjaan di Dirjen Perkeretapian dan Satuan Kerja (Satker) dilakukan dengan model arisan.?Sabam juga mendukung upaya bersih-bersih pejabat oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menhub mengakui, wilayah Direktorat Perkeretapian yang rawan praktik korupsi.

"Saya pikir sejauh itu proyek, pasti rawan. Mau di darat itu semua rawan. Tapi memang yang banyak di laut, kereta api, dan udara juga," kata Menhub kepada wartawan, (8/10).

Menurut Menhub, Kedua direktorat yakni Perhubungan Laut dan Perkeretapian tersebut memiliki proyek paling banyak yang tengah dibangun pemerintah saat ini.? Sehingga dua direktorat itu menjadi concern bagi Kemenhub untuk melakukan pengawasan.

?Persaingan yang diharapkan memberikan keuntungan bagi Negara, omong kosong belaka. Semua peserta lelang rata rata mengajukan penawaran diatas 99 persen. Proyek dimonopoli oleh perusahaan itu-itu saja. Dari dulu proyek dikuasai hanya lima perusahaan saja,? ujar Sabam dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/10).

Bahkan, temuan Gemitra, dari lima perusahaan yang menguasai proyek di Dirjen perkeretapian itu seperti PT. ESA dan PT. KPY memiliki pengurus yang sama.

?Perusahaan pemenang itu kami sinyalir ?milik dua tiga orang saja. Terbukti komisaris di perusahan PT ESA dan KPY orangnya itu-itu saja. Itu bagian contoh kecil temuan kami di lapagan,? ungkapnya.

Sabam mengungkapkan modus peserta tender yang mengikuti beberapa paket lelang, ?mengajukan harga yang bervariasi untuk masing masing paket. Panitia justru memenangkan sebuah perusahaan disaat penawarannya nyaris menghabiskan anggaran hingga 99,99 persen.?

?Dan dikalahkan saat penawaranya rendah. Pekerjaan di lapangan juga sarat dengan penyimpangan. Ketebalan besi dan pengelasan tidak sesuai dengan spesifikasi. Itu contoh kecil temuan Gemitra di lapangan,? ujar Sabam.

Sabam melanjutkan memaparkan modus pencurian uang negara oleh oknum oknum pengusaha yang didukung pejabat terkait dan pengawas lapangan. Diantaranya ketebalan plat strip seharusnya 6 milli meter. Tapi yang terpasang hanya 3 milimeter saja. ?Begitu juga dengan pengelasan, asal nempel saja. Ini sangat merugikan Negara,? ungkapnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan bergerak cepat mengusut penyimpangan yang merugikana negara hingga ratusan miliar tersebut. Karena modus ini sudah berlangsung sejak lama.? Mulai dari permainan lelang hingga main mata pelaksanaan di lapangan.